<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pandemi Covid-19 yang penyebaran virusnya dengan cepat meluas serta jumlah terpapar terus bertambah. Karena penambahan tersebut maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ada 3 fokus masalah yaitu regulasi yang dibuat pemerintah kota Palangka Raya dalam penanganan Covid-19, pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya, problem dan solusinya terhadap pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di kota Palangka Raya. Jenis dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya membuat beberapa regulasi yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Pada penerapannya, pemerintah Kota Palangka Raya membentuk satuan tugas dalam rangka mengoptimalkan penerapan peraturan, namun kurangnya tingkat kesadaran menyebabkan seringnya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Menanggapi hal tersebut, satuan tugas memberlakukan sanksi yang meliputi sanksi lisan, sanksi sosial serta sanksi administratif. Pengawasan di lapangan secara langsung seperti operasi yustisi dan patroli juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan tingkat penularan Covid-19. Selain itu, ditemukan kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai subjek hukum didalamnya. Oleh karena itu dilakukan wawancara guna menemukan solusi terkait kendala dalam pelaksanaan regulasi dan orang dengan pekerjaan yang terdampak di sektor transportasi darat.]]>
Copyrights © 2022
