<![CDATA[Berkembangnya sejumlah kasus penebangan liar di kawasan hutan lindung membuat masyarakat Desa Aik Berik berinisiatif untuk menjaga kelestarian hutan bersama dengan pemerintah. Jangka waktu berlakunya program HKm selama 35 tahun, sementara aturan yang berlaku bagi aktor kebijakan atau stakeholder dalam program HKm mengalami banyak perubahan pada tataran organisasi.Lemahnya keterlibatan pihak-pihak bersangkutan dalam program HKm masih terkendala aturan kerjasama atau nota kesepahaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya lembaga yang terkait implementasi program HKm dan belum optimalnya faktor penunjang implementasi program program HKmTujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan kinerja lembaga yang terkait implementasi program program HKm dan mengoptimalkan faktor penunjang implementasi program HKm.Objek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam program HKm. Penetapan dan pemilihannya dilakukan secara purpossive sampling. Ditetapkan 4 orang responden dan informan kunci yang dijadikan pakar pada penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi untuk pengisian kueisioner (Analysis Hierarchy Process) AHP.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) merupakan lembaga yang perlu ditingkatkan perannya dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan perundang-undangan merupakan faktor penunjang yang perlu ditingkatkan dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.Kata Kunci :Hutan Kemasyarakatan, Kelembagaan, Faktor Penunjang Program, AHP]]>
Copyrights © 2017
