<![CDATA[Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sedikitnya dengan dua pasangan calon "Ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Sehingga Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU/XIII/2015 Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan calon tunggal. Dalam hal ini penulis akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal belum bisa menjawab secara tuntas tentang masalah calon tunggal tersebut.perlu adanya revisi undang-undang secara menyeluruh terkait sistem pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya..Kata kunci : Calon Tunggal, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi]]>
Copyrights © 2016
