<![CDATA[Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan di Indonesia melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan penyediaan TORA di Kabupaten Serdang Bedagai, Gugus Tugas Reforma Agraria menemukan adanya tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya yang sudah berakhir haknya. Berdasarkan ketentuan pada Perpres 86/2018 maka tanah tersebut dapat dijadikan sebagai objek TORA. Tantangan muncul karena tanah eks HGU tersebut ternyata bersengketa. GTRA harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang ada, kemudian mengidentifikasi tanah eks HGU menjadi objek TORA. Puncak persoalan terjadi saat Kelompok 80 melakukan demo penuntutan tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji peranan GTRA dalam mengatasi sengketa pertanahan, pelakanaan GTRA apakah berhasil mencapai tujuannya dan apa kendala dalam pelaksanaanya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Terkait pengumpulan data dilakukan dengan 4 tahapan yaitu studi dokumen, observasi, wawancara, dan kuisioner yang dianalisis secara kualitatif.Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya belum maksimal, padahal pihak perusahaan PT. DMK sudah bersedia mengikuti program GTRA. Masih terdapat tuntutan pengembalian tanah eks HGU PT. DMK oleh Kelompok 80. Capaian tujuan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria kurang maksimal, dimana berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat adanya TORA. Kelompok 80 melakukan demo penuntutan pengembalian tanah eks HGU yang sudah menjadi objek TORA Upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yaitu melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan atau instansi terkait mengenai pelepasan dari kawasan hutanHasil output identifikasi TORA menjadi tidak efektif karena tidak dilanjutkan dengan legalisasi aset melalui redistribusi tanah.]]>
Copyrights © 2024
