Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.452

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Diktum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Masyarakat Berdaya dan Inovasi LEGAL BRIEF

Sanusi Sanusi

Universitas Pancasakti Tegal

Author-ID : 3364955

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Achmad Irwan Hamzani; Tiyas Vika Widyastuti; Sanusi Sanusi; Imam Asmarudin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

The Shadow of Downturn in Law Enforcement in Indonesia Sanusi
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.197 KB)

This writing aims to determine the extent of the downturn in law enforcement in Indonesia and the indicators of its causes, as well as whether the responsive law and Pancasila values have been implemented by law enforcement officials in law enforcement tasks. The problem of law enforcement in Indonesia leads to responsive law based on the values of Pancasila. This research is a legal research, the type of research is normative research and sociological juridical. Research using random sampling techniques with multistage sampling levels, so that variability and probability are represented to be able to find out the level of legal adversity in Indonesia and its causes indicators and how to implement responsive law and Pancasila values in law enforcement and formation in Indonesia.

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum Sanusi; Soesi Idayanti; Muhammad Abdul Khalim
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.Kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan barang baik bergerak maupun tidak bergerak meningkat secara terus menerus. Bentuk perjanjian jaminan fidusia hadir sebagai salah satu solusinya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentu sebagai tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia. Namun sayang banyak kreditur tidak membuat perjanjian hutang piutang dan akta jaminan fidusia tidak secara otentik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji mengenai jaminan fidusia yang dibuat cacat hukum dan bagaimana perlindungan terhadapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. penekanan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum tentang perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak lembaga pembiayaan atau leasing yang tidak membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia secara sah. Hal ini mengakibatkan hukum penjaminan khusus (jaminan fidusia) cacat hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur atau perbuatan melawan hukum oleh kreditur.

Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif Sanusi Sanusi; Soesi Idayanti; Tiyas Vika Widyastuti
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.

Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi sanusi sanusi
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

The purpose of this study is to examine the relationship between law and economics, not a one-way relationship but a reciprocal and mutually influencing relationship. In fact, it is often said that the legal relationship with the economy is like two sides of a coin that cannot enter and complement each other. The role of law in economic development can be briefly interpreted as an effort to increase per capita income continuously and gradually. The research method uses the type of library research, normative juridical research approach, data sources from secondary data and qualitative data analysis. The results show that the economic order must be instrumental in overcoming the problems that exist in every economic society, namely economic functions, economic activities and economic order that lead to a policy. Economic law is needed as a driver to balance the increase in economic activity so that its implementation does not violate the interests of the general public. The role of law in development has a more comprehensive and basic meaning than the term legal development or legal reform. Legal development refers more to efficiency, in the sense of increasing legal efficiency. "Legal reform" contains the meaning of compiling a legal system to adapt to changes in society

Filing a Lawsuit for Damages in Enforcing the Civil Aspects of Business Competition Sanusi Sanusi; Bha’iq Roza Rakhmatullah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3428

In the life of society, the law has a main objective, which is to regulate the life of society and the state in all its activities. Various community activities include social, political, and cultural activities. It is hoped that the activities carried out by the community, especially in trade, will not exceed the limits of the provisions implied in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to analyze the business competition system in Indonesia against a business actor who is disadvantaged as a result of unfair business competition practices, whether he can file a claim for rights or a lawsuit in the form of payment of compensation through civil law enforcement procedures without first reporting in writing the occurrence of the practice to Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). This type of research uses library materials as secondary data and laws and regulations as a system of norms that must be obeyed and by usingan approach philosophical. Business actors who have been harmed based on Article 1365 of the Civil Code as the basis for the right to tort or Article 1239 of the Civil Code as the basis for the right to default can file a lawsuit directly to the District Court without first reporting in writing to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). KPPU as an institution responsible for implementing business competition law enforcement is a complementary state institution (state auxiliary organ) regardless of government influence. In practice, KPPU is an institutionas if judicial because the KPPU has the same authority as the judiciary, one of which is the authority to issue decisions and decisions.Keywords: Lawsuits, Compensation, Unfair Business Competition

PERAN NEGARA MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU Sanusi Sanusi; Ratna Riyanti; Dian Rohana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 7 No. 1 (2024): In-Progress Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24884

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara PemiluMendata Pemilih Disabilitas ODGJ.

Co-Authors Achmad Irwan Hamzani Bha’iq Roza Rakhmatullah Dian Rohana Erwin Aditya Pratama Imam Asmarudin Muhammad Abdul Khalim Muhammad Wildan Ratna Riyanti Soesi Idayanti Tiyas Vika Widyastuti

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search