Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)

Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor

Mariana Mariana (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)
Darmawan Darmawan (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)
Suhaimi Suhaimi (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)



Article Info

Publish Date
13 Feb 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum terhadap notaris yang tidak membuka kantor, dikaitkan dengan pengawasannya. Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata yaitu salah satunya wajib membuka kantor. Kenyataanya masih ditemukan notaris yang tidak membuka kantor. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang tidak membuka kantor, Majelis Pengawas Daerah bisa merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang kantor tidak dibuka. Diharapkan Majelis Pengawas Daerah lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak membuka kantor, melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara rutin kepada notaris supaya tidak ada notaris yang tidak membuka kantor, dan notaris bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Supervision of Notary That Does not Open an Office This study aims to examine the legal consequences of notaries who do not open offices, linked to their supervision. After taking an oath and inauguration, the notary is obliged to carry out his position significantly, one of which must open an office. The fact is still found notary who does not open an office. The research method is empirical juridical, by reviewing the applicable legal provisions and what is happening in the reality of society. The results showed that the legal consequences for notaries who did not open offices, the Regional Supervisory Council could recommend to the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council will impose sanctions. It is hoped that the Regional Supervisory Council will be more assertive in supervising notaries, conduct regular checks and guidance so that there are no notaries who do not open offices, and notaries can carry out their duties and obligations in accordance with applicable laws.

Copyrights © 2019






Journal Info

Abbrev

kanun

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for ...