<![CDATA[Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021 . Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare 2) Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare dan 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 di kota parepare Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:. 1) Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi begitupun tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban]]>
Copyrights © 2024
