cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 365 Documents
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI Irmon Irmon; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government's effort to tackle the problem of narcotics abuse is to enact Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In its development to protect addicts and victims of narcotics abuse, it no longer boils down to imprisonment sanctions, but empties into rehabilitation as stipulated in SEMA Number 4 of 2010 and SEMA Number 11 of 2011. As for rehabilitation, every addict and victim of narcotics abuse must an assessment process was carried out by the Integrated Assessment Team. The Assessment Process is the initial process where narcotics addicts and victims of narcotics abuse report to the Police and Obligatory Report Receiving Agencies (IPWL), as Satresnarkoba Polres Mentawai did which conducted four assessments during 2015 to 2017
KOORDINASI SUDBIT KEAMANAN DENGAN PENYIDIK SUBDIT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Berliana Zmach; Wirna Rosmely
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi antara pihak Hukum Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba dilakukan berdasarkan pada: SKEP KaPolri No. Pol.: SKEP/448/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Pedoman Produk Intelijen Di Lingkungan Polri, melalui koordinasi ini, sangat berguna untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika yang besar, salah satunya adalah kasus LP/ 234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapaun hasil penelitian Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dimulai dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Sudbit Keamanan ataupun kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan, setelah mendapat informasi A 1, maka akan disampaikan kepada Kanit 1 dan dibuat laporan informasi. Laporan informasi ini akan diserahkan kepada dirintelkam, dirintelkam akan menyampaikan laporan informasi ini kepada dirresnarkoba, maka dirresnarkoba akan memerintahkan Subdit Narkotika untuk melakukan pengecekan lapangan untuk mengungkap kasus besar tersebut. Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba biasanya berbentuk teknik pembelian terselubung. Kendala koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika, bisa dilihat dari kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik setelah melakukan pembelian terelubung Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung, kendala dalam mendapatkan informan dan kendala menentukan lokasi, Upaya-upaya Polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana
IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman) Richie Viata Dinata
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157

Abstract

At the Pariaman District Police Criminal Investigation Unit there are many criminal cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by the Pariaman District Police Chief of Criminal Investigation. Identification of criminal investigations by children is carried out with several techniques, including some by interviewing children who are indicated as perpetrators of crime and also by reporting from the public. Crimes involving children as perpetrators of crime are not only caused by genetic factors but also due to lack of supervision from parents and the influence of the social environment and place of residence, therefore the role of parents and us together is expected to be more active in supervising children
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Pera Candra; Philips A. Kana
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.39

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hasil pelaksanaan peraturan Perda di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan penerimaan hasil penerimaan pajak di Kabupaten Kerinci menunjukkan periode anggaran perpajakan tahun 2012 pada bulan Desember 2012, tahun anggaran 2013, periode Pada bulan Desember 2013, periode tahun fiskal 2014 pada bulan Desember 2014, dan tahun fiskal 2015 pada bulan Desember 2015 tidak berjalan efektif karena dalam pemungutan pajak menunjukkan setiap bulannya ada tunggakan yang ditunjukkan dari jumlah tagihan pajak acara secara massal, yang mengakibatkan tidak optimal pendapatan daerah dari pajak hiburan ini. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 adalah (a) perumusan norma-norma hukum yang mengatur permohonan angsuran dan penundaanpembayaran pajak (b) faktor penegakan hukum (c) Faktor infrastruktur, dan kendaraan untuk Kelapangan ke bawah sudah tua. (D) faktor masyarakat, kepatuhan pajak sebagai masyarakat untuk mengirimkan pajak yang telah dipungut pada konsumen sebagai subjek pajak. (E) faktor budaya hukum, terkait dengan pemahaman wajib pajak substansi Peraturan Daerah yang mengatur pajak hotel.
PENERAPAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES AGAM Jukfa Hendriko; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.196

Abstract

The application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Satreskrim Polres Agam is used to make decisions for the settlement of crimes committed by children based on examinations of the children's motivation and reasons for committing crimes. The use of criminology in investigations shows several factors that cause children to commit crimes, namely because of the influence of friends or play groups such as in the crime of motorbike theft committed by children. Another cause is the negative influence of cellphones. For example, one case of intercourse with a child by a child in Agam District, the cause is because the child often watches pornographic videos. Constraints in the application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Agam Police are the capabilities and methods of child assistant investigators / investigators in every process of investigating child criminal acts when it is related to the various kinds of education they get as well as with facilities and infrastructure and minimal funds.
CITIZEN LAWSUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA DALAM MENCARI KEADILAN Julaiddin Julaiddin; Henny Puspita Sari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To fight for human interests in seeking justice, environmental law provides a route toresolve problems that harmonize the economic and social interests of Citizen Lawsuit.Citizen Lawsuit is essentially a mechanism for citizens to sue state officials liable fornegligence in fulfilling the rights of citizens. Therefore, on the basis of his negligence, inthe petitum of the lawsuit, the state was punished for issuing a regulation (regeling) so thatthe negligence did not occur again in the future.
WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG Yenni Fitria
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan perjanjian, pada saat tercapainya kesepakatan maka para pihak dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Namun dalam proses pemenuhan prestasi tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES LIMA PULUH KOTA Zetri Zetri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penegakan hukum pidana, sering ada pihak yang mengabaikan peraturan yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu kekerasan terhadap hak tersangka yang bisa terjadi pada setiap tingkat penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian pada Satuan Reserse Narkoba Lima Puluh Kota yang dilakukan dengan wawancara bahwa faktor–faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka diabaikan pada tingkat penyidikan adalah karena tersangka cenderung mengelak/tidak mau mengakui tindak pidana yang dilakukannya, faktor emosi atau psikologis dari penyidik, faktor pendidikan dari penyidik (Polisi), teknis peyidikan untuk membuktikan kejahatan penyidik banyak meminta keterangan dari tersangka, dan ingin proses cepat selesai.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN Fajar Adil Oka Masri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.183

Abstract

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas pengaturan dan juga mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan aturan yang mengatur hubungan dan masalah dengan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dengan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan diharapkan dapat digunakan sebagai benteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha saja. demi perlindungan konsumen. Kewenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. perlindungan konsumen belum dilakukan oleh pelaku usaha dengan baik, tidak memiliki izin dari dinas kesehatan dan tidak memiliki standar pengobatan yang baik. 2) Pengawasan Pemerintah Nagari Surantih terhadap perlindungan obat tradisional dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelayanan pengobatan tradisional. Namun, kelemahan pemerintah tidak menutupinya dan memaksa para praktisi pengobatan tradisional untuk segera mendapatkan izin agar pengobatan tersebut memiliki standar pengobatan yang benar dari dinas kesehatan setempat. 3) Obat tradisional sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya obat tradisional masyarakat dapat berobat dengan biaya yang sangat murah dan sudah terbukti pengobatannya manjur dan bahan yang digunakan sangat aman, namun dampaknya juga ada. seperti kasus yang dijelaskan diatas dimana pasien/penderita merasa pengobatan yang dilakukan membuat penyakitnya berkembang bahkan merasakan penyakit lainnya juga.
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI WILLIAN FEBRINA
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crimes of sexual abuse against children are regulated in Article 76 of Law Number35 of 2014 concerning Child Protection. Child abuse is one of the social problems that arevery disturbing to the community so that it needs to be prevented and overcome. Thecriminal act of sexual abuse that occurred in the jurisdiction of Polres Bukittinggi for thelast 3 (three years) has increased, so it is interesting to study from the criminology aspectby looking for the causal factors, so that efforts can be sought or solutions to overcomethem. The rise of sexual abuse that occurs can be caused by weak self-control and a weakpsychological condition of a person, but also because of technological factors such aswatching pornographic films that make the perpetrators unable to resist themselves andeconomic factors and factors of low education.

Page 1 of 37 | Total Record : 365


Filter by Year

2017 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue