<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan debitor dan kreditor telah wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak eksekusi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Ini akan menimbulkan permasalahan mengenai tidak adanya kejelasan atas prosedur atau mekanisme penentuan serta proses eksekusinya dikaitkan pada masa pandemi covid 19 dimana kemampuan debitor dalam membayar pembiayaan/kreditnya sangat lemah disebabkan dampak pandemi covid-19, begitu juga yang terjadi di Kota padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan masalah menggunakan eksplanatoris. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19? Kesimpulannya adalah lembaga pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusianya dengan parate eksekusiEksekusi objek jaminan fidusia pada masa pandemi covid 19 di kota Padang, pada lembaga pembiayaan masih dilakukan dengan upaya paksa dengan menggunakan parate eksekusi, sedang lembaga perbankan tidak.]]>
Copyrights © 2023
