<![CDATA[AbstractThis articleaims is to analyzed the case of agrarian land conflict Bongkoran Land in Wongsorejo Banyuwangi regency in the perspective of sociology of law. Agrarian conflict is a structural phenomenon that one of them stems from the conflict of law, namely between state law and community law. On behalf of development and state law, the government takes over unilaterally lands that have been controlled by local communities. At the same time, the community feels that they have the right to control their land acquired hundreds of years from generation to generation with the social legitimacy of the community or local customary law. This agrarian conflict, is not sufficiently approached and explained by using positive legal approach of the state that characteristic legalistic-positive. The issue of agrarian conflict needs to be approached with a legal sociology approach. The approach of legal sociology is permitted to read and understand the issue of agaric conflict more fully and hence can be found a more social justice solution for society.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisiskasus konflik agraria tanah Bongkoran di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif sosiologi hukum.Konflik agraria merupakan suatu gejala struktural yang salah satunya berpangkal pada konflik hukum, yakni antara hukum negara dan hukum masyarakat. Atas nama pembangunan dan hukum negara, pemerintah mengambil alih secara sepihak tanah-tanah yang telah dikuasai masyarakat lokal. Pada saat yang sama, masyarakat merasa dirinya memiliki hak atas penguasaan tanahnya yang diperoleh ratusan tahun secara turun-temurun dengan legitimasi sosial masyarakat atau hukum Adat setempat. Konflik agraria ini, tidak cukup didekati dan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum positif negara yang berkarakter legalistik-positifistik. Persoalan konflik agraria perlu didekati dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum diyakani dapat membaca dan memahami persoalan konflik agaria lebih utuh dan karenanya dapat dicarikan jalan penyelesaian yang lebih berkeadilan sosial bagi masyarakat]]>
Copyrights © 2018
