<![CDATA[Permasalahan perumahan yang terkait dengan Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR) seperti backlog, rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Salah satu penyediaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bantuan pembangunan rumah susun yang meliputi Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus dan Rumah Susun Negara. Namun dalam pasca terbangunnya, Rumah Susun yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih memiliki permasalahan pada sistem manajemen pemeliharaan rumah susun. Ditambah dengan belum selesainya proses serah terima aset untuk dihibahkan/dialih-statuskan ke Pengusul mengakibatkan perawatan kerusakan tersebut masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek dalam manajemen pemeliharaan rumah susun melalui 17 rumah susun yang sedang dilakukan perawatan di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau di aplikasi SUAPOR. Dari lima aspek dengan 22 faktor yang diidentifikasi, didapatkan tidak seluruh faktor dilaksanakan. Atas hasil analisis disimpulkan untuk meminimalisir jumlah perawatan rumah susun, perlu diimplementasikan strategi manajemen pemeliharaan rumah susun berdasarkan klasifikasi pengusul.]]>
Copyrights © 2023
