<![CDATA[Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.]]>
Copyrights © 2024
