<![CDATA[ABSTRAKAir sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah yaitu membentuk aturan dalam penentuan standar kualitas air minum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan standar air minum yang sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia? Bagaimana standar kualitas air minum dihubungkan dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekata secara yuridis normatif. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya air minum. Tetapi ketersediaan air minum yang memenuhi syarat semakin sulit terpenuhi, terlebih lagi daerah-daerah resapan air yang telah dirubah menjadi pemukiman penduduk, limbah-limbah industri yang mencemari sungai-sungai, semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum. Eksploitasi sumber air tanah secara berlebihan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta upaya konservasi lingkungan yang tidak seimbang akan mempengaruhi kualitas air. Disamping itu juga kurangnya kesadaran berbagai pihak membuang limbah akan mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat. Pengujian diperlukan untuk menentukan sifat-sifat air sehingga dapat diketahui apakah suatu air terpolusi atau tidak.Kata kunci: Kualitas, Air Mineral, Hukum Air IndonesiaABSTRACTWater as a social thing (res commune) is a fundamental human right and interconnected with other human rights. It is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Chapter XA Article 28H, and Chapter XIV of Article 33 paragraph (3). Affirmed the constitutionality of the state's right to control the water to be used for the greatest prosperity of the people. The state has the duty and authority to respect, protect and fulfill. One of the duties and authority of the government is to establish rules in the determination of drinking water quality standards in Indonesia. Based on this formulation of the problem in this research is: How will the safe drinking water standard according to Ministry of Health of the Republic of Indonesia? How is drinking water quality standards linked to the concept of human rights and water law in Indonesia? Water is one of the basic human needs, especially drinking water. But the availability of eligible drinking water is increasingly difficult to meet demand, even the water absorption areas that have been converted into human settlements and industrial wastes that polluting rivers, make it more difficult for people to get qualified water to drink. Excessive exploitation of groundwater sources that do not consider the carrying capacity of the environment and unbalanced environmental conservation efforts will affect water quality. Besides, the lack of awareness of various parties to dispose of waste will lead to increased water pollution. Experiment research is needed to determine the properties of water so that it can be identifying characteristic of the water is polluted or not.Keywords: Quality, Drinking Water, Water Law in Indonesia]]>
Copyrights © 2017
