<![CDATA[ ABSTRAKPerencanaan kehutanan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kehutanan yang memegang peranan penting, karena kegagalan melakukan perencanaan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hutan, oleh karena dalam perencanaan kehutanan akan berkaitan pula dengan pengurusan kehutanan. Hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana peranan dan fungsi hutan kota, karena kenyataannya kota-kota yang terdapat di Kabupaten/Kota cenderung mengabaikan ruang hutan yang ada di kotanya. Regulasi tentang Perencanaan dan pengurusan hutan kota di DKI Jakarta menuju penyelenggaraan kehutanan yang bermanfaat dan lestari menjadi penting untuk dilihat bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan dan pengurusan hutan kotanya serta bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, paradigma konstruktivisme, pendekatan socio-legal research. Pengaturan hutan kota sifatnya himbauan dan tidak mewajibkan pemerintah kota untuk melakukan pembangunan dan pengembangan hutan kota. Pengaturan yang tidak tegas ini berimplikasi pada keseriusan pemerintah kota untuk membangun hutan kota, sehingga mengakibatkan pembangunan hutan kota bukan merupakan kebutuhan yang mendesak karena pemkot berprinsip mampu mengatasi permasalahan lingkungan dan hutan kota dinilai belum terlalu mendesak dibandingkan pembangunan lainnya yang bersifat pelayanan publik dan menyentuh masyarakat banyak. Namun demikian, upaya Pemprov DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan amanat PP 63 Tahun 2002 untuk mewujudkan 10% dari luas kota DKI Jakarta untuk menyediakan hutan kota sebagai bagian dari RTH selama kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2015-2019.Kata kunci: pengurusan dan perencanaan; hutan kota; DKI Jakarta. ABSTRACT Forestry planning is one of the activities in the forestry sector that plays an important role, because failure to plan will have a negative impact on forest sustainability, because forestry planning will also be related to forestry management. It is important to see how the role and function of urban forests is, because in fact cities in districts/cities tend to ignore forest space in their cities. The potential for a shift in the function of green space will be detrimental to the city itself, both in terms of aesthetics and comfort and health as the lungs of the city. Regulations on the planning and management of urban forests in DKI Jakarta towards the implementation of useful and sustainable forestry are important to see how; The DKI Jakarta Provincial Government is planning and managing its urban forest and how the DKI Jakarta Provincial Government is trying to realize the role of urban forests in sustainable urban development with an ecological perspective. The regulation of urban forest is advisory in nature and does not oblige the city government to carry out the construction and development of urban forest. This indecisive arrangement has implications for the seriousness of the city government to develop urban forests, resulting in the development of urban forests not being an urgent need because the city government has the principle of being able to overcome environmental problems and urban forests are considered not too urgent compared to other developments that are public services and touch the community at large. However, the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government have succeeded in carrying out the mandate of PP 63 of 2002 to realize 10% of the area of the city of DKI Jakarta to provide urban forests as part of green open space during the last 4 years from 2015-2019.Keywords: management and planning, urban forest, DKI Jakarta.]]>
Copyrights © 2023
