<![CDATA[Penelitian ini menggambarkan Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 2) Faktor determinan yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 3) Upaya mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat dan 4) Alternatif strategi implementasi kebijakan yang harus dilakukan agar Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat efektif. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan penelitian adalah Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup subtansi kebijakan, prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi gerakan membangun desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix, strategi transparansi dan strategi peningkatan inovasi desa melalui didigalisasi desa, gerbang desa dan one vilage one prodauct. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Muchlis Hamdi (2014) masih relevan untuk digunakan, namun demikian dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat, model implementasi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan kolaborasi (melalui skema penta helix), transparansi program (melalui edukasi masyarakat, komunitas mitra, dan pemantauan kebijakan), dan peningkatan inovasi untuk mewujudkan desa juara di Provinsi Jawa Barat.]]>
Copyrights © 2023
