Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pamulang Law Review
Edy Mulyanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Beban Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Objek Rahn Pada Gadai Syariah Dalam Perspektif Hukum Perdata Edy Mulyanto; Fenny Wulandari
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15879

Abstract

Perbedaan akidah dan perspektif di bidang perekonomian dan perdagangan mendasari adanya pemahaman yang berbeda terhadap konsep dan tujuan diadakannya pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi. Demikian juga nilai-nilai komersial dan material mempunyai andil besar dalam membentuk tingkah laku manusia dan dapat pula  melahirkan berbagai keinginan dan kebutuhan yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya menjadi tuntutan untuk dapat dipenuhi. Hal ini tanpa pandang bulu dapat dialami oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat tanpa melihat strata sosial yang melekat pada dirinya dan pada akhirnya menjadi suatu hal yang lazim dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian dijadikan sebagai suatu tatanan yang baku dalam mengawali dan mengakhiri sesuatu proses. Demikian juga awal lahirnya gadai (rahn) tentunya diawali oleh seseorang yang membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan tertentu, ia mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan meminjam kepada seseorang lainnya. Untuk memberikan kepastian agar pinjaman tersebut dikembalikan maka diperlukan suatu jaminan berupa sesuatu benda yang dimiliki peminjam agar berada dibawah kekuasaan yang memberi pinjaman. Pemahaman dan perspektif yang dimiliki oleh para pihak tersebutlah yang memberikan warna pada bagaimana tatanan-tatanan baku yang akan ditentukan sehingga menjadi aturan-aturan yang harus diterapkan dalam mengawali dan mengakhiri proses gadai (rahn) ini.
Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi Aan Handriani; Edy Mulyanto
Pamulang Law Review Vol 4, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v4i1.12787

Abstract

Tujuan  dilakukannya perjanjian  ialah  menjadi  dasar  penyelesaian  jika  muncul  persoalan  pada  kemudian  hari  supaya  para  pihak  terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadilan. Perjanjian  tertulis  merupakan  dasar  bagi  para  pihak  buat  melakukan  suatu  penuntutan  jika  salah  satu  pihak  tak melaksanakan apa  yang  sudah  diperjanjikan  pada  suatu  perjanjian. Metode  yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode normatif, yaitu memfokuskan  penelitian terhadap prisnsip-prinsip hukum dan  menelaah serta meneliti peraturan-peraturan yang tertulis. Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni, Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seseorang  melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, serta memiliki kepastian hukum buat dapat mengajukan suatu tuntutan di muka pengadilan. Pemenuhan hak serta kewajiban  sesuai kesepakatan para pihak pada perjanjian atau kontrak yg merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan  pada perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan  mengikat buat ditaati. 
Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya Edy Mulyanto
Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23614

Abstract

Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia.  Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis  angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Peneliltian ini  adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang  menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL Edy Mulyanto; Aan Handriani
Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33378

Abstract

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Pinjaman online dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terahadap pengguna layanan pinjaman online ilegal. Dan bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif adalah status hukumnya tidak sah, pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara ilegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak berwajib serta meminta bantuan lembaga hukum.
Co-Authors Aan Handriani Fenny Wulandari