<![CDATA[Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan hanya mengatasi narapidana, sementara perlakuan terhadap terpidana mati tidak diatur dengan jelas. Terpidana mati tidak diwajibkan mengikuti program pembinaan seperti narapidana, menunjukkan ketidakadilan dalam perlindungan hak asasi manusia di Lapas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan program pembinaan yang wajib bagi terpidana mati. Hal ini akan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam melaksanakan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk Lapas, untuk memperbaiki kebijakan dan praktik guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan menyeluruh bagi seluruh warga binaan, termasuk terpidana mati. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam perlindungan hak warga binaan di Lapas.]]>
Copyrights © 2023
