cover
Contact Name
HM Rezky Pahlawan MP
Contact Email
dosen02082@unpam.ac.id
Phone
+6285692121798
Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Pamulang Law Review
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26228408     EISSN : 26228416     DOI : -
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 92 Documents
KEBIJAKAN APLIKASI TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME) DI INDONESIA Budi Kristian Bivanda Putra
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.531 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2842

Abstract

Abstract  Pemerintah menginisiasi lahirnya Undang-undang mengenai Informasi dan transaksi elektronik dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana siber. Adapun presentase kejahatan siber (cyber crimes) di Indonesia adalah sebesar 32%. Angka ini tentunya bukanlah angka yang kecil dan tentunya dapat berdampak serius terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menekankan pada pertama, bagaimana kebijakan tindak pidana siber di Indonesia di dalam menanggulanginya kedua, bagaimana upaya penanggulangan siber di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam penelitian ini yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Pertama, Penegakan hukum dalam penanggulangan cyber crimes di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crimes meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum dan faktor masyarakat. Kedua, Penanggulangan cyber crimes kedepan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas, pengetahuan dan spesialisasi dan pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum di bidang cyber serta upaya pengamanan sistem informasi melalui kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP). Keywords:  Policy, Criminal Act,  Cyber 
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI Heru Suyanto; Andriyanto Adhi Nugroho; Surahmad Surahmad
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.438 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2843

Abstract

Abstract The Financial Services Authority (OJK) is an institution that has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate. In addition OJK also has the duty and authority to protect consumers throughout the financial services sector. In the task of protecting consumers regulated in article 28 of Law No. 21 of 2011, includes providing information and education to the public on the characteristics of the financial services sector, services and products; ask the Financial Services Institution to stop its activities if the activity has the potential to harm the community; and other actions deemed necessary in accordance with the provisions of legislation in the financial services sector
KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS AHLI WARIS KHUNTSA Rizky Dwi Pradana
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.422 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2844

Abstract

Telaah dalam karya ilmiah ini sebenarnya ditujukan pada eksistensi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kini berusia 26 tahun terhadap kewarisan khuntsa di mana tidak adanya aturan yang jelas berkenaan dengan kewarisan khuntsa. Padahal pembahasan kewarisan dalam kitab-kitab fikih klasik dapat kita temukan beragam pendapat hingga perbedaan pendapat dari para fuqoha atau imam mazhab mengenai status kelamin khuntsa sampai dengan perolehan harta waris yang seharusnya diterima oleh khuntsa. Pertanyaannya adalah bukankah kitab-kitab fikih klasik ini dijadikan rujukan dalam proses penyusunan KHI ? Penelitian ini menunjukkan tidak adanya aturan dalam KHI berkenaan kewarisan khuntsa, hal demikian memungkinkan di kemudian hari lahirnya tidak adanya kepastian hukum karna keputusan yang beragam di Pengadilan Agama terhadap perkara yang sama namun tidak pada kitab-kitab fikih klasik membahas khuntsa berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.
IMPLIKASI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Ahmad Djafri
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.35 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2845

Abstract

Abstract This research aims to show the implications of bankruptcy in insurance companies, both in the form of material implications for disadvantaged customers and in the form of national financial instability The existence of an insurance company is intended to minimize the risk posed to policyholders, but insolvency in insurance can occur. The research method used is normative juridical with reinforcement on empirical data, analyzed by qualitative normative methods The results of the study show first, insurance bankruptcy provisions are submitted by the Republic of Indonesia's finance ministry as a preventive measure for community loss of policyholders, secondly, the implications of bankruptcy on insurance companies can occur in the form of material losses to policyholders that must be replaced by insurance companies and the implications of loss of customer confidence insurance if the bankruptcy process is not completed properly.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BADUY Kosim Afendy
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.718 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2846

Abstract

Abstract This study intends to see the effectiviness of the marriage law Number 1 of 1974 concerning Marriege in its practical order for the Baduy Community and the obstacles experienced in implementing the law. The research method used is judicial emperical research based on data obtained from the field. The data collected was analyzed qualitatively nomatively. The result of the study show first, the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriege has not been effectively implemented by the Baduy community. The obstacles to the implementation of the law were the lack of understanding of the baduy community in education and knowledge and still adhering to the customs and culture in the implementation of marriege.
PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA PADA JASA TRANSPORTASI ONLINE Subakdi Subakdi; Andriyanto Adhi Nugroho
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.095 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2847

Abstract

Abstract This research emphasizes Today the company engaged in digital is very rapidly developing, one of them is a digital company in the field of transportation. Drivers of online transportation generally carry out professions in the informal sector through partnership with companies. The relationship that arises between the driver and the company that is not based on work relations has implications for the non-enactment of Law No. 13 of 2003 concerning Labor, This research provides a deeper understanding of how social security legal protection is accepted by online drivers. The research method in this study is normative with a case approach. The results of this study show first, the partnership-based Transportasi service company has not provided social security protection for its partner workers. Second, the regulation in partnership-based labor social security is not clearly regulated in the legislation so that the reason is used as the basis of the online transfortation company to not implement social security workers.
KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Naib Naib
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.665 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2848

Abstract

Abstract The aimed for knowing the relation between the grade of people welfare with the obedient for paying of land and building tax and for knowing some problem which arise from the great happening of tax climbing and for knowing the steps which have necessary done according to increase the people abeident facing to the tax payment. The method which I have done in this is descriptive method. Collecting data is done by field observation, the writer had arranged by direct interviewing to the people, ravine groups and sub district groups, for knowing the real situation, in order to become as the collecting data and analysis. Library examination, the writer have collected from some books which related and the regulations to become the developing writing which having concrete data’s. The result of this examination had desribed, that the fetching tax quite succeeded, as well as the government hoped, that is the people can be put into 95% category had paid the tax this caused which the grade of obedient and people morality guite high, so the low people economy and high people economy in paying, there are no problems, even though the situation of Indonesia economy today is very concerned.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM OPTIK HUKUM PIDANA Suhendar Suhendar
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.4 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2849

Abstract

Abstract This research emphasizes Corruption is a criminal act that is of a specific nature both in the context of actions and the party handling the investigation of the crime. This study aims to provide information on the first, How to investigate corruption in the criminal law optics; Second, how to investigate state financial losses in optical criminal law his research was conducted with normative research with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal investigations in eradicating criminal acts of corruption and state financial losses remain the authority of police investigators, as well as prosecutors and prosecutors, with technical investigation and prosecution procedures as stipulated in the formal criminal law of the Criminal Procedure Code and Law 31/1999 jo. Law 20/2001. While law enforcement in eradicating corruption that is the authority of the Corruption Eradication Commission is an exception to the authority of police investigators.
PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PASAL 71 JO. PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN NO.11/Pid.C/2016/PN.JKT.BRT) Ali Imron; Elis Novitasari
Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.918 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5321

Abstract

Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitannya dengan kegiatan keimigrasian. Penerapan pidana denda terhadap tindak pidana keimigrasian dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai orang asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”. mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya, sehingga menimbulkan asumsi bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya pencegahan didalam undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan.
KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL Amrizal Amrizal; Feri Kurniawan; Ichwani Siti Utami
Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.496 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5322

Abstract

Sanksi pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual adalah produk dari kebijakan kriminal pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebijakan pengebirian bahan kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan memberikan pencegahan bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa negara (pemerintah) hadir dan secara serius menangani kejahatan ini. Penerbitan PERPPU 1/2006 dimaksudkan untuk merevisi sebelumnya (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan semakin meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penerbitan PERPPU 1/2006 tidak sepi dari perdebatan antara memberikan sanksi berat kepada pelaku dengan konsep hak asasi manusia, antara kode etik medis dan pelaksana di lapangan dan antara fakta hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat . Sehingga banyak pihak yang meragukan efektivitas sanksi pengebirian. Terlepas dari kontroversi, praktik sanksi pengebirian akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual dan eksplorasi kebijakan kriminal yang masih ada dalam kontroversi difokuskan pada evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan nilai serta manfaat positifnya.

Page 1 of 10 | Total Record : 92