<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan perbandingan (comparationapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yangmengatur tentang DPD, masih kurang dari dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan DPD di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Terjadi ketimpangan kewenangan yang berat sebelah antara DPD dan DPR, Pasal-pasal yang membatasi kewenangan DPD membuat tidakadanya suatu “double check†dan “check and balancesâ€. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. ]]>
Copyrights © 2017
