cover
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)" : 6 Documents clear
Pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya Siti Khikmatul Rizqi; Raodah Raodah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1703.378 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.399

Abstract

This article discusses the effect of Horizontal Communication on Employee Performance at the Office of Community Empowerment Agency (BPMK) Jayawijaya Regency. This study consists of two variables, namely as a horizontal free communication variable with research indicators: coordination, problem solving and information exchange. While the dependent variable of employee performance with research indicator: result, benefit and impact. In the sampling of the authors using saturated samples in which the entire population is used as a sample of 27 employees. And data analysis technique that writer use is statistical data analysis with type of associative research and data processed by using simple regression model. The results showed horizontal communication is very strong and direct 0.795 (significant) with employee performance at 95% confidence level. Horizontal communication contributes to employee performance of 32.0%. Artikel ini membahas tentang pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu sebagai variabel bebas komunikasi horizontal dengan indikator penelitian: koordinasi, pemecahan masalah dan pertukaran informasi. Sementara variabel terikat kinerja  pegawai dengan indikator penelitian : hasil, manfaat dan dampak. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 27 pegawai. Dan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data statistik dengan jenis penelitian asosiatif dan data diolah menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi horizontal  berhubungan sangat kuat dan searah sebesar 0,795 (signifikan) dengan kinerja pegawai pada taraf kepercayaan 95%. Komunikasi horizontal memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,0%.
Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia Ardli Johan Kusuma
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1600.894 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.420

Abstract

This paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using "librarian research" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia. Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian researchdimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasinal. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Lesete sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia. 
Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional Hamirul Hamirul
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1617.389 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.330

Abstract

The main problem of this article is to identify the type of pathology experienced by the Cimahi city land office, as well as what strategies can be applied in order to minimize the pathology manifested in dysfunctional or negative behaviors. The results of research at Cimahi urban land office in serving the public still suffer from the type of bureaucratic pathology manifested in bureaucratic behavior that is dysfunctional or negative, such as: no discipline, pretending to be busy, abetting and cooperating with brokers, arrogance. Some strategies that can be done in minimizing this type of pathology is the transparency of time and costs in administering the certificate by strengthening the administration, strengthening the bureaucracy itself both individually by improving the quality of human resources and organizational with a structural approach, technological approach, approach that focuses on Performance and approach of people religiously, psychologically and kesisteman by using one-stop service system or one stop service. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi  yang dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif. Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi,  penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan, secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service.  
Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat Novy Setia Yunas
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1501.13 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.387

Abstract

The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development  planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan. 
Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung Raykevin Bagus Julian Maramis; Kristian Widya Wicaksono
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1598.064 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.394

Abstract

Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung  menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 
Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia Suherry Suherry
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1372.289 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.417

Abstract

This article discusses the politics of eradicating corruption in Indonesia. The most difficult problem in the running of the government process is due to the massive corruption, collusion and nepotism practices that have impacted widely on society. Corruption in the legal world is classified as an extraordinary crime because it not only harms the State's finances, but also practices violate the social and economic rights of society widely so that its eradication measures must also be done in an extraordinary way. That is what is disclosed in the consideration of the Law on the Eradication of Corruption. Through a juridical-empirical approach of this article, the question of corruption in Indonesia is well answered. Artikel ini membahas tentan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6