Garuda - Garba Rujukan Digital

Hegemoni dan Counter Hegemony Otoritas Tradisional Studi Pemikiran Gender Ulama NU di Kecamatan Trangkil Pati Maâ€™mur, Jamal
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

A systemic gender inequality in society is a result of reconstruction of societyâ€™s religious and cultural values. The role of ulama is needed to eliminate this inequality. As intellectual and moral leader of the ummat, ulama holds a strategic position toÂ create an intellectual and moral building of the ummat which is manifested in daily life, including in patriarchal gender relationship. The NU ulama of districtÂ Trangkil Pati is one ofÂ traditional authority holders which have dynamics in thought deserved to be studied. Despite the fact that patriarchal thought is still dominating the majority of NU members, counter to hegemony done by some progressive ulama seems to be able to build a new understanding of gender which is more equal.---Â Ketidaksetaraan gender sistemik di masyarakat merupakan hasil rekonstruksi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Peran ulama dibutuhkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan ini. Sebagai pemimpin intelektual dan moral ummat, ulama memegang posisi strategis untuk menciptakan bangunan intelektual dan moral umat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan gender patriarki. Ulama NU di kabupaten Trangkil Pati adalah salah satu pemegang otoritas tradisional yang memiliki dinamika pemikiran yang layak untuk dipelajari. Terlepas dari kenyataan bahwa pemikiran patriarki masih mendominasi mayoritas anggota NU, melawan hegemoni yang dilakukan oleh beberapa ulama progresif nampaknya mampu membangun pemahaman baru tentang gender yang lebih setara.

Hermeneutical Approach For Qurâ€™Ã¢nic Exegesis: An Offer From The West Sudirman, S
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

This article will present the general description of hermeneutical approach, including historical background and phenomenon in understanding the text as well as the Qurâ€™Ã¢n. This article will try to portray hermeneutical approach in interpreting Qurâ€™Ã¢n which has been discussed by many scholars. It found that hermeneutical approach is an alternative method to understand Qurâ€™Ã¢n or even Hadis. It may give a new spirit in developing Qurâ€™Ã¢n in terms of its long-lasting values.Â Many modern scholars have undoubtedly struggled to show that Qurâ€™Ã¢n will be more â€˜up-to dateâ€™ and compatible with the current issues in modern life if we are open to new approach to it. However, not all scholars agree with this method since they believe that Qurâ€™Ã¢n is a sacred book which cannot be approached by whatever Western methods, especially hermeneutics. Even, they condemn that the people apply such a method can be categorized as infidel.Â ---Artikel ini akan menyajikan gambaran umum tentang pendekatan hermeneutis, termasuk latar belakang dan fenomena sejarah dalam memahami teks dan juga al-Qur'an. Artikel ini akan mencoba menggambarkan pendekatan hermeneutis dalam menafsirkan al-Qur'an yang telah dibahas oleh banyak ilmuwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutis adalah metode alternatif untuk memahami Al-Qur'an atau bahkan Hadis. Hal ini memberi semangat baru dalam mengembangkan Alquran dalam nilai-nilai yang bertahan lama. Banyak ilmuwan modern berjuang untuk menunjukkan bahwa Alquran akan lebih 'up to date' dan sesuai dengan isu terkini dalam kehidupan modern jika kita terbuka terhadap pendekatan baru terhadapnya. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan metode ini karena mereka percaya bahwa Alquran adalah kitab suci yang tidak dapat didekati dengan metode Barat manapun, terutama hermeneutika. Bahkan, mereka menyatakan bahwa orang menerapkan metode semacam itu bisa dikategorikan sebagai orang kafir.Â

Menyoal Peran dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Sulawesi Barat Fahimah Ilyas, Husnul
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

This policy genre study aims to identify the management, the function and the role of Great Mosque Syuhada in Polewali Mandar. It will also describe the physical condition and historical building of the mosque. The conducted qualitative research was based on interview, observation, document, and literature. The findings of the research show that the position of the grand mosque is assumed to be a representative mosque at the district level, and the provincial-level mosque that serves as a model of service and management that meets the standards, but the facts on the ground show that the management system and its management are still below the standard, which does not meet the standards imposed by the directorate of religious affairs of Islam and syariah. The roles and functions played by the Great Mosque or Masjid Agung Syuhada was limited to regular worship services, recitation, and implementation of great days of Islam.---Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeloaan, fungsi, dan peran masjid Agung Syuhada sebagai masjid kabupaten Polewali Mandar, serta mendeskripsikan kondisi fisik dan sejarah pembangunan masjid tersebut. Penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pada wawancara, observasi, dokumen, dan pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan sistem pengelolaan masjid Agung Syuhada Polewali Mandar masih di bawah standar, belum sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah. Sedangkan peran dan fungsi yang dimainkan oleh Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar hanya sebatas pada pelayanan ibadah rutin, pengajian dasarÂ secara tradisional, dan pelaksanaan HBI (Hari Besar Islam).

Ø¹Ù‚Ø¯ Ø§Ù„Ø²ÙˆØ§Ø¬ ÙˆÙ…Ø§ ÙŠØªØ¹Ù„Ù‚ Ø¨Ù‡ Ù…Ù† Ø§Ù„ÙˆØ³Ø§Ø¦Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØØ¯Ø«Ø© Musyaffa', Fadlolan
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

A mujtahid has an important role in answering legal issues that arise in the community. His position is to replace the role of the prophet in exposing and explaining the law of God in the nash. This article attempts to discuss the terms of the Mujtahids according to the scholars of Islamic law and the possibility of reaching these conditions in the present. The majority of contemporary scholars allow the ceremony of marriage with modern means of direct communication, as well as through modern means such as computers and the internet that can mutually make marriage contract. Now, there is modern tool through a visual phone that can display images of all components that make contract who can listen to each other and see between the two people who perform the contract and witnessed both witnesses, then the contract is valid, because it has qualified and get along in the marriage contract.---Seorang mujtahid memiliki peranan penting dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat. Karena pentingnya peran mujtahid tersebut, diperlukan syarat-syarat dalam berijtihad agar ijtihadnya benar dan sesuai kehendak Allah. Tulisan ini mencoba membahas syarat-syarat mujtahid menurut para ulama hukum Islam serta kemungkinan meraih syarat-syarat tersebut pada masa sekarang ini. Mengingat akad nikah memiliki spesifikasi yang khusus dan unik disbanding dengan akad-akad lain, maka terjadi khilaf antara ulama tentang kemungkinan akad melalui sarana komunikasi yang terbarkan. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan akad nikah dengan sarana komunikasi modern langsung, maupun melalui sarana modern seperti komputer dan internet yang bisa saling melakukan akad nikah.Apalagi sekarang telah ditemuakan alat modern melalui telepon visual yang bisa menampilkan gambar semua komponen yang melakukan akad yang bisa saling mendengarkan suara dan melihat antar kedua orang yang melakukan akad serta disaksikan kedua orang saksi, maka akad tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah.Â

Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab IrsyÄd Al-IkhwÄn Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Hidayat, R. Aris
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Fatwa MUI on illicit nature of cigarettes, sparking a debate in the public. Polemics involving the government, tobacco companies, tobacco farmers, cigarette consumers, clergy, health organizations and other community elements. Polemic about the law of cigarettes, according to the search on the manuscript, actually has been going on long before the fatwa MUI. It can be seen on a manuscript entitled Irsyad Al-Ikhwan, work of Sheikh Ihsan Muhammad Dahlan of Boarding Schools (Pondok Pesantren) Jampes Kediri East Java. According to Sheikh Ihsan, the legal position of smoking is found only opinions / ijtihad of the scholars alone, that would be deviation (there is a difference of opinion). Smoking is not a single legal position, some have argued haram, halal, permissible, and even beneficial makruh. It happens because there is a precondition in the case of smoking.---Fatwa MUI tentang sifat bahaya rokok, memicu perdebatan di masyarakat, yaitu polemik yang melibatkan pemerintah, perusahaan tembakau, petani tembakau, konsumen rokok, kyai atau tokoh agama, organisasi kesehatan dan elemen masyarakat lainnya. Polemik tentang hukum rokok, menurut hasil pencarian naskahnya, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum fatwa MUI dikeluarkan. Hal itu bisa dilihat pada manuskrip yang berjudul Irsyad Al-Ikhwan, karya Sheikh Ihsan Muhammad Dahlan dari Pondok Pesantren Jampes Kediri Jawa Timur. Menurut Sheikh Ihsan, posisi hukum merokok hanya merupakan opini / ijtihad para ulama saja, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Posisi hukum merokok tidaklah tunggal, ada yang berpendapat haram, halal, diperbolehkan, dan bahkan makruh. Itu terjadi karena ada prasyarat dalam kasus merokok.Â

Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan Konseling Islam Komarudin, K
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

This article examines the philosophical foundations of Islamic counseling guidance. Any scientific discipline produced by ijtihadi process must be historical. Therefore, the scientific status of a science is no longer placed parallel to the sacred doctrine, so it is taken for granted. Similarly, the existence of Islamic counseling guidance should not be placed higher above other counseling theories, or other scientific disciplines of counseling. Counseling process that is part of humanitarian activities, if used as one of the objects of scientific studies, should give birth to a scientific discipline that is historical. The right approach, therefore, appropriate for the study of it, would be more humanistic-transcendental rather than transcendental-theological. Based on the ontological studies, there is no significant ontological difference between Islamic counseling and other counseling disciplines. Both are only distinguished from the aspect of counselor status and spirit of morality that is used as paying counseling activities.---Artikel ini mengkaji tentang landasan filosofis keilmuan bimbingan konseling Islam. Setiap disiplin keilmuan dihasilkan berdasarkan proses ijtihadi pasti bersifat histories. Oleh karena itu, status keilmuan suatu ilmu tidak lagi harus ditempatkan sejajar dengan doktrin suci, sehingga bersifat taken for granted. Begitu pula dengan keberadaan bimbingan konseling Islam, sudah sepantasnya tidak ditempatkan lebih tinggi di atas teori-teori konseling yang lain, atau disiplin-disiplin keilmuan konseling lainnya. Proses konseling yang merupakan bagian dari aktifitas kemanusiaan, bila dijadikan sebagai salah satu obyek kajian keilmuan, seharusnya melahirkan suatu disiplin keilmuan yang bersifat histories. Oleh karena itu, pendekatan yang semestinya tepat untuk kajian mengenai hal itu lebih cocok bersifat humanistic-transendental, ketimbang teologis-transendental. Berdasarkan kajian ontologisnya, antara konseling Islam dengan disiplin konseling lainnya, tidak memiliki perbedaan landasan ontologis yang signifikan. Di antara keduanya hanya dibedakan dari aspek status konselornya dan spirit moralitas yang dijadikan sebagai paying aktifitas konseling.

Hegemoni dan Counter Hegemony Otoritas Tradisional Studi Pemikiran Gender Ulama NU di Kecamatan Trangkil Pati Jamal Ma’mur
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

A systemic gender inequality in society is a result of reconstruction of society’s religious and cultural values. The role of ulama is needed to eliminate this inequality. As intellectual and moral leader of the ummat, ulama holds a strategic position to create an intellectual and moral building of the ummat which is manifested in daily life, including in patriarchal gender relationship. The NU ulama of district Trangkil Pati is one of traditional authority holders which have dynamics in thought deserved to be studied. Despite the fact that patriarchal thought is still dominating the majority of NU members, counter to hegemony done by some progressive ulama seems to be able to build a new understanding of gender which is more equal.--- Ketidaksetaraan gender sistemik di masyarakat merupakan hasil rekonstruksi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Peran ulama dibutuhkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan ini. Sebagai pemimpin intelektual dan moral ummat, ulama memegang posisi strategis untuk menciptakan bangunan intelektual dan moral umat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan gender patriarki. Ulama NU di kabupaten Trangkil Pati adalah salah satu pemegang otoritas tradisional yang memiliki dinamika pemikiran yang layak untuk dipelajari. Terlepas dari kenyataan bahwa pemikiran patriarki masih mendominasi mayoritas anggota NU, melawan hegemoni yang dilakukan oleh beberapa ulama progresif nampaknya mampu membangun pemahaman baru tentang gender yang lebih setara.

Hermeneutical Approach For Qur’ânic Exegesis: An Offer From The West S Sudirman
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

This article will present the general description of hermeneutical approach, including historical background and phenomenon in understanding the text as well as the Qur’ân. This article will try to portray hermeneutical approach in interpreting Qur’ân which has been discussed by many scholars. It found that hermeneutical approach is an alternative method to understand Qur’ân or even Hadis. It may give a new spirit in developing Qur’ân in terms of its long-lasting values. Many modern scholars have undoubtedly struggled to show that Qur’ân will be more ‘up-to date’ and compatible with the current issues in modern life if we are open to new approach to it. However, not all scholars agree with this method since they believe that Qur’ân is a sacred book which cannot be approached by whatever Western methods, especially hermeneutics. Even, they condemn that the people apply such a method can be categorized as infidel. ---Artikel ini akan menyajikan gambaran umum tentang pendekatan hermeneutis, termasuk latar belakang dan fenomena sejarah dalam memahami teks dan juga al-Qur'an. Artikel ini akan mencoba menggambarkan pendekatan hermeneutis dalam menafsirkan al-Qur'an yang telah dibahas oleh banyak ilmuwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutis adalah metode alternatif untuk memahami Al-Qur'an atau bahkan Hadis. Hal ini memberi semangat baru dalam mengembangkan Alquran dalam nilai-nilai yang bertahan lama. Banyak ilmuwan modern berjuang untuk menunjukkan bahwa Alquran akan lebih 'up to date' dan sesuai dengan isu terkini dalam kehidupan modern jika kita terbuka terhadap pendekatan baru terhadapnya. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan metode ini karena mereka percaya bahwa Alquran adalah kitab suci yang tidak dapat didekati dengan metode Barat manapun, terutama hermeneutika. Bahkan, mereka menyatakan bahwa orang menerapkan metode semacam itu bisa dikategorikan sebagai orang kafir.

Menyoal Peran dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Sulawesi Barat Husnul Fahimah Ilyas
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

This policy genre study aims to identify the management, the function and the role of Great Mosque Syuhada in Polewali Mandar. It will also describe the physical condition and historical building of the mosque. The conducted qualitative research was based on interview, observation, document, and literature. The findings of the research show that the position of the grand mosque is assumed to be a representative mosque at the district level, and the provincial-level mosque that serves as a model of service and management that meets the standards, but the facts on the ground show that the management system and its management are still below the standard, which does not meet the standards imposed by the directorate of religious affairs of Islam and syariah. The roles and functions played by the Great Mosque or Masjid Agung Syuhada was limited to regular worship services, recitation, and implementation of great days of Islam.--- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeloaan, fungsi, dan peran masjid Agung Syuhada sebagai masjid kabupaten Polewali Mandar, serta mendeskripsikan kondisi fisik dan sejarah pembangunan masjid tersebut. Penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pada wawancara, observasi, dokumen, dan pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan sistem pengelolaan masjid Agung Syuhada Polewali Mandar masih di bawah standar, belum sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah. Sedangkan peran dan fungsi yang dimainkan oleh Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar hanya sebatas pada pelayanan ibadah rutin, pengajian dasar secara tradisional, dan pelaksanaan HBI (Hari Besar Islam).

عقد الزواج وما يتعلق به من الوسائل المستحدثة Fadlolan Musyaffa'
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

A mujtahid has an important role in answering legal issues that arise in the community. His position is to replace the role of the prophet in exposing and explaining the law of God in the nash. This article attempts to discuss the terms of the Mujtahids according to the scholars of Islamic law and the possibility of reaching these conditions in the present. The majority of contemporary scholars allow the ceremony of marriage with modern means of direct communication, as well as through modern means such as computers and the internet that can mutually make marriage contract. Now, there is modern tool through a visual phone that can display images of all components that make contract who can listen to each other and see between the two people who perform the contract and witnessed both witnesses, then the contract is valid, because it has qualified and get along in the marriage contract.---Seorang mujtahid memiliki peranan penting dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat. Karena pentingnya peran mujtahid tersebut, diperlukan syarat-syarat dalam berijtihad agar ijtihadnya benar dan sesuai kehendak Allah. Tulisan ini mencoba membahas syarat-syarat mujtahid menurut para ulama hukum Islam serta kemungkinan meraih syarat-syarat tersebut pada masa sekarang ini. Mengingat akad nikah memiliki spesifikasi yang khusus dan unik disbanding dengan akad-akad lain, maka terjadi khilaf antara ulama tentang kemungkinan akad melalui sarana komunikasi yang terbarkan. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan akad nikah dengan sarana komunikasi modern langsung, maupun melalui sarana modern seperti komputer dan internet yang bisa saling melakukan akad nikah.Apalagi sekarang telah ditemuakan alat modern melalui telepon visual yang bisa menampilkan gambar semua komponen yang melakukan akad yang bisa saling mendengarkan suara dan melihat antar kedua orang yang melakukan akad serta disaksikan kedua orang saksi, maka akad tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Hamid

Contact Email
elnur.hamid@walisongo.ac.id

Phone
+6285733036860

Journal Mail Official
ihyaulumaldin@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor Pascasarjana, Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Hamid

Contact Email elnur.hamid@walisongo.ac.id

Phone +6285733036860

Journal Mail Official ihyaulumaldin@walisongo.ac.id

Editorial Address Kantor Pascasarjana, Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Hamid

Contact Email
elnur.hamid@walisongo.ac.id

Phone
+6285733036860

Journal Mail Official
ihyaulumaldin@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor Pascasarjana, Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA