<![CDATA[Abstrak                       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Omnibus Law Sebagai Pembaharuan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data serta informasi dengan menggunakan berbagai macam bantuan material yang terdapat di perpustakaan seperti hasil karya tulis berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen serta majalah. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen serta cenderung menjadi sebuah data yang bersifat sekunder. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat ditarik kesimpulan generalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.                       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Omnibus Law di Indonesia didasari oleh keadaan Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan konflik norma antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain, hal itu berdampak pada ketidakpastian hukum dan berujung pada terhambatnya investasi yang masuk di Indonesia. Permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Sedangkan pada tahap evaluasi, undang-undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui omnibus law perlu dikaji betul. Dalam hal ini, yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang-undang disempurnakan disatu sektor, maka sektor yang lain jangan diabaikan atau dikorbankan.Kata Kunci: Omnibus Law, Undang-Undang, Sistem Pembaharuan]]>
Copyrights © 2021
