<![CDATA[Standar dan peraturan keamanan pangan tidak saja bertujuan untuk melindungi kesehatan publik, tetapi juga menjamin perdagangan yang adil dan meningkatkan daya saing bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip baik dan kenyataan penerapannya pada pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) melibatkan pemangku kepentingan keamanan pangan. Hasil survei dan FGD menunjukkan bahwa banyak standar dan peraturan keamanan pangan yang mengalami hambatan dalam penerapannya disebabkan karena telah terjadi kesenjangan antara prinsip-prinsip baik dan kenyataan penerapannya. Kesenjangan tersebut adalah dalam hal (i) rendahnya informasi tentang proses dan perkembangan perumusan, (ii) kurangnya pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan, (iii) rendahnya relevansi antara tujuan perlindungan kesehatan publik dengan kondisi nyata produk dan industri pangan Indonesia, dan (iv) kurangnya kesiapan pelaku usaha dan unsur penunjangnya. Diidentifikasi pula adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan industri pangan tentang prinsipprinsip (i) transparansi, dan (ii) efektifitas dan relevansi. Hal ini perlu diatasi dengan perbaikan (i) sistem informasi, (ii) akses kepada pemangku kepentingan, (iii) kesiapan infrastruktur, dan (iv) kesepakatan mengenai dimensi pengembangan nasional, khususnya untuk (a) kepentingan UMKM, (b) pengembangan bahan baku lokal, dan (c) peningkatan daya saing.Food safety standards and regulations are developed not only for protecting public health but also for facilitating fair trade and nation competitiveness. The objectives of this research are to identify gap between good principles and their implementation in the development of food safety standards and regulations. Survey and focus group discussion (FGD) are used in this research. We find that gaps between good principles and actual development of food safety standard and regulation are the most frequently cited by stakeholders as the main factor hindering standard implementation. Gaps identified are lack of (i) information, (ii) intensive discussions among stakeholders, (iii) relevancy in term of consumer protection objective, and (iv) readiness of business community and its supporting system. Our results suggest that there is also a perception gap between food industry and government regulatory agencies on aspects of (i) transparency and (ii) effectiveness and relevancy. Improvement should be done by (i) improving the information system, (ii) providing access to stakeholders, (iii) making the infrastructures ready, and (iv)streamlining the consensus on national development dimensions; especially those associated with (a) interest for SMEs development, (b) development of local foods and food ingredients, and (c) improvement of competitiveness of Indonesian food products.]]>
Copyrights © 2014
