<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma mengenai asas, perjanjian, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, bahwa bentuk perlindungan yang di berikan kepada korban adalah perlindungan sementara kepada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Kendala yang dihadapi polres Bener Meriah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu, korban sungkan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya karena aib bagi dirinya dan keluarganya, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar bisa meminimalisir kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, selain itu kerjasama pihak Kepolisian Bener Meriah dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, diharapkan terus dapat ditingkatkan.]]>
Copyrights © 2024
