UIR LAW REVIEW
UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya ]]>
<![CDATA[Suparto Suparto]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.150
<![CDATA[Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 92/PUU-X/2012 mengembalikan kewenangan DPD sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. Namun demikian walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 akan tetapi dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang merupakan pengganti dari UU No. 27 Tahun 2009, DPR kembali melanggarnya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga DPD akhirnya kembali mengajukan judicial review. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 79/PUU-XII/2014 yang mengembalikan lagi kewenanangan DPD, tetapi DPR tetap mengabaikannya dengan tidak mengakomodirnya dalam Tata Tertib (Tatib). Oleh karena itu kedepan DPR dan Presiden sebagai institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk UU agar mematuhi dan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang. Kata kunci : Judicial Review, Kewenangan, DPD]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan ]]>
<![CDATA[Lidia Febrianti]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.151
<![CDATA[Kegiatan perusahaan pada hakekatnya merupakan upaya bersama antara pihak pengusaha dan pekerja yang bertujuan untuk pertumbuhan perusahaan dan juga untuk kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu pihak perusahaan perlu memberikan suatu imbalan yang layak kepada pekerjanya sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Dan selain itu, perusahaan wajib memperhatikan segala upaya untuk peningkatan kesejahteraan para pekerja sesuai dengan kemampuan dan kemajuan perusahaan. Hubungan kerja yang baik hanya bisa dicapai apabila setiap karyawan dan perusahaan dapat memahami serta menghayati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana pada akhirnya akan menimbulkan dan menumbuhkan saling menghargai dan saling mempercayai dalam menjaga iklim kerja sama yang baik dan harmonis. Keywords: Pengupahan, Hubungan Kerja. The company's activity is essentially a joint effort between employers and workers aimed at the growth of the company and also for the welfare of the workers. Therefore, the company needs to provide a reasonable compensation to the workers in accordance with the rules and regulations that apply perudang. And besides, the company must pay attention to all efforts to improve the welfare of workers in accordance with the capabilities and progress of the company. A good working relationship can only be achieved if each employee and the company can understand and appreciate the rights and obligations of each party. Where will eventually rise to and fosters mutual respect and trust in maintaining a good working climate and harmony. Keywords: Wages, Employment.]]>
<![CDATA[Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum ]]>
<![CDATA[Thamrins Thamrins]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.152
<![CDATA[Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap menusia memiliki kebutuhan yang bebeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan Pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, serta dapat tercapai pemenuhan Kabutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.]]>
<![CDATA[Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Larensius Arliman S]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.153
<![CDATA[Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tentu tidak bisa dipungkiri. Di Negara manapun, hak anak selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan anak yang harus benar-benar dilaksanakan. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan, karena masih banyak kita saksikan anak-anak berhadapan dengan hukum, anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi, dan masih banyak anak yang ditelantarkan dan tidak mendapat perhatian dengan serius. Atas dasar itu hadirlah paralegal, sebagai bentuk awal kepada perlindungan anak. Tulisan ini akan berkenalan dengan paralegal, apa itu paralegal? Serta perkembangannya di Indonesia. Tulisan ini juga membahas manfaat pendidikan paralegal bagi masyarakat, terutama di dalam perlindungan anak. Di akhir tulisan ini menekankan pentingya perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, sebagai dasar mewudukan Indonesia yang lebih baik lagi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah mengenalkan paralegal sebagai bentuk awal dari perlindungan kepada anak yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pendidikan; Paralegal; Perlindungan; Anak; Berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara: Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum ]]>
<![CDATA[July Wiarti]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.154
<![CDATA[Cara pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti pencucian uang mulai terjadi pergeseran paradigma dari Follow The Suspect ke Follow The Money, sehingga lebih berupaya untuk mengembalikan uang negara (Asset Recovery) sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya yakni dengan adanya Non-Conviction Based Asset Forfeiture, yaitu perampasan asset tanpa tuntutan pidana. Permasalahannya adalah untuk mengaplikasikan nya tentu memerlukan aturan-aturan yang berkenaan dengan hal itu, sehingga perlu mengkaji aturan tersebut dan bagaimana konsepsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan, jika dilihat pada teori analisis ekonomi terhadap hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder dan data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya ketentuan telah diatur pada Pasal 65-67 UU TPPU didukung dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2013. Menggunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture sebagai langkah pengembalian kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Umi Muslikhah]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.159
<![CDATA[Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a form of recognition and affirmation by the state that the Tribe disability can feel the same rights as citizens of other in civil, cultural, economic, political and social issues and includes all the rights and obligations of the state for the People with Disability in order to create fairness and independence. Elections is a feature or a sign of democracy in a democratic country. The limitations inherent in the disability does not necessarily eliminate the acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities as citizens. Acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities should be supported by the availability of infrastructure (Accessibility) that allows them to channel their political rights in general elections.Keyword: Disability, Political Right, General Election.]]>
<![CDATA[Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian ]]>
<![CDATA[Selvi Harvia Santri]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.165
<![CDATA[Insurance as a business activity are required to meet the principles of insurance law. One of the principles that must be adhered to is the principle of utmost good faith. This principle states that an insured is required to provide truthful information about what the insured to the insurer. By law, this principle is set in the Code of Commerce. The lack of honesty in the insurance business will have an impact on the cancellation of appointments per disability insurance because there is an element of the will. In accordance with Article 251 Commercial code which reads "Any information that is false or incorrect, or each do not tell things that are known by sitertanggung, however good faith to him, such a character, so if sipenanggung have to know the real situation, the agreement would not be covered by the same terms, resulting in the cancellation of pertangungan]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Syafriadi Syafriadi]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.539
<![CDATA[Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Kata kunci: demokrasi dan ketatanegaraan. The implementation of democracy in Indonesia in practice had hindrance politically and ideologically. However, democracy had been political choice assumed as one of the best political system to achieve effectivity in performing the State. Yet, after independence, the living democracy practice still have to move high and low along with dynamic political growth in Indonesia. Conceptually, democracy’s thought developed in Indonesia affected by the development of foreign democracy’s though, especially thought of democracy developed by intellectual expert at the movement ages and subsequently. Keywords: Democracy and State system.]]>
<![CDATA[Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Abd Thalib]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.559
<![CDATA[Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan, memberikan pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI belum mempunyai fungsi yang siknifikan jika dibandingkan dengan DPR-RI, dugaan tersebut terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat ilihat dari bunyi Pasal 22D UUD-RI 1945 dan Pasal 223 UU RI No. 27 Tahun 2009. Sebagai bagian dari anggota MPR-RI yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5). Adapun dampak gagasan tersebut adalah untuk menuju sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kearah yang lebih baik untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5), DPD-RI menemui banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah dan Pasal mana yang tidak boleh dirubah. Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Ellydar Chaidir]]>;
<![CDATA[Suparto Suparto]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.561
<![CDATA[Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 (pemilu serentak) berdasarkan pengalaman dan undang-undang yang pernah digunakan dalam pilpres secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dengan beberapa varian yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. b). Sekurang-kurangnya 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional c). Sekurang-kurangnya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di DPR atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold. Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold ABSTRACT Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold. Keywords: General Election, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold]]>
