<![CDATA[Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara PemiluMendata Pemilih Disabilitas ODGJ.]]>
Copyrights © 2024
