<![CDATA[Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) memberikan kewenangan pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) untuk melakukan pengelolaan kelembagaan secara mandiri yang tidak hanya pada otonomi akademik melainkan juga pada otonomi non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan. Untuk itu tulisan ini dibuat dalam rangka menelaah sejauh manakah otonomi pengelolaan keuangan pada PTN-BH. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai pendukung, sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa: Eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Pedidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscyaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. Juga ditemukan bahwa Otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan secara delegasi yang didasarkan pada Statuta PTN-BH. Salah satu bentuknya adalah pemisahan harta kekayaan PTN-BH dari kekayaan Negara yang menimbulkan banyak akibat hukum.]]>
Copyrights © 2023
