<![CDATA[This research aims to identify and analyze the social role of members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in implementing the aspirations of the people based on the Electoral District (Dapil) in development. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The data collection process was obtained through direct observation in the field (observation) and in-depth interviews with various sources of research informants. The rationale is to use the theory of political representation which aims to identify and analyze the roles, functions and duties of DPRD members. The results of the research are the social role of DPRD members in the form of supervising social assistance programs in the form of grants in the form of empowerment. Furthermore, from the role carried out by DPRD members, there is a control function over the government (executive), namely the implementation of social activities in the form of distribution of basic food aid for prosperous families, implementation of construction of building facilities and so on. Meanwhile, the social role of DPRD members is not yet optimal, which can be seen in the budgeting function, especially in the infrastructure sector. This condition can be seen in the existence of infrastructure development facilities.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran sosial anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan aspirasi masyarakat yang berbasis pada Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan datanya diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan (observasi) dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan berbagai sumber informan penelitian. Adapun landasan pemikiran adalah menggunakan teori perwakilan politik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran, fungsi dan tugas anggota DPRD. Hasil penelitian adalah peran sosial anggota DPRD dalam bentuk mengawasi program bantuan sosial berupa bantuan hibah berupa pemberdayaan. Selanjutnya, dari peran yang dijalankan oleh anggota DPRD terdapatnya fungsi control terhadap pemerintah (eksekutif) yaitu pelaksanaan kegiatan sosial berupa distribusi bantuan sembako bagi keluarga sejahtera, pelaksanaan pembangunan fasilitas gedung dan lain sebagainya. Sementara itu belum optimalnya peran sosial anggota DPRD nampak pada fungsi anggaran (budgeting), utamanya dibidang infrastruktur. Kondisi tersebut nampak pada masih terdapatnya fasilitas pembangunan infrastruktur.]]>
Copyrights © 2023
