cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 885 Documents
Analisis Implementasi Fungsi Anggaran Tuha Peut Gampong (Studi Kasus Gampong Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya) Farah Mita Suranda; Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 4 (2018): November 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK, Penelitian ini berjudul Analisis Implementasi Fungsi Anggaran Tuha Peut Gampong (Studi Kasus Gampong Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi serta  mengidentifikasi hambatan terkait pelaksanaan fungsi anggaran Tuha Peut Gampong. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori implementasi, teori kebijakan publik, teori peran dan teori good governance. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposif sampling, dimana peneliti menetapkan sejumlah kriteria untuk pemilihan subjek atau informan berdasarkan tujuan penelitian, dalam hal ini informan berasal dari lembaga Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi anggaran Tuha Peut Gampong Keude Panga belum dijalankan secara maksimal serta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut. Hal tersebut didasarkan pada 2 temuan penelitian utama. Pertama, kurangnya partisipasi Tuha Peut Gampong Keude Panga dalam Musrenbang gampong pada tanggal 26 Februari 2018. Dari total 7 orang anggota Tuha Peut, hanya 2 orang yang hadir pada Musrenbang Gampong Keude Panga tersebut. Kedua, kurangnya pengetahuan Tuha Peut Gampong mengenai fungsi anggaran.Kata kunci : Tuha Peut Gampong, Fungsi Anggaran, Musrenbang The Analysis of Implementation of the Budget Function of the Tuha Peut Gampong / Village Government (A Case Study of the Keude Panga Village of Panga Sub-District, Aceh Jaya District).ABSTRACT, This study is entitled The Analysis of Implementation of the Budget Function of the Tuha Peut Gampong / Village Government (A Case Study of the Keude Panga Village of Panga Sub-District, Aceh Jaya District). The purpose of this study was to analyze the implementation and identify obstacles related to the implementation of the budget function of the Tuha Peut Gampong. The theories used in this thesis are implementation theory, role theory, public policy theory and good governance theory. The approach method used was descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The selection of informants was by using purposive sampling technique, in which the researcher determined a number of criteria for selecting subjects or informants based on the research objectives, in this case the informants came from the Tuha Peut Gampong institution, the village government, community leaders, and the District Government. The results of this study indicated that the implementation of the budget function of the Tuha Peut Gampong in Keude Panga had not been optimally implemented and not fully corresponding with the Bupati of Aceh Jaya's Regulation Number 5 of 2007 concerning about Tuha Peut. This is based on 2 main research findings.The first is the lack of participation of the Tuha Peut Gampong Keude Panga in the Gampong Musrenbang (Development Planning Council) on February 26, 2018. From the total seven members of Tuha Peut, only two attended the Musrenbang of Gampong Keude Panga. Second, the lack of knowledge of Tuha Peut Gampong regarding the budget functions. This led to a shift in authority on the implementation of the budget function which should be the full authority of the Tuha Peut Gampong.Keywords: Tuha Peut Gampong, Budget Function, Musrenbang (Development Planning Council)
Persepsi Masyarakat Terhadap Program Gerakan Sayang Ibu (Studi di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Ilham Firaiza; Dr. Alamsyah Taher, M.Si
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.537 KB)

Abstract

ABSTRAKGerakan Sayang Ibu (GSI) adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi. Hal ini menjadi menarik untuk dijadikan penelitian tentang persepsi masyarakat gampong Tibang terhadap program Gerakan Sayang Ibu dan apakah dampak dari program gerakan sayang ibu terhadap kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi di gampong Tibang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teori interaksiolisme simbolik dan asimilasi sosial. Proses pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari 10 (Sepuluh) orang, yang terdiri dari Keuchik, Sekdes, Tuha Peut, Ibu-Ibu PKK  Gampong Tibang, Bidan Desa, Ibu Hamil, Kepala Puskesmas Kecamatan Syiah Kuala dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian. Persepsi masyarakat gampong Tibang sangat baik terhadap pelaksanaan program Gerakan Sayang Ibu, hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi ibu hamil, bayi dan balita pada salah satu kegiatan GSI terutama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.  Dampak program Gerakan Sayang Ibu terhadap perubahan dalam masyarakat telah dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian, dalam upaya menjaga kesehatan selama kehamilan, kesehatan bayi dan balita. Telah terbinanya hubungan yang interaktif dan sinergis antara pemerintah (Dinas Kesehatan), masyarakat gampong Tibang dan organisasi profesi keperawatan dan kebidanan yang mendukung program ini.Society Perception of the Mother Love Movement Program Study in Village Tibang District of Syiah Kuala Banda Aceh CityABSTRACTMother’s Love Movement (GSI) is a movement carried out by the community, in collaboration with the government to improve the quality of life of women through various activities that have an impact on efforts to reduce maternal mortality due to pregnancy, childbirth and postpartum as well as reducing infant mortality. This is interesting to be used as a research on the public perception of the village of Tibang on the Mother’s Love Movement program and what is the impact of the maternal love movement program on the health of pregnant women and the health of babies in Tibang village. The research method used is a qualitative descriptive method with the theory of symbolic interaction and social assimilation. The process of data collection is done through observation, interviews and documentation. The informants in the study consisted of 10 (ten) people, consisting of Keuchik, Sekdes, Tuha Peut, PKK Gampong Tibang Mothers, Village Midwives, Pregnant Women, Head of Syiah Kuala District Health Center and Head of Banda Aceh City Health Service. Based on the results of the study. The perception of the Tibang village community is very good for the implementation of the Mother’s Love Movement program, this can be seen from the high level of participation of pregnant women, infants and toddlers in one of the GSI activities, especially in the implementation of posyandu activities. The impact of the Mother’s Love Movement program on changes in society has been able to increase knowledge, awareness and care, in an effort to maintain health during pregnancy, health of infants and toddlers. An interactive and synergic relationship has been established between the government (Health Office), Tibang  village community and the nursing and midwifery professional Organizations that support this program.
STRATEGI KOMUNIKASI PELAYANAN DALAM MENINGKATKAN PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT IBNU SINA INDRAPURI ACEH BESAR Muhammad Randa Fairuz; Amsal Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Komunikasi yang dipakai dalam pelayanan kepada pasien di sebuah rumah sakit adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang dipakai dalam pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi berupa naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat dan gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara mendalam dengan para narasumber yang berkompeten menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan teknik penarikan informan secara purposive dan melalui studi pustaka berdasarkan data-data yang terima dari staff Rumah Sakit Ibnu Sina serta beberapa pasien rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dipakai dalam pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien Rumah Sakit Ibnu Sina antara lain : strategi implementasi, strategi pendukung, serta strategi integrasi. Adapun strategi tersebut mengacu pada strategi komunikasi yang diungkapkan oleh Alo Liliweri dalam bukunya Strategi Komunikasi Masyarakat. Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pelayanan Rumah Sakit, Kepuasan PasienCommunication Strategy of Services In Improving Hospital Patients In Ibnu Sina Hospital Indrapuri Aceh Besar.The communication used in service to patients in a hospital is very important for the survival of a company engaged in services. The purpose of this study was to find out what communication strategies were used in the service to improve patient satisfaction at Ibn Sina Hospital. This type of research uses descriptive qualitative research methods, namely by presenting data in the form of descriptions in the form of narratives, words, expressions, opinions and ideas collected by researchers from various sources. Researchers obtained data based on in-depth interviews with competent speakers answering the formulation of the problem, using purposive withdrawal of informant techniques and through literature study based on data received from Ibn Sina Hospital staff and several hospital patients. The results showed that the communication strategy used in the service to improve patient satisfaction in Ibnu Sina Hospital included: implementation strategies, supporting strategies, and integration strategies. The strategy refers to the communication strategy expressed by Alo Liliweri in his Public Communication Strategy.  Keywords: Communication Strategy, Hospital Services, Patient Satisfaction     Communication Strategy of Services In Improving Hospital Patients In Ibnu Sina Hospital Indrapuri Aceh Besar 
Komunikasi Intrabudaya Pada Ranub Dalam Kebudayaan Masyarakat Aceh (Studi Pada Masyarakat Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar) Latifah Dina Putri; Amsal Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.449 KB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema komunikasi intrabudaya pada makna ranub dalam kebudayaan masyarakat Aceh, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna apa saja yang terkandung pada ranub dalam kebudayaan masyarakat Aceh di Gampong Lubuk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, populasi dan objek tertentu. Teori yang digunakan yaitu teori interaksi simbolik. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Lubuk, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data, serta teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive yaitu dengan menentukan kriteria. Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa ranub memiliki banyak makna sesuai dengan penggunaannya, seperti dalam acara meminang, acara pernikahan, acara perkawinan, dan acara perdamaian. Ranub terdiri dari beberapa elemen seperti pinang, kapur, gambir, dan tembakau yang memiliki makna berbeda-beda. Adapun budaya ranub yang sudah ditinggalkan oleh mayarakat Gampong Lubuk seperti ranub sebagai media undangan, ranub dalam adat bertamu, ranub dalam acara kelahiran anak, dan ranub dalam acara pertama antar anak pergi mengaji. Komunikasi intrabudaya yang terjalin antar masyarakat Lubuk melalui ranub berjalan baik, masyarakat Lubuk tetap mempertahankan dan melestarikan ranub, karena ranub merupakan tradisi masyarakat Lubuk.Kata Kunci : Komunikasi Intrabudaya,  Makna Ranub, Kebudayaan Masyarakat Aceh.Intracultural communication on the meaning of ranub in the culture of Aceh society (Study in Lubuk Village, District Ingin Jaya, Aceh Besar Society) This study observed about intracultural communication on the meaning of ranub in the culture of Aceh society, the purpose of this study was to learn  the the meaning of ranub in the culture of Aceh society of Gampong Lubuk. The study used a qualitative approach which thoroughly explains he fenomena. The descriptive study aimed to provide a systematic, factual, and accurate description of the facts and the population of particular objects. It used the theory of symbolic interaction. The subject of this study were Gampong Lubuk’s society, it use interview, observation, and documentation in collecting information technique and sample drawn technique were used purposive which determine criteria. The result of this study were Ranub’s tradition have lots of meaning according to their usefulness, for example in proposal ceremonial, wedding ceremony, marriage ceremony and reconciliation. Ranub consists of several elements such as areca nut, whiting, gambier and tobacco which have differents meaning. The ranub’s tradition which has abandoned by Gampong Lubuk’s society such as ranub as invitation tool, ranub in visiting culture, ranub in birth ceremonial and ranub in ceremonial of the first time accompany their child to read Al-Qur’an. Intracultural communication involved between society through ranub as the media went well, Gampong Lubuk society still maintain and preserve culture of ranub, because of ranub is Lubuk society tradition.Key Words : Intraculture Communication, Meaning of Ranub, Culture of Aceh Society.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen Dalam Penerbitan HGU Kelapa Sawit (Studi Kasus : Konflik Antara Masyarakat dan PT. Syaukath Sejahtera) Suci Ramadhan; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.504 KB)

Abstract

Kelapa sawit merupakan komoditi industri yang sangat berkembang sejak era kolonial, sumbangsih kelapa sawit ini memberikan devisa negara yang cukup banyak. Pada tingkat daerah PT.Syukath Sejahtera yang bergerak di bidang industri kelapa sawit terletak di Kabupaten Bireuen menjadi salah satu perusahaan perkebunan terluas di Kabupaten Bireuen. Ekspansi perkebunan telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang tinggi dan juga permintaan akses oleh masyarakat terhadap lahan perkebunan. Namun, pemerintah telah memberikan izin pembukaan lahan kepada investor tanpa melihat dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Penelitian ini disebut teori politik hijau dan juga penelitian ini berkaitan dengan konsep tentang kelangkaan dan kekerasan sumber daya alam oleh Thomas Homer Dixon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pembukaan lahan perkebunan yang yang saat ini menjadi suatu kelangkaan sumber daya alam dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan konflik terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingginya permintaan lahan membuat menurunnya tingkat lahan pertanian sehingga adanya kelangkaan sumberdaya lahan yang tidak dapat diperbarui namun, pemerintah terus memberikan kebijakan izin penggunaan lahan kepada investor tanpa melihat kepentingan masyarakat lapisan bahwa yang berujung pada konflik sosial.GOVERNMENT POLICY OF BIREUEN DISTRIC IN PALM OIL HGU ISSUE (Case Study: Conflicts between the community and PT.Syaukath Sejahtera in Krueng Simpo, July Distric)Palm oil is an industrial commodity that is very developed since the colonial era, this oil palm contribution provides a considerable amount of foreign exchange. At the regional level PT. Syaukath Sejahtera which enganged in the palm oil industry is located in Birueun. Regency becomes one of the largest plantation companies in Bireuen District. The expansion of the land will result in higher environmental degradation, also the public demand to acsess the land. Here, the government has permitted for land clearing to the investors on large scale without seeing the impact that will occur on the environment and also the impact on communities. This problem in the study of politics is called green political theory and is also associated with the concept of scarcity and natural resource violence by Thomas Homer Dixon. The purpose of this study is to analyze the government policies related to the land clearing which currently becomes a scarcity of natural resources and see the action of land grabs conducted by companies that cause conflict to the community. The method used in this research is qualitative method. The conclusion of this study is that the high demand for the land causes a decrease in the level of agricultural land so that the scarcity of land recources that can not be renewed however, the government continuous to provide land use permit policy to investors who don’t think about the layers of society that led to social conflict.
Proses Sosialisasi Nilai-nilai Politik Dalam Keluarga Di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Very Afrizal; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKVERY AFRIZAL,     2017               PROSES SOSIALISASI NILAI-NILAI POLITIK DALAM KELUARGA DI GAMPONG KULU KUTA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,72), pp., bibl., app.(Dr. Mujibussalim, SH, M.Hum) Sosialisasi nilai-nilai politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para  amggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi nilai-nilai ini para anggota masyarakat akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan piolitik. Sosialisasi politik melibatkan proses pendidikan dan indoktrinisasi.  Proses ini berlangsung seumur hidup baik yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal maupun informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-harI, salah satunya melalui keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran orang tua sebagai agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi politik bagi remaja di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan orang tua merupakan agen primer dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik dan telah dilakukan sejak usia dini. Melalui interaksi sosial yang terjadi antara orang tua dan anak dapat membantu anak dalam membentuk kepribadian dan dapat membantu anak belajar nilai-nilai politik yang baik. Disamping itu, terdapat peran agen atau melalui media, baik media elektronik seperti televisi, radio, dan hp maupun media cetak seperti koran dan spanduk dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik seperti adanya dogma yang menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak berhak ikut campur urusan politik yang diperoleh anak dari lingkungan sekitar, namun tidak dominan, kemudian perbedaan pendapat dalam keluarga misalnya perbedaan pendapat dalam penentuan kriteria calon pemimpin. Kesimpulan menunjukkan bahwa sosialisasi nilai-nilai penting untuk dilakukan dalam lingkungan keluarga sebagai tempat pertama remaja mendapatkan pendidikan. Kemudian semua hambatan yang terjadi dalam hal proses sosialisasi nilai-nilai politik dapat diatasi oleh para orang tua baik melalui diskusi maupun memberi contoh teladan yang baik mengenai kehidupan sosial politik yang baik. Kata Kunci: Sosialisasi, Nilai-nilai Politik, Keluarga  ABSTRACTVERY AFRIZAL,  2017      PROCESS OF SOCILIZATION POLITICAL VALUES ON THE FAMILY IN GAMPONG KULU KUTA DISTRICT OF KUTA BLANG IN BIREUEN DISTRICT Faculty of Social and Political Sciences, University of Syiah Kuala (ix, 72), pp., Bibl., App. (Dr. Mujibussalim, SH, M. Hum) Socialization of political values is the process of forming attitudes and political orientation of the society member. Through the process of socialization of these values community members will acquire the attitude and orientation towards politics life. Political socialization involves a process of education and of understanding. This process either intentionally acquired through formal education, non-formal and informal or accidentally by contact and daily experience, one of them by family. The purpose of this study was to the role of parents as agents of socialization of political values in the family and the factors that influence the success of political socialization for teenagers in Gampong Kulu district of Kuta Blang in Bireuen district. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques were used field research and library research. The results of this study show parents are the primary agents in socializing the political values and has done since an early age. Through social interaction that occurs between parents and children can help children in shaping the personality and can help children learn the values of good politics. In addition, there is the role of agents or through the media, both electronic media such as television, radio, and phone and print media such as newspapers and banners in the process of socialization of political values. There are several obstacles to disseminate political values such as the dogma which states that children who are minors are not entitled to interfere political affairs obtained children from the neighborhood, then the dissent in the family such a difference of opinion in determining the criteria potential leaders. The conclusion showed that the socialization of values important to be done within the family as a teenager to get an education first. Then all the obstacles that occur in the process of socialization of political values can be overcome by the parents either through discussion and give good exemplary of the political and social life.Keywords: Socialization, Political Values, Family
Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 Shafura Nuzula; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK Partisipasi politk perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pokok permasalahan dalam penelitian terdiri dari dua hal, yaitu: bagaimana partisipasi perempuan untuk menjadi anggota di parlemen kabupaten pidie jaya dan bagaimana pengaruh terhadap partisipasi poltik perempuan di parlemen di Kabupaten Pidie Jaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui pastisipasi perempuan untuk menajadi anggota di parlemen kabupaten Pidie Jaya dan mengetahui pengaruh terhadap partisipasi politik perempuan di parlemen di kabupaten pidie jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan politisi perempuan di Parlemen menjadi sangat penting, dimana partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dari perspektif hak asasi manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah perempuan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pertama, faktor budaya yang ditumbuh kembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap partisipasi perempuan didunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota di  Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi kuota30% sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di kabupaten Pidie Jaya yang 1 orang dari 25 kursi yang di sediakan atau hanya 4%. Satu orang anggota legislatif perempuan tersebut adalah Juraida, S.Pd dari Partai Aceh. meski hanya sendiri sebagai anggota DPRK, Juraida, S.Pd akan tetap memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak di kabupaten di Pidie Jaya. Juraida juga memperkuat dan mendukung lembaga PD2TP2A , dan mendorong lembaga tersebut lebih aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak, serta memperjuangkan anggarannya dan juga mengawasi lembaga tersebut. Kata Kunci: Partispasi politk, Perilaku Politik Political Participation of Women In Parliament of Pidie Jaya Regency 2014-2019 ABSTRACT The political participation of women in Parliament of Pidie Jaya regency, the purpose of this research consists of two things, firstly, how the participation of women to become members in parliament of Pidie Jaya regency and secondly, how the influence of women political participation in parliament of Pidie Jaya Regency.The purpose of this study was to determine the participation of women to become members of the Pidie Jaya regency parliament and to know the effect on women's political participation in parliament in Pidie Jaya regency. The research method used is qualitative research method with descriptive approach.The results show that the presence of women politicians in Parliament becomes very important, where the participation and representation of women in politics is a necessity from the perspective of human rights, because more than half the world's population is women.There are three factors that influence the participation of women in parliament of Pidie Jaya Regency. Firstly, the political culture factor that developed here is tends to minimize the affect the women participation in political domain. Second, the level of education and skills of women.Third, the electoral system and quota system of Pidie Jaya Regency has not fulfilled of 30% in accordance with the provisions of the election law. in Pidie Jaya regency. Which only 1 person from 25 that provided. It means only 4% of member of Parliament. She is Juraida, S.Pd from Partai Aceh. Although only her in Parliament, she will continue to fight for the right of women and children in regency of Pidie Jaya. She also strengthens and supports the PD2TP2A institution, and encourages that institution to be more active in empowering women and children, as well as fighting for its budget and thencontrol over that institution. Keywords: Political Participation, Political Behavior
Diskresi Dan Implementasi Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus di Gampong Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara) Muhammad Wajhannuri; Ubaidullah, MA Ubaidullah, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5797.284 KB)

Abstract

AbstrakKabinet Kerja dibawa kendali presiden Joko Widodo dilaksanakan program Dana Desa (Dana Gampong) yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Program tersebut dikawal prioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan amanat undang-undang menyatakan setiap gampong akan mendapatkan Rp1 miliar secara bertahap. Namun dari sejumlah uang yang dikucurkan melalui APBN untuk memberdayakan masyarakat lewat Dana Gampong tersebut, ternyata belum berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskresi (pengambilan keputusan) Pemerintahan Gampong Alue Krak Kayee terhadap kebijakan Dana Gampong dan bagaimana implementasi program Dana Gampong tersebut dilaksanakan. Ditinjau mulai dari mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan buku-buku, jurnal, portal berita, dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan Proses diskresi pemerintahan gampong Alue Krak Kayee berjalan dengan mengedepankan konsep musyawarah. Pemerintahan gampong terlebih dahulu melakukan pra-musyawarah dengan mengundang perangkat gampong dan baru setelah itu mengadakan rapat umum dengan warga. Kendala diskresi yang dialami sering diakibatkan oleh tumpang tindahnya peraturan dari atas, semisal Perbub (Peraturan Bupati). Sementara itu implementasi program dana gampong di Alue Krak Kayee secara garis besar dapat diterangkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan baik. Aparatur gampong melibatkan masyarakat disetiap pengambilan keputusan serta pembangunan. Namun persoalan transparansi masih menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintahan gampong Alue Krak Kayee. Catatan lain, kaum perempuan perlu diberikan porsi yang sama dalam pengelolaan dana gampong tersebut. Kata Kunci : Diskresi, Implementasi, Dana Gampong AbstractWorking Cabinet (Kabinet Kerja) under the control of President Joko Widodo implementing Village Fund (Dana Desa), program as regulated in Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 about the Village. The program is under priority by the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions And Transmigration (Kementerian PDTT) and also coordinates with the Ministry of Finance. According to the mandate of the law, every villages will get Rp.1 billion gradually. However, from the amount of budget to empower the program and peoples through the village funds, it has not run optimally. This study aims to find out the discretion (decision making) of Alue Krak Kayee Village administration on the policy of the Village Fund and how the implementation of the Village Fund program is implemented, from the standpoint of mechanism of implementation, supervision, and budget transparency. The research method is qualitative research method with descriptive approach. Data obtained through primary and secondary data sources, primary data through field research is by interviewing informants. While the secondary data through literature research that is with books, journals, news portals, and related readings. The result shows that the process of government discretion of Alue Krak Kayee Village goes through the concept of musyawarah (Forum Discussion). The village administration first do the pre-forum discussion, by inviting the village apparatus and then thereafter holding a rally with the local residents/peoples. And the obstacle is overlapped regulations from above to down, such as Regents Regulation (Peraturan Bupati). Meanwhile, the implementation of the village fund program in Alue Krak Kayee in general can be explained that the implementation has been going well. The village apparatus involves the community/local residents in every decision and development program making. However, the transparency issue remains an important thing to watch by the government of Alue Krak Kayee village. Another important point is women need same portion in the management of the village funds. Keywords : Discretion, Implementation, Village Fund, Dana Gampong
Koalisi Calon Gubernur Muzakkir Manaf Dengan Partai Nasional Pada Pilkada 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Potensi Konflik Internal Partai Aceh Dalam Pemilihan Wakil Gubernur) Syukrina Syukrina; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.104 KB)

Abstract

ABSTRAK Koalisi partai Aceh dengan Partai Nasional (Gerindra) merupakan koalisi yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak yang mempunyai kesamaan visi dan misi membangun Aceh kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Namun dalam berkoalisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dikalangan partai Aceh sendiri dimana pemilihan wakil gubernur yaitu TA Khalid tidak diakui oleh partai Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi partai Aceh berkoalisi dengan partai nasional pada pilkada 2017 dan untuk mengetahui dampak koalisi terhadap potensi konflik internal partai Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneltian ini..Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Muzakkir Manaf berkoalisi dengan partai nasional pada pilkada 2017 ialah adanya kesepakatan yang ingin sama-sama membangun Aceh dimasa yang akan datang berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki dan juga sebagai strategi untuk meraih suara pada pilkada 2017. Kemudian dampak koalisi juga menjadi sebuah konflik didalam internal partai Aceh yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap wakil gubernur yang dipilih.Konflik juga menjadi penyebab kekalahan partai Aceh pada pilkada 2017. Konflik berawal dikarenakan tidak setujunya atas terpilihnya wakil gubernur TA Khalid yang pada akhirnya terjadi pembangkangan kader dan pengurus yang mengakibatkan mengalami kekalahan pada pilkada 2017. Namun koalisi yang terjadi antara partai Aceh dengan gerindra ini justru merugikan partai Aceh karena kurang efektifnya kerja tim pemenangan. Adanya ketidakseimbangan kerjasama inilah yang dinilai tidak signifikan dan partai Aceh telah gagal memimpin Aceh. Kata Kunci: Koalisi, Konflik Internal.Muzakkir Manaf’s Coalition With National Political Party In The Regional (Pilkada) 2017 (A study towards Potential Internal Conflicts Within Partai Aceh in Choosing Vise Governor)ABSTRACT             The Coalition between Partai Aceh with Gerindra, one of national political party, is a mutual agreement between the two parties which is based on the same vision and missions to develop Aceh in a better way for the coming years. However, this decision has resukted in pros and cons within the internal side of Partai Aceh. Those who against this coalition express their disagreement towards the appointment made by the party to choose TA Khalid as the candidate for vice governor and running mate for Muzakkir Manaf.            This study was meant to find out the reasons as to why Partai Aceh decided to bridge a coalitions with national political party in the regional election (Pilkada) of 2017 and to know the impacts of this decision to potential internal conflict within the body of Partai Aceh.            This was a qualitative research. The data were obtained from field and library research. The field study was done by interviewing the informants and library or literature  study was done by reading books, scripts, journals, and laws which have correlation with the study.            The results showed that the reasons that led Muzakkir Manaf to have a coalition with national political party was because these two parties have a same vision to have collaborative work to develop Aceh in the future based on UUPA and Mou Helsinki and it was also used as a strategy to win the e2017’s election. The internal conflict rose into the surface becase some of the party members did not have the same opinion as the party selected TA Khalid as Manaf’s running mate which resulted in protest expressed by the cadres and administrators.            The dispute seemed has caused them failed in the 2017’s regional election. This coalition also has inflicted Partai Aceh because the winning team could not work effectively. This imbalanced collaborative work has made Partai Aceh failed to lead Aceh in the future. Keywords: Coalition, Internal Conflict.        
INISIASI GERAKAN Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ACEH TAHUN 1950-1953 DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SOSIAL Junian Hijry Minarva; Bukhari Bukhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berkaitan dengan Inisiasi Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh pada tahun 1950-1953 dalam perspektif pergerakan sosial. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui tahapan inisiasi gerakan DI/TII di Aceh tahun 1950-1953 dalam perspektif pergerakan sosial. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi dokumentasi kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku bacaan serta wawancara untuk mendapatkan data di lapangan, dan penelitian ini mengunakan teknik snowball sampling dalam penentuan informan. Hasil dari peneitian menunjukkan bahwa kelompok PUSA, ialah kelompok yang sangat dirugikan dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat pada awal tahun 1950-1953, Seperti dihilangkannya status provinsi Aceh, Rasionalisasi Kesatuan Militer Aceh dan Razia pada bulan Agustus 1951. Kebijakan tersebut mengancam kedudukan mereka sebagai pemimpin Aceh pada masa itu. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat tersebut juga diprovokasikan oleh kelompok “sisa-sisa feodal” yang tidak menginginkan kepemimpin Aceh dikuasai oleh kelompok PUSA. Pada Tahun 1951-952 kebijakan Pemerintah Pusat semakin berdampak buruk bagi mayoritas masyarakat Aceh. Kelompok PUSA terus melakukan upaya penolakan terhadap kebijakan itu, mulai dari penanaman ideologi dan doktrin melalui retorika dalam rapat rahasia maupun rapat terbuka, sampai pada pengorganisasian masyarakat demi melawan Pemerintah Pusat beserta kebijakannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Kelompok PUSA melihat bahwa dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat tidak hanya merugikan mereka saja, namun juga masyarakat Aceh secara luas. Indikasi tersebut memberikan kesempatan waktu dan juga kondisi bagi kelompok PUSA untuk mengarahkan emosi masyarakat kepada perlawanan secara kolektif untuk melawan institusi yang mapan yaitu Pemerintah Pusat. Sebagaimana tipe Gerakan Sosial yang diuraikan William Kornblum, Gerakan Sosial berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, Gerakan DI/TII Aceh merupakan Revolutionary Movement (Gerakan Revolusioner)  yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial, institusi dan stratifikasi masyarakat Aceh secara menyeluruh. Kata Kunci: Gerakan DI/TII Aceh, Gerakan Sosial  ABSTRACTThis research is related to The Initiation Movement of Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh in 1950-1953 in Social Movement perspective. The purpose of this research is: to know the stage of the initiation movement of DI/TII Aceh in 1950-1953 in Social Movement perspective. The making of this thesis is using the qualitative research method by using the study of literature documentary technic sourced by various literatures along with interview in the field to get the data, this research is also using the snowball sampling technic to determine the informant. The result of this research shows that PUSA group was highly disadvantaged by the policies of Central Government in early 1950-1953, such as the removal of Aceh province’s status, the rationalization of Aceh’s military units, and the raid in August 1951. Those policies threatened their populations as the leader of Aceh at the time. Those policies were also provoked by the party of ‘feudalism’s remains’ who did not want Aceh was leaded by PUSA group. In 1951-1952, the Central Government’s policies gave more harmful impacts to the majority of Aceh’s population. The PUSA group kept trying to reject toward those policies, started by brainstorming the ideology and indoctrinating by rhetoric at close and open meeting, until interfering the community’s organizations only to fight the Central Government along with its policies. The summary of this research is: PUSA group observed that the impact of Central Government’s policies were not only disadvantage them, but also Aceh’s population widely, those Indications gave them the time opportunity and also a perfect condition for PUSA group to steer the people’s angers toward the resistance collectively to fight the steady institution which was Central Government. As William Kornblum described about Social Movement types, Social Movement based on the goals they seek to achieve. DI/TII Aceh movement was a Revolutionary Movement that aimed to change the whole of social fabric, institution, and stratification of Aceh’s populations.

Page 1 of 89 | Total Record : 885