<![CDATA[There are many problems faced by the Indonesian government in managing the territorial waters of the country, and one of which is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Therefore, the Indonesian government has begun to implement a Vessel Monitoring System (VMS) using satellites and equipment transmitter placed on fishing vessels in order to easily control and monitor the fishing vessel movements or activities based on the ship position observed on Fisheries Monitoring Centre. Top of Form This study was aimed to evaluate the compliance of purse seiners based on the VMS and to map the movements and activities of purse seiner during their fishing operations. This research was conducted at the Regional Monitoring Centre (RMC) room of Marine and Fisheries Resources Monitoring Base in Bitung from January to March 2016 using a descriptive method. The number of vessels observed in this study was 7. The data analysis of Tracking VMS based on Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia (WPP NRI) showed that 87% purse seiner did not obey the rules of fishing ground establishment. Nevertheless, based on Sea Map issued by the Department of Navy Hydro Oceanography commonly used by fishermen, all the boat skippers did not break the rules. Keywords: Purse seiner, obedience, vessel monitoring system ABSTRAK Banyak masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perairan negara, dan salah satunya adalah masalah Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan Vessel Monitoring System (VMS) yang menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan atau aktifitas kapal ikan, berdasarkan posisi kapal yang terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan kapal pukat cincin berdasarkan VMS; dan memetakan pergerakan dan aktifitas kapal pukat cincin selama beroperasi di laut. Penelitian ini dilakukan di ruangan Regional Monitoring Centre (RMC) Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung selama bulan Januari sampai Maret 2016 dan dikerjakan dengan metode deskriptif. Jumlah kapal yang diamati dalam penelitian ini adalah 7 buah.  Hasil analisis data VMS berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), maka 87% kapal pukat cincin tidak taat terhadap aturan mengenai wilayah penangkapan. Namun demikian, berdasarkan Peta Laut terbitan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL yang lazim dipakai oleh nelayan, semua nakhoda kapal pukat cincin tidak melanggar peraturan mengenai wilayah penangkapan. Kata-kata kunci: Kapal pukat cincin, ketaatan, vessel monitoring system]]>
Copyrights © 2016
