<![CDATA[Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum adalah cara untuk menentukan seorang pemimpin. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E adalah dasar hukum utama dari pemilhan umum untuk menghasilkan kepala negara, kepala pemerintah, Anggota DPR, DPD, DAN DPRD, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat, pelaksaaan pemilu yang bersih, terbuka, dan adil merupakan salah satu amanah tegas konstitusi untuk menciptakan suatu pemilu yang demokratis dan berkualitas. Namun faktanya kecurangan, pelanggaran, dan penyalah gunaan kekuasaan masih saja terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu praktek yang merusak demokrasi di Indonesia adalah politik uang yang saat ini menjadi isu hukum kuat, dan selalu bertambah jumlahnya setiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan agar politik uang tidak terjadi pada pemilu serentak tahun 2024. Dalam membrantas politik uang, peran dan upaya Bawaslu pada pemilu 2024 sangat dibutuhkan, tidak hanya memberikan himbaun, akan tetapi harus turun langsung dengan membentuk gerakan politik uang sampai tingkat desa.]]>
Copyrights © 2023
