cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2013)" : 170 Documents clear
KINERJA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Pasambuna, S. Rahma
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa  dioptimalkan, daerah otonom  tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  Apalagi dalam konteks Kota Kotamobagu yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah. Kata kunci :Kinerja, Pendapatan
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan) Tumbelaka, Camelia
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian yang telah dilakukan, didapatkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Dinas Pendidikan berjumlah 41orang. mayoritas pegawai terdiri dari laki-laki.Hal ini sangat penting untuk diketahui, karena perempuan dan laki-laki memiliki pemikiran, kedisiplinan atau keuletan dengan tingkat yang berbeda, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa laki-laki baik kinerjanya dari pada perempuan atau sebaliknya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran gaya kepemimpinan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, dapat dilihat dari empat point yang dijabarkan yaitu dimensi mengarahkan, dimensi melatih, dimensi mendukung, dimensi mendelagasikan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran kinerja pegawai dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, dapat dillihat melalui analisis tanggapan informan terhadap berbagai indikator penelitian seperti indicator kualitas pekerjaan, indicator kejujuran, indicator inisiatif, indicator kehadiran, indicator sikap, indicator pengetahuan tentang pekerjaan, indicator tanggung jawab, indicator pemanfaatan waktu kerja. Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil.
Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kota Manado Mokodaser, Oliviani Y
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pemerintah adalah merupakan masalah lama yang tidak pernah berhenti untuk di bicarakan. Hal ini menjadi semakin hangat, mengingat kualitas sumber daya manusia bagi aparat pemerintah menjadi modal penting demi keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan kerja. Semenjak era otonomi daerah digulirkan, perubahan paradigma aparatur yang dahulu sebagai penguasa, berubah menjadi pelayan masyarakat, berdasarkan perubahan paradigm inilah, aparatur pemerintah sangat berperan dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, yang tentunya harus dibekali dengan kualitas pegawai itu sendiri dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusianya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Kota Manado, dalam penelitian difokuskan kepada perilaku, sikap, pelaksanaan kerja, kemampuan menggunakan fasilitas, dan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sumber data yang diperoleh dari informan adalah kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian umum BKD Kota Manado. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang ada di kantor BKD Kota Manado pada umumnya sudah baik, semenjak penempatan personil yang tepat sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, walaupun harus lebih dioptimalkan kedepannya dengan pemberian diklat yang sifatnya teknis guna menunjang pelaksanaan pekerjaan.
PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (SUATU STUDI DI KAMPUNG MEYADO DISTRIK MEYADO KABUPATEN TELUK BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT). ASMOROM, MELIANUS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan  tugas pemerintah desa dengan baik  demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan  rakyat  di desa.peran aparatur Pemerintah di Kampung Meyado belum terealisasi dengan baik dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, suatu hal dapat dikatakan  terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakatKey words : Kepala Kampung, Pemerintahan
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Study Di Desa Wayaloar Kec Obi Selatan Kab Halmahera Selatan) Kajual, Sefnat
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN ROBOT, PURNAWATI IREINE
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. Dalam Penelitian Ini Melibatkan 10 (Sepuluh) orang responden antara lain Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang sudah memiliki KTP. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat dan apa saja kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual.Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.  
PERANAN PERANGKAT KECAMATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CAMAT PADA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG Lontoh, Andika
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peranan perangkat Kecamatan Malalayang dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, fokus pada peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan.  Yang menjadi informan adalah camat dan  perangkat kecamatan diambil secara purposive  yang jumlahnya 21 orang pegawai. Pengumpulan data dilakukan wawancara. Teknik analisis  data dilakukan dengan cara mendeskripsikan tentang peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Hasil penelitian bahwa Camat Kecamatan Malalayang bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu selalu mengadaakaan koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan.        Dari  hasil penelitian menunjukan bahwa  pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan peranan dalam meningkatkan pelayanan pegawai di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Malalayang  Kota Manado. Baiknya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Malalayang  Kota Manado menyebabkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih  baik.
PERANAN BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DALAM MENUNJANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA WAHYUDIN, ADE ROHMAT
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk meningkatkan peran Babinsa yang optimal maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya, karena bagaimanapun baiknya program yang dilakukan oleh Babinsa tanpa didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas tersebut akan mengalami hambatan.  Oleh karena itu desa-desa yang ada baik di kepulauan (desa nelayan), desa pesisir (desa nelayan dan petani), desa daratan dan dataran, pegunungan, perkotaan, pinggiran kota, maupun didesa-desa perbatasan, harus perlu dioptimalkan dengan peran  Babinsa yang terkait dengan pembinaan pada masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang nyaman, serta aman dari berbagai gangguan.  Kita dapat fahami bahwa dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali merupakan tugas kepolisian, seringkali tak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat karena luasnya wilayah yang dijangkau apalagi terdapat didaerah-daerah terpencil,  kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait antaranya adalah peran Babinsa.  Karena Babinsa dari segi strategi maupun kekuatan dalam menangkal lawan lebih baik ketimbang perangkat lainnya. Keandalannya dalam menangkal musuh maupun lawan telah didukung dengan persediaan alat tempur yang memadai  serta kelebihan kemampuan  yang dimiliki  oleh prajurit TNI. Dengan berfungsinya peran Babinsa secara optimal maka diharapkan akan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan.  Kenyataannya tugas  Babinsa belum optimal,  belum optimalnya tugas Babinsa karena belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, buktinya dalam mengatasi gangguan keamanan Babinsa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Lemahnya dukungan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat.
KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DI DES KALASEY I KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA MANGANANG, STEFANI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Pemerintah Desa meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) walaupun 2 lembaga yang berbeda dengan tugasnya masing-masing namun memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan membangun masyarakat desa. Hubungan kerja kedua lembaga ini yakni bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia tidak dapat dipungkiri  hubungan kemitraan antara  Kepala Desa dengan BPD seringkali tidak berjalan dengan baik. Terdapat persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan kerja tersebut. Kata Kunci     : Pemerintah Desa, Hubungan Kerja, BPD.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SUATU STUDI DI KABU. KEPULAUAN SULA Soamole, Mulyadi
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di derah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2011 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 80% per tahun. Kontribusi penerimaan (PAD) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, maka Pemda perlu melakukan beberapa langkah di antaranya peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. 

Page 9 of 17 | Total Record : 170

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)