<![CDATA[Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mendukung pemerintahan Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan di desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan BPD dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dasar hukum pembentukan BPD adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 55 UU Desa diatur tentang fungsi BPD yaitu: (a)membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (c) pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam kaitannya dengan fungsi pertama BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, timbul pertanyaan apakah fungsi ini sudah terlaksana atau belum. Atas dasar permasalahan tersebut, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, dan (2) bagaimana optimalisasi keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara danFocus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan anggota BPD (7 desa) se-Kecamatan Tarumajaya, pejabat Kecamatan, dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Tarumajaya. Data primer di atas dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan desa dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menggambarkan: (1) pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tarumajaya dalam pembentukan peraturan desa relative telah dijalankan. Pada setiap desa telah diterbitkan peraturan desa baik hasil inisiatif anggota BPD maupun kepala desa yang perancangannya dibahas bersama; (2) Namun keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Optimalisasi keahlian perlu dilakukan pada semua tahapan penyusunan peraturan desa, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, sampai ke pengundangan. Adapun bentuk optimalisasi keahlian yang perlu dilakukan adalah melalui pemberian bimbingan teknis ketrampilan perancangan (legal drafting)dan program pendampingan penyusunan peraturan desa yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.]]>
Copyrights © 2023
