Articles
30 Documents
<![CDATA[KONSEP TALKIN NIKAH MENURUT AJARAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Moch Ali Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6354
<![CDATA[Nikah adalah perjanjian yang sangat kuat antara pria yang jadi pendamping seorang wanita yang dilakukan di hadapan dua orang saksi dengan memakai sighat ijab serta qabul. Ijab-qabul terdiri dari dua kata dan memiliki arti yang berbeda dan masing-masing diucapkan oleh orang yang berbeda. Ijab berarti penyerahan dari wali wanita, sedangkan qabul (qabul) berarti penerimaan dari pihak calon suami. Ijab merupakan ucapan salah satu dari dua orang yang berhajat dalam muamalah umpama wujud keinginannya untuk melakukan akad dan kesediaannya dalam mecapai kesepakatan tersebut. Qabul adalah sighot pihak kedua yang berkepentingan untuk berakad sebagai ciri konvensi serta kesediaannya oleh pihak awal buat keabsahan kontrak. Persetujuan/Ijab serta Qabul pada dasarnya merupakan aksi yang menampilkan kesediaan kedua pihak buat melakukan akad. Peran Penghulu diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu pada Pasal 1 nomor 6 dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pasal 1 nomor 9 menyatakan bahwa Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pasal 1 nomor 10 juga mengatakan bahwa Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCER ]]>
<![CDATA[Anindya Aryu Inayati]]>;
<![CDATA[Rifatul Risqiani]]>;
<![CDATA[Agung Barok Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4136
<![CDATA[Laju perkembangan zaman, membawa dampak perkembangan cara dan jenis kegiatan jual beli di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, transaksi jual beli yang dipraktekkan oleh Kafe Ujung Senja Batang, yang menggunakan system voucer sebagai media tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman. Metode ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat, untuk itu diperlukan kajian untuk meninjau keabsahan akad pada jual beli yang dilakukan dengan system tukar voucer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan system tukar voucer di Kafe Ujung Senja Batang dan untuk mengetahui keabsahan akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan system tukar voucer. Metode penelitian ini adalah deduktif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang adalah dengan mewajibkan pengunjung untuk menukarkan uang rupiahnya dengan voucer bernominal sama, yaitu senilai Rp. 30.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di dalam area Kafe. Praktek ini adalah sah dan dibolehkan karena terdapat sebagian pengunjung yang meridhoi terhadap ketentuan transaksi yang dilakukan. Namun, ada pula transaksi yang hukumnya fasid atau rusak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya keterpaksaan dan kerugian pada sebagaian lain pengunjung.Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucer, Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN: PENDEKATAN KONTEKSTUAL HUKUM ]]>
<![CDATA[Yunizar Prajamufti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4095
<![CDATA[Majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan permohonan isbat nikah suami istri dengan wali muhakkam yang ditunjuk oleh mempelai wanita berdasarkan ketentuan bahwa mempelai wanita bisa menunjuk sendiri walinya jika tidak punya wali dari pihak keluarga atau tidak ada aparat pemerintah yang bisa menikahkan. Sementara saat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan sudah ada pejabat yang bertanggung jawab menikahkan. Permohanan juga diterima karena terbatasnya akses pelayanan dan pengetahuan. Dalam pertimbangannya, tidak ada penjelasan bahwa adanya keterbatasan pelayanan pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang  mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan Isbat Nikah Siri diantaranya doktrin hukum Islam pada Kitab I’anathuth Thalibin dan Kitab al-Mughni serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim perspektif kontekstual hukum mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihaka serta prinsip keadilan khususnya keadilan moral dan  sosial. Pertimbangan hakim dari sisi maslahah terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan sehingga permohonan isbat nikah disetujui Namun terdapat kelemahan pada aspek kepastian hukum dimana ada pengabaian terhadap sumber hukum yang dikutip perihal wali nikah]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWARISAN HARTA PENCARIAN DI NAGARI RAO-RAO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Hizbullah Hizbullah]]>;
<![CDATA[Elimartati Elimartati]]>;
<![CDATA[Eficandra Eficandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.4766
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang pelaksanaan kewarisan harta pencarian di Nagari Rao-Rao. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan harta pencarian serta menganalisis bagaimana hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan pelaksanaan pembagian warisan harta pencarian di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan tipe yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan ahli waris dari keluarga yang melaksanakan.setelah data terkumpul diolah dengan carareduksi data,penyajian datadan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan kewarisan harta pencarian di Nagari Rao-Rao dilakukan dalam dua bentuk yaitu: 1. Pelaksanaan pembagian kewarisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat di antaraahli waris tanpa memperhitungkan dan memperuntukkan harta bersama bagi istri. 2. Pelaksanaan pembagian kewarisandilaksanakan menggunakan amanat (pesan), dengan membagi harta warisan secara merata di antara ahli waris. Adapun analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islamdalam bentuk metode takharuj dalam sistem faraidh Islam, sedangkan pembagian secara amanat (pesan) untuk membagi harta warisan secara merata di antara ahli waris tidak sejalan dengan hukum Islam]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS GUGAT CERAI ISTERI TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA ISLAM) ]]>
<![CDATA[Annisa Hidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4815
<![CDATA[Tujuan Penelitian mengetahui alasan-alasan pengajuan gugat cerai pada Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengetahui akibat hukum gugat cerai terhadap hak-hak isteri. Jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang menyebabkan seorang isteri mengajukan permohonan gugat cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama Banjarmasin adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi, suami dihukum penjara, penganiayaan, dan perselingkuhan. Alasan-alasan gugat cerai tersebut secara yuridis normatif sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum seorang isteri yang menggugat cerai suaminya adalah bahwa bekas isteri tetap berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL BERSENJATA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI) ]]>
<![CDATA[Ruslan Abdul Gani]]>;
<![CDATA[Nuraida Fitri Habi]]>;
<![CDATA[Ardian Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ferdiansyah fa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4709
<![CDATA[Maraknya kejahatan begal meresahkan masyarakat Kota Jambi akhir-akhir ini. Pelaku tindak pidana ini bahkan tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Upaya hukum kemudian diformulasikan untuk mengatasi masalah tersebut terutama oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata khususnya di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua upaya yang dilakukan Polsek Telanaipura Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan begal dengan senjata tajam di Kota Jambi yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berpatroli di sekitar daerah rawan begal dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada. Sementara itu, upaya penindakan yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum pidana serta tindakan tegas dan terukur bagi setiap pelaku kejahatan begal. Adapun kendala yang dihadapi oleh diantaranya partisipasi dan informasi yang masih kurang dari masyarakat, keterbatasan saksi dalam pembuktian, serta kurangnya personil dan kendaraan oprasional. Solusi yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan ini yaitu dengan konsep peningkatan pastisipasi masyarakat melalui mekanisme polmas (community policing) terutama diwilayah yang dianggap rawan guna meminimalisir terjadinya kejahatan begal di Kota Jambi.Kata Kunci: Penegakan hukum; tindak pidana; kejahatan begal; senjata tajam.]]>
<![CDATA[PANDANGAN USTADZ TENTANG PENYELENGGARAAN WALIMATUL URS PADA MASA COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Dwi Hariyati Laili]]>;
<![CDATA[Abdul Helim]]>;
<![CDATA[Baihaki Baihaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4018
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan kepada mempelai dan ustadz dengan pokok masalah: (1) penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, (2) respon ustadz mengenai penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, serta (3) argumentasi hukum dari respon ustadz tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan bagaimana : (1) bentuk pelaksanaan walimatul urs pada masa Covid-19 (2) respon ustadz terhadap penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya (3) argumentasi hukum ustadz terhadap respon yang diberikan mengenai penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan walimatul urs pada masa Covid-19 membuat beberapa mempelai yang kecewa atas aturan yang telah dibuat dalam protokol kesehatan. Namun, mempelai tetap mengikuti dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Para pemuka agama mendukung adanya aturan tersebut, beberapa diantaranya memberikan dukungan melalui catatan. Aturan tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat dalam beberapa bulan. Maka hasil dari analisis telah diketahui bahwa respon dari ustadz adalah mendukung adanya aturan tersebut disebabkan oleh kondisi darurat.Kata kunci: Penyelenggaraan, Walimatul Urs, Covid-19, Ustadz.]]>
<![CDATA[JUAL BELI EMAS SECARA TUKAR TAMBAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Rizka Anggriyana]]>;
<![CDATA[Syaikhu Syaikhu]]>;
<![CDATA[Novita Masyasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6617
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan adanya tambahan harga yang dipatok penjual dalam proses tukar tambah di Pasar Besar palangka Raya. Selain itu dalam tukar tambah juga terindikasi adanya dua proses jual beli dalam satu akad. Fokus penelitian ini dua proses jual beli dalam satu akad pada tukar tambah emas dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Hasil kajian ini Proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya sudah sesuai dengan syarat sah dalam proses jual beli. Dari segi urf termasuk kedalam Al-urf al-shahih karena didalamnya telah terdapat unsur keridhaan antara keduabelah pihak. Dari segi maslahah dapat dikatakan mengandung maslahah karena pemilik toko dan konsumen mendapatkan kemaslahatan dalam proses tukar tambah emas tersebut. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan akad tukar tambah karena terpenuhinya seluruh ketentuan terbentuknya akad yaitu akad dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal, emas dapat diserahkan pada saat proses akad dilakukan, akad memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memindahkan hak kepemilikan emas sebagai objek tukar tambah tersebut serta adanya ijab qabul dengan kalimat “jual seadanya” bagi penjual dan “tukar seadanya” bagi konsumen.]]>
<![CDATA[URGENSITAS SANKSI NIKAH SIRI PERSPEKTIF ISTIHSAN DAN MASLAHAT ]]>
<![CDATA[Munawir Munawir]]>;
<![CDATA[Akhmad Kamil Rizani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4722
<![CDATA[Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam digariskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya sehingga perlu adanya ketegasan tentang sanksi bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini menerapkan metode pengambilan hukum istihsan dan maslahat terhadap sanksi nikah sirri. Jenis Penelitian ini termasuk yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi data primer-sekunder yang kemudian dianalisa. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelaku serangkaian nikah siri, karena nikah siri menimbulkan akibat hukum yang tidak baik, seperti terjadinya kriminalitas dalam rumah tangga, hilangnya tanggung jawab seorang suami, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga berdampak negatif bagi istri dan anak. Dengan adanya sanksi yang tegas maka masyarakat akan mencatatkan pernikahannya di lembaga yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga terciptalah keluarga yang memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI UTANG PIUTANG ANTARA NELAYAN LENGGANA JAYA BERSATU DENGAN PENGEPUL DI KOTA SAMPIT ]]>
<![CDATA[Imam Wahyudi]]>;
<![CDATA[Sadiani Sadiani]]>;
<![CDATA[Novita Angraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): JISYAKU ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4109
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pengepul yang mengalami wanprestasi utang piutang kepada nelayan akibat iktikad tidak baik dari pengepul yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga nelayan merasa dirugikan akibat wanprestasi dari pengepul. Penelitian ini difokuskan pada: 1). Bagaimana latar belakang, implementasi, wanprestasi utang piutang anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit; 2). Bagaimana solusi penyelesaian wanprestasi antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah empat orang Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dan satu orang pengepul. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif konstruktif. Hasil penelitian ini: 1). Latar belakang motif utang piutang disebabkan: keterbatasan modal pengepul, meminimalisir kerugian jual ikan, dan ketiadaan pilihan pengepul lain. Implementasi utang piutang tidak sesuai dengan realita karena pengepul wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan pengepul berupa: tidak memenuhi prestasi dan terlambat memenuhi prestasi; 2). Solusi penyelesaian wanprestasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kembali terulangnya wanprestasi melalui penilaian terhadap watak dan kepribadian pengepul, kemampuan, dan modal, sementara upaya represif merupakan upaya pemulihan kerugian nelayan akibat wanprestasi berupa: tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kemudian urgensi terbentuknya suatu koperasi nelayan merupakan tugas bersama khususnya bagi Dinas Perikanan Sampit dalam memberikan edukasi manfaat koperasi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan.Kata Kunci: Nelayan, Wanprestasi, Utang Piutang.]]>
