<![CDATA[ABSTRAKPeran Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh suatu keniscayaan, mengingat Mukim merupakan sebuah institusi pemerintah adat yang secara historis memiliki nilai emosional tersendiri bagi masyarakat dan secara formal institusi Mukim telah memiliki wewenang dalam sistem permerintahan Aceh yang diakui undang-udang Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dalam konteks memperkuat kearifan lokal di Aceh dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mukim dalam memperkuat kaarifan lokal di Aceh sangat besar karena keariafan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai moral, guna menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sehingga keberlangsungan sumberdaya alam Mukim dapat terjaga dan terpelihara secara komprehensif. Mukim Siem dalam memperkuat kearifan lokal yang ada melalui, pertama, penguatan kelembagaan adat Mukim. kedua, pengaturan adat (aturan-aturan adat), dan ketiga, penguatan peradilan adat (tingkat Mukim dan gampong). Hambatan yang dihadapi Mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan lokal yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Secara internal antara lain: struktur manajemen Mukim yang belum efektif sebagai mana mestinya, sistem administrasi yang amburadul. Secara eksternal antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang belum Memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, dan kontribusi pemerintah belum sepenuhnya memberi peran penuh terhadap pemerintahan mukim. Kepada Pemerintah Aceh umum dan pemerintah Aceh Besar khususnya diharapkan dapat menjadikan institusi Mukim memiliki wewenang penuh, memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan terarah dalam sistem pemerintahan saat ini, sehingga diharapkan institusi Mukim benar-benar memiliki kedaulatan politik penuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUPA dan Qanun No. 4 Tahun 2003, salah satunya dalam menjaga kearifan lokal di Aceh.Kata Kunci : Mukim, Kearifan Lokal di Aceh. THE ROLE OF MUKIM IN STRENGTHENING LOCAL WISDOM IN ACEHABSTRACT Mukim (village cluster) role in strengthhening local wisdom in Aceh is a necessity. Mukim is an indigenous government institutions which historically has its own emotional value for the community and formally it has the authority in Aceh administration system recognized by the laws of the Republic of Indonesia. This study aimed to determine the role in the context of strengthening local wisdom in Aceh and to know what obstacles faced by the Mukim in strengthening local wisdom in Aceh. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data in this study were in the form of primary andsecondary data. Primary data were obtained through field research by interviewing the informant. Meanwhile, secondary data were obtained through the library research by reading documents, books and readings related to the study.The results showed that the role of Mukimin strengthening local wisdom in Aceh was very large because local knowledge is a customary rule which has become a social order that is laden with moral values in order to maintain harmony between man and nature so that the sustainability of Mukim natural resources can be maintained and preserved comprehensively. Mukim of Siem strengthened the local wisdom, firstly, by strengthening the Mukim indigenous institution, secondly, through custom settings (custom rules), and thirdly, by strengthening the customary justice (Mukim and village level). Obstacles faced by the Mukim of Siem in preserving and strengthening local wisdom were caused by to two factors that is internal and external factors. Internal factors were ineffective Mukim management structure and the messy administrative system. Whereas, external factors were inadequate Mukim Budget (APBM), inadequate facilities and infrastructure, weak community contribution, and the not optimal government's contribution. It is expected that the Government of Aceh in general and the government of Aceh Besar in particular give the Mukim institution full authority, a clear governance structure and a directed government system, so that the Mukim institutions will have a full political sovereignty in the rights and obligations by the Law and QanunNo 4of 2003, one of which, maintaining local wisdom in Aceh.Keywords: Mukim, Local Wisdom in Aceh]]>
Copyrights © 2017
