Birokrasi yang memiliki fungsi sebagai artikulator kepentingan publik kerap kali mengalami kendala dalam mengupayakan hal yang menjadi tuntutan publik dalam perencanaan pembangunan partisipatif agar menjadi program yang benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa dan bagaimana pola yang membuat birokrasi kehilangan fungsi tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe multi kasus dan teknik analisis data multi analisis. Hasil penelitian menunkukkan bahwa; pertama, semakin panjang mekanisme semakin berkurang kemampuan birokrasi untuk mengartikulasi kepentingan publik, kedua, semakin banyak aktor politik semakin menurun fungsi birokrasi untuk mengartikulasi kepentingan publik, ketiga, semakin banyak aturan maka semakin menurunkan fungsi birokrasi mengartikulasi kepentingan dan keempat, semakin kecil arena artikulasi semakin sempit ruang eksistensi kepentingan publik.
Copyrights © 2022