<![CDATA[Pengaturan tentang nagari sebagai satuan pemerintahan terendah dan kesatuan masyarakat hukum adat di sumatera Barat diatur pada tingkat Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Sebagai Perda yang mengusung konsep adat, materi perda ini tidak mencerminkan filosofi adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah sebagai filosofi adat masyarakat nagari. Sebagai tatanan masyarakat adat, filosofi tersebut seharusnya dituangkan ke dalam struktur kelembagaan nagari. Sesuatu yang ditinjau dari konteks konsep otonomi asli sebagai otonomi nagari tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu harus dibentuk satu lembaga yang berfungsi untuk mewujudkan supremasi syara’, yang memiliki kedudukan tertinggi diantara lembaga-lembaga yang ada dalam nagari. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga agar setiap kebijakan nagari yang dituangkan ke dalam Perna sebagai wujud dari otonomi asli tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ (Agama). Perda hanya berfungsi mengatur kelembagaan nagari yang berkaitan dengan segi-segi administratif dan manajemen pemerintahan yang tidak mereduksi kewenangan nagari dalam melaksanakan otonomi asli menurut hukum tatanegara adat sepanjang terkait dengan kelembagaan nagari. Selebihnya pengaturan kelembagaan yang ada di nagari harus diserahkan kepada nagari yang bersangkutan untuk diatur dalam Perna dalam rangka mewujudkan otonomi asli dalam bidang hukum tata Negara adat.]]>
Copyrights © 2023
