<![CDATA[Integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia dipastikan melalui penanganan pelanggaran pemilu yang merupakan aspek vital. Namun, dalam konteks implementasi, Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator penanganan pelanggaran dan anggota staff Bawaslu dan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu telah melakukan sosialisasi komprehensif dan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu sesuai peraturan. Namun, terdapat kendala signifikan terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran. Struktur birokrasi Bawaslu terorganisir dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan beban kerja tinggi dan kompleksitas kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sumber daya dan efisiensi birokrasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2024
