Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.332

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) International Journal of Social Service and Research Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Andi Pitono

Ilmu Pemerintahan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3392814

Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

OPTIMALISASI KINERJA MANAJEMEN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DAN MEWUJUDKAN KERUKUNANAN UMAT BERAGAMA DI KOTA TANGERANG SELATAN Slamet Suwanto; Ngadisah; Nurliah Nurdin; Andi Pitono
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i2.78

This study aims to reveal the search for the ideal method for optimizing the performance management of the South Tangerang Religious Harmony Forum (FKUB) in an effort to resolve conflicts and create inter-religious harmony in South Tangerang City. This research is qualitative with a descriptive approach. Purposive technique is used in determining the research subject. The results of this study indicate that the Tangsel FKUB has not implemented organizational management so that its role and performance in the society of South Tangerang are not optimal and optimal. Its presence is not widely known and its benefits have not been widely felt by the community. The researchers created the ESILINARY TRAS model as steps to optimize performance management that must be taken.

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Andi Pitono; Kartiwi Kartiwi
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 6, No. 1, Juni 2021
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v6i1.1534

ABSTRACT The study aims to analyze the impact of the Village Fund policy that has been implemented in Indonesia since 2015 on a community welfare. The Village Fund Study was conducted in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province. This research design is a qualitative descriptive study. This research finds that the Village Fund policy is to pave the way for improving community welfare if it is managed in a transparent, accurate, reliable and organized manner. The meaning of the findings of this study leads to two things. First, a structural and legal mechanism is needed to ensure that communities are actively involved in the formulation of village fund policies, and that their voices are prioritized in village development planning. Second, good village financial management is as a first step towards increasing welfare. Keywords: Village Fund; Public welfare; Development Planning.

INOVASI DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL: INKLUSIVITAS KESEJAHTEERAAN DAN KESETARAAN GENDER Kartiwi Kartiwi; Andi Pitono; Arwanto Arwanto; Adfin Rochmad Baidhowah
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v7i1.2219

Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency has high natural tourism potential which is driven by the innovation ability of its citizens in managing this potential. This study aims to analyze how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing innovation in the tourism sector and how innovation in tourism in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is able to encourage inclusiveness of welfare and gender equality. To do this, this research uses qualitative methods by conducting interviews and quantitative methods by conducting perception surveys to stakeholders. The results of this study indicate that development and innovation have been carried out by Nglanggeran village which have an impact on improving the welfare of the villagers. The initiation of this innovation comes from the ideas and ideas of community members. However, in its execution there is the participation of various stakeholders. Innovation in Nglanggeran village has a positive impact on people's income, especially for those whose livelihoods are related to tourism management and their MSMEs. However, for residents who do not work in this field, they still feel the benefits, one of which is the improvement of facilities or access to their village. In addition, female residents have the same opportunity to provide their views and opinions in the formulation of the tourism village activity program. In addition, capacity building for women is also well implemented. Keywords: Development and Village Innovation, Prosperity, Gender Equality

EFEKTIVITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) GUNA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU 1. Elvira Septiany Latuconsina, 2. Sadu Wasistiono, 3. Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Latar belakang dalam penelitian ini berawal dari adanya kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Derah Provinsi Maluku, dan bagaimana kinerja ASN setelah pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), serta untuk mengetahui dan menganalisis model seperti apa yang mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang merupakan unsur penunjang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap peningkatan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum berjalan efektif sesuai aturan yang ada. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan disesuaikan pada indikator penilaian kinerja ASN. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada maka pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENATAAN JABATAN STRUKTURAL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT 1. Heriks Javerson Basna, 2. Khasan Effendy, 3. Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perangkat dalam Penataan Jabatan Struktural serta faktor-faktor yang dihadapi baik pendukung maupun penghambat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat secara keseluruhan sudah memenuhi komposisi jabatan sesuai dengan kelembagaan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Akan tetapi jabatan struktural yang diisi oleh pejabat belum semua memenuhi kualitas dilihat dari aspek keterampilan dalam memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan serta pangkat atau golongan dan pengetahuan atau latar belakang pendidikan. Selanjutnya untuk faktor utama internal sudah didukung oleh kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan untuk faktor utama eksternal masih dipengaruhi oleh unsur kepentingan politik dalam penataan jabatan, keterbatasan sumber-sumber baik sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, acuan deskripsi analisis jabatan yang masih dalam proses pembenahan sesuai perubahan nomenklatur kelembagaan dan jabatan yang baru berdasarkan perubahan Peraturan Bupati 07 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Maybrat No. 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Serta kondisi permasalahan mendasar Kabupaten Maybrat sendiri, terkait dengan permasalahan peletakan ibu kota kabupaten yang baru saja diselesaikan secara hukum dan budaya oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Pemerintah Pusat melalui Tim Rekonsiliasi.

FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017) 1. Bayu Eka Lesmana, 2. Muh Ilham, 3. Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam memperbaharui sistem pemerintahan serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah, salah satu implikasi dari keluarnya kebijakan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada permasalahan pada proses formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 dengan tidak melaksanakan prinsip anggran berbasis kinerja secara optimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari Halim tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Adapun ukurannya adalah tranasparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Studi penyusunan APBD di Pemerintah Tasikmalaya Tahun Anggran 2017) yang diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran kurang baik dilihat dari penyajian informasi yang kurang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup baik karena dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keadilan anggaran yang belum cukup baik dilihat dari pembangunan yang tidak semua masyarakat secara merata menikmati proses pembangunan dan pelayanan. Efektif dan efisien pada perumusan APBD Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rencana/agenda setting belum efektif dalam pencapaian kinerjanya. Disusun dengan pendekatan kinerja belum maksimal, mengingat pola hubungan yang dibangun lebih kepada pola hubungan kerja sama dan akomodasi.

EFEKTIVITAS PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSMD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Sri Rizka Do Karim; Tjahya Supriatna; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan, aparatur tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melainkan juga berperan sebagai subjek yang dapat menentukan maju mundurnya suatu organisasi pemerintahan. Adapun reformasi bikrorasi pemerintahan salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik, melalui dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas, namun kenyataannya reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil di mana pada praktiknya penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tepat dalam menempatkan posisi jabatan seorang pegawai. Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penempatan pegawai di BKPSDMD Kota Ternate belum efektif, adapun fakto-faktor yang memengaruhinya meliputi faktor ketidaksesuaian prestasi akademik atau pendidikan dengan jabatan, ketidaksesuaian pengetahuan, ketidaksesuaian pengalaman dengan jabatan dan faktor keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan jabatan tertentu.

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Andana Adytia Kusuma; Sadu Wasistiono; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemanfaatan teknologi digital melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah pemerintahan-elektronik (electronic-government). Fokus dari penelitian ini adalah melihat penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM-PTSP Kota Bandung. Peneliti menggunakan teori oleh Indrajit terkait penerapan e-government dan melaksanakan wawancara langsung untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen, dan triangulasi data tentang penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Kota Bandung sudah cukup baik. Dilihat dari elemen support penerapan e-government telah didukung oleh kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Organisasi Perangkat Daerah, namun sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal, Pada elemen capacity penerapan e-government telah didukung oleh anggaran, infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai yang memadai, pada elemen value penerapan e-government telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai komitmen penerapan pelayanan perizinan secara online dan kemudahan akses informasi publik melalui website/aplikasi; (2) Mengintegrasikan HAYU dan GAMPIL dengan aplikasi pelayanan perizinan dari pemerintah pusat; (3) Melakukan sosialisasi penerapan e-government langsung kepada masyarakat; (4) Melaksanakan audit tingkat keamanan aplikasi secara berkala; (5) Bekerja sama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan; (6) Membuat rencana kebutuhan pegawai dan formasi yang dibutuhkan; (7) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik dan pelatihan di bidang TIK; (8) Melaksanakan sosialisasi lebih luas mengenai inovasi digitalisasi proses untuk mempersempit ruang gerak calo; (9) Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan kualitas proses pelayanan perizinan berbasis e-government; (10) Mengoptimalkan fungsi dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing pada penerapan e-government dalam pelayanan perizinan; (11) Membuat loket khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan secara langsung.

Performance Management Analysis of the Forum for Religious Harmony in Resolving Conflict and Maintaining Religious Harmony in South Tangerang City Slamet Suwanto; Ngadisah; Nurliah Nurdin; Andi Pitono
International Journal of Science and Society Vol 2 No 4 (2020): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

This study aims to analyze the performance management of the Religious Harmony Forum, from now on referred to as FKUB, in maintaining interfaith harmony in the city of South Tangerang. This study used a qualitative approach with descriptive methods by conducting observations and interviews to collect data. In this study, it was found that FKUB South Tangerang City was not optimal in carrying out its functions and duties because it did not have good performance management. This can be seen from indicators, among others, there are still many people in South Tangerang City who do not know about the Tangsel FKUB and feel the benefits of the organization's existence, the Tangsel FKUB does not have a clear vision, mission and objectives, has not received adequate funding from the Tangsel City Government and has never carried out training for administrators. Therefore FKUB South Tangerang City needs to improve performance by using Armstrong performance management and Balance Scorecard (BSC).

Implementation of Information Technology Utilization Policy in Tegal City Central Java Province Muhamad Jumadi; Wirman Syafri; Mansyur Achmad; Andi Pitono
International Journal of Social Service and Research (IJSSR) Vol. 3 No. 1 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i1.232

The problem is that planning for the development of information and communication technology has not run the pace of development for Tegal City in line with national development planning so that the role of ICT has not been optimal in its implementation and the knowledge, skills and innovative creativity of the Tegal City apparatus, Central Java Province, is still low in the utilization of information technology. The theory used in this study uses Muchlis Hamdi's public policy theory with dimensions: 1) productivity, 2) linearity, 3) efficiency, and the determinant factors that influence supporters and obstacles, 1) substance of the policy, 2) behavior of the executor's task, 3) network interaction, 4) target group participation, 5) resources, policy implementation of information technology utilization in Tegal City, Central Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, namely data collection by interviews, documentation and observation with data analysis, namely data reduction (data reduction), data display (display data), and conclusion drawing/verification (drawing conclusions/verification) with triangulation techniques on the data obtained. Conclusion: the implementation of information technology utilization policies in Tegal City, Central Java Province, is good but not optimal due to problems in the use of SPBE development information technology in the Tegal City government, namely that it has not yet been implemented, not all Human Resources (HR) in OPD The City of Tegal understands the use of information technology, the knowledge, skills and innovative creativity of the Tegal City apparatus and the beneficiaries of community policies, not all layers of Tegal City society can utilize information technology and understand it. The researcher found a new model, namely the name Information Technology Utilization Model "JADIR", a policy for utilizing information technology in the City of Tegal, Central Java Province, can be a solution and optimize the performance of the Tegal City government apparatus in order to implement good governance and provide quality public services through the utilization adequate information technology in an efficient and effective manner.

Co-Authors Adfin Rochmad Baidhowah Andana Adytia Kusuma Ario Ario ARWANTO ARWANTO Dedi Supandi Ella L. Wargadinata Halilul Khairi Kartiwi Kartiwi Mansyur Achmad Muhamad Jumadi Ngadisah Ngadisah Nurliah Nurdin Sadu Wasistiono Sadu Wasistiono Sri Rizka Do Karim Suwanto, Slamet Tjahya Supriatna Udaya Madjid Wirman Syafri Zulhadi Zulhadi

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search