<![CDATA[Dinamika pasca reformasi ikut mempengaruhi kondisi organisasi TNI dengan hilangnya fraksi ABRI dan hilangnya hak politik TNI. Walaupun dalam undang-undang tidak secara eksplisit adanya pelarangan hak politik TNI namun sampai situasi yang tepat dimungkinkan TNI memiliki hak pilih. Penelitian ini mempertanyakan “Quo Vadis” mengenai keniscayaan tersebut. Keniscayaan tersebut dapat dilihat dari dua paradigma kritis baik yang berlandaskan pada filosofi idealisme demokratis atau filosofi konservatisme pragmatis dengan berbagai pertimbangan dan situasi lingkungan nasional. Paradigma yang berbeda akan menentukan keniscayaan dan pendekatannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis keniscayaan hak pilih TNI dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi , wawancara dan content analysis, serta triangulasi sumber data.Hasil penelitian ini menunjukkan dalam paradigma kritis sampai saat ini tren paradigma konservatisme pragmatis cenderung menguat dibandingkan idealisme demokrasi paska reformasi. Berdasarkan pandangan tersebut, peluang perubahan kebijakan negara yang memungkinkan penggunaan hak pilih bagi anggota TNI menjadi semakin kecil. Hak pilih TNI tidak lagi menjadi isu strategis yang menjadi diskursus para akademisi maupun di lingkungan TNI. Dengan tren tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak pilih anggota TNI belum dapat dilaksanakan dalam pemilihan umum dalam wkatu dekat khususnya tahun 2024. Kondisi yang perlu dipenuhi untuk mendorong keniscayaan tersebut semakin sulit tercapai karena perspektif konservatisme pragmatis semakin menguat dalam diskursus tentang penggunaan hak pilih anggota TNI dalam pemilihan umum di Indonesia.Kata kunci: Hak pilih, idealisme demokrasi, konservatisme pragmatis]]>
Copyrights © 2024
