cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan" : 16 Documents clear
Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Khanisa Krisman; Tri Nuke Pudjiastuti; Zamroni Salim; Panky Tri Febiyansah; CPF Luhulima; Ratna Shofi Inayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.226

Abstract

AbstrakASEAN tengah mengubah pendekatan instutusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEA yang mulai di terapkan tahun lalu. Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik
Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara Awani Irewati; Agus R Rahman; CPF Luhulima; Tri Nuke Pudjiastuti; Sandy Nur Ikfal Raharjo; Hayati Nufus
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.249

Abstract

AbstrakSelama berabad-abad, Sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan bagi masyarkat yang ada di enam negara tepian sungai, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara geografis, sungai ini mengalir melalui negara-negara tersebut sejauh 4.900 km. Sungai Mekong menciptakan Daerah Aliran Sungai (DAS)seluas 795.000 km² yang terdistribusi antara Uper Mekong River Basin, yang terbentuk oleh Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%), dan Viet Nam (8%) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Sungai Mekong serta subkawasannya, negara-negara tepi Sungai Mekong telah mengembangkan beberapa inisiatif kerja sama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS) dan Mekong River Commission [MRC] adalah contoh dari kerja sama lintas batas yang sudah terjalin di antara negara tepi Sungai Mekong. Selain itu, juga ada beberapa kerja sama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari subkawasan Mekong, tetapi tidak secara khusus fokus pada Sungai Mekong, yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerja sama di subkawasan Sungai Mekong. Tulisan ini menganalisis beberapa masalah yang ada ataupun potensi masalah yang mungkin muncul akibat kompleksitas kerja sama di subkawasan tersebut, seperti kemungkinan adanya tumpang tindih kerja sama; serta perbedaan kepentingan masing-masing negara tepi Sungai Mekong yang muncul akbat adanya perbedaan profil negara-negara tersebut. Analisis dalam tulisan ini disusun berdasarkan pada penelitian lapangan di beberapa tempat, yaitu: Vietnam, Laos, dan Thailand pada tahun 2015.Kata kunci: kerja sama lintas batas, negara-negara ASEAN bagian utara, GMS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas
Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat Sandy Nur Ikfal Raharjo
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.206

Abstract

Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi lebih inklusif pada tahun 2025. Untuk menghadapi isu tersebut, masyarakat Entikong di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus memiliki ketahanan sosial yang kuat. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi pelaksanaan MEA. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral perlintasan batas tradisional dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif terhadap modal sosial dan modal keuangan masyarakat Entikong, yaitu dengan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi lokal. Tulisan ini menyarankan perlunya reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA demi membangun ketahanan sosial masyarakat perbatasan di masa depan. Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Kerja sama lintas batas, Entikong, Ketahanan sosial.
Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Ikrar Nusa Bhakti; Diandra M Mengko; Indria Samego; Sri Yanuarti; Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.211

Abstract

AbstrakIntelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen. Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru
Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia Fathimah Fildzah Izzati
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.209

Abstract

                                                                  Abstrak“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan, khususnya di industri elektronik, pada awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut peran/keterlibatan Indonesia dalam MEA. Meskipun konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun penting untuk menganalisis isu ini karena terkait erat dengan politik dalam produksi industri elektronik. Dalam konteks MEA, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas.  Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memahami posisi dirinya di dalam governance dari rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai, Industrio Elektronik, Fleksibilitas Pasar, Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh
Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 Ahmad Rizky M. Umar
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.225

Abstract

AbstrakArtikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara  negara dan ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipoil.  Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.  Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentinganj, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue