<![CDATA[Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai anggota TNI tidak lagi memiliki representasi dalam lembaga legislatif sejak diakhirinya keberadaan fraksi TNI-Polri pada tahun 2004. Sejak berakhirnya keberadaan fraksi TNI-Polri tersebut sebenarnya telah berkembang wacana dalam tataran kebijakan politik nasional terkait perehabilitasian penggunaan hak pilih anggota TNI ketika kondisi-kondisi yang memungkinkan telah terwujud. Secara implisit wacana tersebut menempatkan isu penggunaan hak pilih oleh anggota TNI sebagai sebuah keniscayaan. Namun demikian, penggunaan hak pilih bagi anggota TNI belum direhabilitasi walaupun telah berlangsung empat pemilu setelah berakhirnya keberadaan fraksi TNI-Polri. Hal yang menjadi menarik untuk didalami adalah bagaimana perkembangan wacana penggunaan hak pilih bagi anggota TNI sebagai sebuah keniscayaan dalam praktik demokrasi di Indonesia? Tulisan ini mengulas dialektika paradigma yang berpengaruh atas sifat keniscayaan tersebut. Pengungkapan dialektika paradigma dilakukan melalui analisis konten atas pernyataan-pernyataan publik baik dari pimpinan militer maupun aktor sipil dalam kurun waktu pasca reformasi. Tulisan ini mengangkat argumen bahwa tren yang terjadi adalah penguatan paradigma konservatif pragmatis dibandingkan dengan idealisme demokrasi. Implikasi dari hal tersebut adalah semakin berkurangnya sifat keniscayaan dari penggunaan hak pilih bagi anggota TNI pasca reformasi. Transisi paradigmatis dari konservatisme pragmatis ke arah idealisme demokrasi menjadi prasayarat bagi keniscayaan rehabilitasi penggunaan hak pilih anggota TNI.]]>
Copyrights © 2024
