Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG DIJUAL MELALUI MEDIA SOSIAL Hanny Delpyra; Marlia Sastro; Sofyan Jafar
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4077

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang dijual melalui media sosial berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relavan dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang hatus melakukan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memberi informasi yang jelas berkaitan dengan produk yang ditawarkan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nia Fadhillah Hanim; Sofyan Jafar; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.

Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Sofyan Jafar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.

MANAGEMENT MODEL OF ILLEGAL LOGGING CONFISCATED GOODS AT RUPBASAN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE Joelman Subaidi; Dedy Syahputra; Sofyan Jafar
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 3 (2022): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i3.240

Management of confiscated illegal logging goods in general has been regulated by the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986, and has been completed by Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Management of Confiscated Objects The State and the State's Loot in Rupbasan. The same thing is also regulated in Article 44 of the Criminal Code which states "confiscated goods are deposited at the General Meeting of Shareholders". However, the implementation of the confiscation of illegal logging itself, both found and confiscated timber is regulated in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Auction of Finding, Confiscated and Looted Forest Products. The specific objectives of this study are to identify and analyze the management arrangements for confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province and the management of confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province. acceptance, research, registration, storage, maintenance, transfer, rescue, security, release and deletion as well as reporting. This is in accordance with the Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Goods and State Loot at Rupbasan which is a refinement of the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 . The unavailability of facilities and infrastructure in the form of warehouses at Rupbasan in Aceh is a problem experienced by Rupbasan in the management of confiscated goods from illegal logging, and the wide working area of Rupbasan agencies in Aceh is a separate problem in the management of confiscated goods from illegal logging. The Government is advised to provide adequate warehouses for storing confiscated goods at the Rubsahan in Aceh, and to establish a minimum of 5 (five) Rupbasan agencies with working areas of 4 to 5 districts/cities.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sofyan Jafar; Joelman Subaidi; Dedy Syahputra
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.146

In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of these Copyright protections is songs or music, including the Copyright of Aceh songs or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the extent of knowledge of Acehnese artists, because there are still many Acehnese artists' works – especially in Acehnese music and songs – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and songs is indeed justified if it is done by asking permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of songs or music in Aceh, including the use of songs or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded. on social media and internet media such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.

Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai) Shaila Fitri Hasyim Nasution; Sofyan Jafar; Nurarafah Nurarafah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7082

Penelitian ini membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat pemerintah untuk membantu permasalahan modal bagi UMKM, yang salah satu fasilitasnnya adalah memberikan kredit tanpa agunan. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah wanprestasi kerap timbul dalam perjanjian kredit. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya dalam berbagai bentuk; a) tidak memenuhi wanprestasi, b) terlambat memenuhi wanprestasi, c) tidak sempurna memenuhi wanprestasi. Dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberi peringatan by phone selama tiga kali kepada debitor yang melakukan wanprestasi, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitor dan bernegosiasi untuk mencari jalan keluarnya. Saran yang diberikan yaitu dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitor dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitor guna meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitor.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa) Muhammad Fachri Hibatullah; Sofyan Jafar; Hasan Basri
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.6938

The importance of protecting the environment is one way to carry out the orders of the 1945 Constitution. The Indonesian government has actually shown seriousness in dealing with environmental problems, as evidenced by the making of regulations that discuss the environment, it's just that in the field there are still gaps between das solen and das sein because the rules are very good, in fact not enforced according to expectations. The results of the study show that UUPPLH requires companies that are proven to have polluted to be responsible in the form of civil liability (compensation) and take certain actions, the results of the study also show that PT. Ciomas Adisatwa is also proven to have polluted the river, so that it is subject to administrative sanctions written warnings and forms of responsibility are carried out by increasing supervision, evaluation and taking/checking waste samples regularly in order to anticipate pollution and carry out environmental restoration as a form of corporate moral responsibility because it has make a mistake. Keywords: Civil Liability, Company, Pollution, Environment.

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS Sofyan - Jafar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.12577

Untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya, yaitu salah satunya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya tidak hanya berdampat positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Bagi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur tata kelola perusahaan yang baik harus ditumbuhkembangkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam PT harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud yang akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga diperlukan untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen dalam Memilih dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Manfarisyah Manfarisyah; Sofyan Jafar; Nuribadah Nuribadah
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 2, No 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.13456

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Namun demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat mengetahui terkait aturan pencantuman label halal ini pada setiap makanan/produk. Perlunya diberikan penyuluhan hukum dan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pencantuman label halal di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ini bertujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pencantuman sertifikat label halal dalam suatu barang/produk. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search