Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA PENERAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H, Muhammad Amin, S.H. M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

ABSTRAKSalah satu bentuk hak penguasaan negara, yaitu di bidang pertambangan. Pengertian “Pertambangan” berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Lebih khusus menegaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengutamakan pembahasan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Hasil pembahasan menegaskan bahwa sumber daya energi mineral dan batu bara sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) di mana pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan hak atas penguasaan terhadap sumber daya alam, akan tetapi hak atas pemanfaatan terbatas berdasarkan izin dan bersifat sementara dengan pemahaman bahwa sumber daya alam dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau, PertambanganABSTRACTOne form of state ownership rights, namely in the field of mining. Definition of "Mining" based on Law Number 4 Year 2009, affirmed as part or all phases of activity in the framework of research, management and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation And sales and post mining activities. More specifically affirming the authority of regional governments in granting coal mining permits in Berau District before and after the coming into effect of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Obstacles and solutions in the granting of coal mining permits in Berau District after the enactment of Berau District Regulation No. 17 of 2011 on Mining and Coal. The research method used in this research is normative juridical and method of comparative law approach. The normative juridical approach is the approach by prioritizing the discussion on secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion confirm that mineral and coal energy resources as assets to meet the needs of present and future generations as mandated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia 1945 XIV National Economic and Social Welfare Article 33 paragraph (3) and Article 33 Paragraph (4) where mining management does not entitle rights to control over natural resources, but the right to limited utilization is based on permission and is temporary with the understanding that natural resources are owned by all Indonesian people and used for the greatest prosperity of the people.Keyword: Authority, Regional Government of Berau District, Mining

ANALISIS TERHADAP STANDAR KUALITAS AIR MINUM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM AIR INDONESIA Ella Nurlailasari, S.H., M.H, Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

ABSTRAKAir sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah yaitu membentuk aturan dalam penentuan standar kualitas air minum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan standar air minum yang sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia? Bagaimana standar kualitas air minum dihubungkan dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekata secara yuridis normatif. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya air minum. Tetapi ketersediaan air minum yang memenuhi syarat semakin sulit terpenuhi, terlebih lagi daerah-daerah resapan air yang telah dirubah menjadi pemukiman penduduk, limbah-limbah industri yang mencemari sungai-sungai, semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum. Eksploitasi sumber air tanah secara berlebihan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta upaya konservasi lingkungan yang tidak seimbang akan mempengaruhi kualitas air. Disamping itu juga kurangnya kesadaran berbagai pihak membuang limbah akan mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat. Pengujian diperlukan untuk menentukan sifat-sifat air sehingga dapat diketahui apakah suatu air terpolusi atau tidak.Kata kunci: Kualitas, Air Mineral, Hukum Air IndonesiaABSTRACTWater as a social thing (res commune) is a fundamental human right and interconnected with other human rights. It is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Chapter XA Article 28H, and Chapter XIV of Article 33 paragraph (3). Affirmed the constitutionality of the state's right to control the water to be used for the greatest prosperity of the people. The state has the duty and authority to respect, protect and fulfill. One of the duties and authority of the government is to establish rules in the determination of drinking water quality standards in Indonesia. Based on this formulation of the problem in this research is: How will the safe drinking water standard according to Ministry of Health of the Republic of Indonesia? How is drinking water quality standards linked to the concept of human rights and water law in Indonesia? Water is one of the basic human needs, especially drinking water. But the availability of eligible drinking water is increasingly difficult to meet demand, even the water absorption areas that have been converted into human settlements and industrial wastes that polluting rivers, make it more difficult for people to get qualified water to drink. Excessive exploitation of groundwater sources that do not consider the carrying capacity of the environment and unbalanced environmental conservation efforts will affect water quality. Besides, the lack of awareness of various parties to dispose of waste will lead to increased water pollution. Experiment research is needed to determine the properties of water so that it can be identifying characteristic of the water is polluted or not.Keywords: Quality, Drinking Water, Water Law in Indonesia

PENERAPAN ZONA BEBAS SAMPAH DI TUPAREV, KARAWANG Arief Darmawan Tobing; Rani Apriani; Pamungkas Satya Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk mengurangi pencemaran, pengurasan dan kerusakan lingkungan. Sehingga untuk mengurangi produksi sampah harus dilakukan pengelolaan sampah agar sampah tersebut dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu untuk mengurangi sampah, Kabupaten Karawang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah agar diterapkan oleh masyarakat Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berdasarkan hukum lingkungan, dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya penerapan zona bebas sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pertama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Zona bebas sampah diterapkan oleh DLKH dengan tujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah di Karawang. Meskipun zona bebas sampah oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang dan DLKH sudah diterapkan sejak bulan April, tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masyarakat sekitar masih awam dengan adanya penerapan zona bebas sampah.

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH PERUMNAS TELUK JAMBE Eka Susanti; Pamungkas Satya Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Perlindungan hukum dan permasalahan masyarakat terkait sampah di kawasan Teluk Jambe Perumnas menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Karena sampah merupakan hal sepele yang sering dianggap enteng oleh masyarakat namun berdampak negatif jika dibiarkan berserakan / menumpuk di sekitar kita dan berdampak positif jika dimanfaatkan atau didaur ulang secara maksimal. Dalam hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 5 / PRT / M / 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil pembahasan dalam penelitian meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian, diantara partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan adalah dengan memberi kontribusi tenaga dalam bentuk kerja sukarela. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Perumnas Kota Karawang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran tentang proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga. (2) menginventarisasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah.

PEMANFAATAN LIMBAH B3 DI KABUPATEN KARAWANG Miduck Sihombing; Rika Rika; Pamungkas Satya Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pemanfaatan limbah bahan bahan berbahaya dan beracun adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Salah satu badan usaha di Kabupaten Karawang adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3. Tujuan penelitian ini adalah pemanfaatan limbah B3 di Kabupaten Karawang berupa limbah padat yang di manfaatkan menjadi batako dan kertas low grade. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris. Jenis limbah B3 yang dimanfaatkan adalah dari hasil pembakaran batu bara secara sederhana dengan corong gas, yang kemudian menghasilkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dimana memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Badan usaha di Kabupaten Karawang memanfaatkan limbah B3 yang di hasilkan dari pihak ketiga untuk kemudian di kelola dan dimanfaatkan menjadi bahan atau sebuah produk yang dapat digunakan kembali. Hasil dari penelitian dalam pemanfaatan limbah B3 yang di lakukan di Kabupaten Karawang berdiri dan berjalan sesuai dengan peraturan dan perizinan yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum Pamungkas Satya Putra; Bambang Sutedja; Wahyu Utamidewi; Rani Apriani; Nova Rizki Nurhaedi; Esa Rizal Kurniawan
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v4i2.545

AbstrakBerangkat dari permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini, yaitu: Kurangnya sosialisasi hukum berbasis media daring. Sehingga dari hal tersebut masyarakat membutuhkan pendidikan berupa sosialisasi bagaimana menggunakan sosial media dan melakukan perbuatan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Sulitnya penerapan sosialisasi Legal Aid di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan upaya ekstra di dalam pemenuhan kegiatan yang dilakukan tersebut yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020 di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam program sosialisasi metode yang dilakukan dengan menggunakan meeting online, media sosial melalui Youtube, Instagram dan group WhatsApp Dusun Rawarengas berupa video animasi, video edukasi, video grafis, brosur dan standing banner telah berjalan baik dengan kategori berhasil. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Mitra Strategis dan Inti dalam Pelayanan Legal Aid di Kabupaten Karawang. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Mitra Strategis dan Inti dalam Pelayanan Legal Aid di Kabupaten Karawang. Dapat terbentuknya sosialisasi terhadap model pelayanan digital guna menunjang Program E-Court dan Kesinergian Antara Praktisi dan Akademisi Hukum di Kabupaten Karawang.Kata Kunci: Sadar Hukum, Masyarakat, Pendidikan, Berkarakter, DaringAbstractDeparting from the problems faced in this field, namely the lack of legal socialization based on online media. So from this, the community needs education in the form of socialization on how to use social media and do good and correct legal actions in accordance with statutory regulations, which will not cause new problems in society. The difficulty of implementing the socialization of Legal Aid in the midst of the Covid-19 Pandemic requires extra effort in fulfilling the activities carried out in October-November 2020 in Sukaluyu Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. In the socialization program, the method used by using online meetings, social media via Youtube, Instagram, and the WhatsApp group of Dusun Rawarengas in the form of animated videos, educational videos, graphic videos, brochures, and standing banners has gone well with the successful category. Implementation is carried out by involving Strategic and Core Partners in Legal Aid Services in Karawang Regency. Implementation is carried out by involving Strategic and Core Partners in Legal Aid Services in Karawang Regency. Can form the socialization of the digital service model to support the E-Court Program and the Synergy between Practitioners and Legal Academics in Karawang Regency.Key Word: Aware of Law, Society, Education, Character, Online

SOSIALISASI PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENORMALISASI KEMBALI IKLIM USAHA BAGI UMKM DI KARAWANG Rani Apriani; evi selvi; Pamungkas Satya Putra
Al-Khidmat Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v4i1.10370

AbstrakPendapatan para UMKM saat pandemic ini menurun drastis, bahkan sejumlah UMKM kehabisan modal usaha sebab tidak sebanding antara modal usaha, pendapatan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. UMKM saat ini harus berusaha agar usahanya tidak terkena dampak yang berat akibat covid-19. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dengan adanya CSR maka diharapkan UMKM dapat menormalkan kembali iklim usahanya. Salah satu cara edukasi kepada UMKM yaitu dengan media webinar. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan agar UMKM yang ada di Karawang dapat memanfaatkan program CSR. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan sarana media sosial, ini digunakan untuk pencarian data, sosialisasi, penyuluhan kepada mitra yaitu UMKM yang ada di Karawang diantaranya dengan membuat grup whatsapp dan Instagram. Pengabdian masyarakat yang difokuskan kepada UMKM dilakukan dengan cara sosialisasi melalui webinar. Secara umum pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikategorikan sukses dan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan peserta dalam memahami materi pemaparan. Persentase keikutsertaan UMKM saat webinar berlangsung yaitu 100 % mengikuti webinar dari awal hingga akhir sesi. AbstractThe income of MSMEs during this pandemic has decreased drastically, even a number of MSMEs have run out of business capital because they are not comparable between working capital, business income, and daily living needs. MSMEs must currently make efforts so that their businesses are not severely affected by covid-19. Small and medium enterprises (MSMEs) are at the forefront of the economic shocks caused by the COVID-19 pandemic. With the existence of CSR, it is hoped that MSMEs can normalize their business climate again. One way to educate MSMEs is by means of webinars. The purpose of this community service is done so that MSMEs in Karawang can take advantage of CSR. The method of implementing this service is carried out by means of social media, this is used for data search, socialization, outreach to partners, namely MSMEs in Karawang, including by creating WhatsApp and Instagram groups. Community service that is focused on MSMEs is carried out by means of socialization through webinars. In general, the implementation of this community service is categorized as successful and running well, this can be seen from the ability of the participants to understand the presentation material. The percentage of MSME participation during the webinar was 100% following the webinar from the beginning to the end of the session.

Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945 Pamungkas Satya Putra
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA DALAM IMPLEMENTASI UPAH BURUH (STUDI KASUS PEMBERIAN UPAH BURUH DI KABUPATEN KARAWANG) Pamungkas Satya Putra
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRITahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan seluruh aspek pembangunan termasukekonomi perlu diatur termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalamUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 sampaidengan Pasal 98 dan peraturan pelaksana lainnya. Dinamika penetapan kebijakanupah minimum dalam bingkai desentralisasi memiliki problematika. Kedudukanpekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah menegaskan peran masing-masingyang saling berhubungan (interdependensi) satu sama lain. Komitmen antarastakeholders di dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mengimplementasikanberbagai kebijakan khususnya, penetapan UMK di Kabupaten Karawang yangmenjadi kewenangan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati.

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN DI INDONESIA Roni Saepul Rohman; Pamungkas Satya Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tatacara atau langkah-langkah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, perselisihan, suatu sengketa hubungan industrial yang terjadi di Indonesia, baik sebelum Indonesia merdeka, sampai saat ini setelah Indonesia merdeka. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Karena dalam penulisan ini membandingkan suatu cara penyelesaian yang bersumber dari hukum tertulis dan sumber hukum tertulis lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelesaian hubungan industrial di Indonesia berkembang seiringan dengan berkembangnya zaman. Sebelum kemerdekaan Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Hindia Belanda. Ketika para pekerja/buruh kereta api pertama kali melakukan pemogokan. Pada saat itu pertama kali diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang ketenagakerjaan adalah dengan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya disektor pengangkutan kereta api dengan dibentuknya Verzoeningsraad. Sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesudah kemerdekaan dimulai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial. The purpose of this study to analyze and compare the procedures or steps on how to resolve a problem, dispute, an industrial relations dispute that occurred in Indonesia, both before Indonesia’s independence, until now after Indonesia’s independence. This writing uses normative legal research methods. Because in writing this compares a method of settlement that comes from written law and otther sources of written law. The results of the study show that the settlement of industrial relations in Indonesia develops along with the times. Before indonesian independence, starting from the Dutch Indies Colonial period. When tha train workers/laborers first went on strike. At that time, it was first regulated by the Dutch Indies government in the field of manpower by way of settling industrial relations disputes, especially in the rail transportation sector with the formation of Verzoeningsraad. Whereas the settlement of industrials relations disputes after independence began with the formation of Law Number 22 of 1957 concerning the settlement of labor disputes, which was later revoked and replaced by Law Number 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search