cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5 No 1 (2013): Maret" : 7 Documents clear
Dinamika Pemanfaatan Hutan oleh Suku Anak Dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari Daulay, Asnelly Ridha
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.35-42

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan mengetahui kondisi terkini Suku Anak Dalam dari kelompok Bathin IX yang menetap di tengah kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif, pemilihan lokasi secara purposif, penetapan jumlah responden secara proporsional dan tehnik pengambilan sampel dengan metode non random-purposive sampling. Dapat disimpulkan warga SAD telah meninggalkan kegiatan eksploitasi hutan dan beralih menjadi petani kebun karet dan sawit. Mereka menyadari status Tahura sebagai hutan lindung dan mematuhinya, walaupun tak sepenuhnya setuju karena status tersebut membatasi pendapatan dari jual beli hasil hutan. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura. Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.AbstractThis study aims at updating the current condition of indigenious people of Suku Anak Dalam (SAD) from the tribe of Bathin IX, that live in the protected forest of Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. It is a descriptive explorative research, the location chosen purposively, the number of respondents taken proporsionally using non random-purposive sampling. It can be concluded that the SAD had transformed their ways of earning living from forest exploitation to be a rubber or oil palm farmers. They are aware of TAHURA status as a protected forest and obidient, though not fully agree with that since it prohibits them from getting more income from selling of the forrest products. The real threats toward TAHURA may come from the migrants that get involved in illegal logging and establish residency inside TAHURA. The SAD is looking forward to having life skill training and permit from government to plan rubber or oil palm in the non-productive area of TAHURA.
Peran Kelompok Masyarakat dalam Penguatan Inovasi Sosial di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Sofianto, Arif
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.43-52

Abstract

AbstrakDesa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Desa Wisata, didukung banyak potensi, baik bidang pertanian kerajinan, kuliner maupun perdagangan, namun belum berkembang dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum sinerginya pengelolaan wisata antar sektor dan antar pelaku. Solusi dari persoalan tersebut adalah dibentuknya kelompok yang mampu menjadi sarana bersama. Namun persoalannya adalah kelompok yang ada sekarang, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebutuhan penguatan dan peningkatan peran Pokdarwis di Desa Karangrejo untuk meningkatkan pengelolaan wisata mereka. Solusi yang dapat dianjurkan adalah: 1). Perlunya kepala desa meyakinkan kebulatan tekad, membicarakan bersama segenap masyarakat dalam rembug desa untuk memantapkan diri, menyamakan persepsi bahwa Pokdarwis harus diaktifkan, dan diakui sebagai aktor utama yang berisi banyak orang (aktor kolektif). 2). Penegasan struktur dengan tugas dan fungsi yang jelas, serta menambahkan beberapa struktur penting lainya dalam kepariwisataan, seperti promosi, kerjasama dan perencanaan program, 3). Menyamakan persepi mengenai prosedur-prosedur utama pariwisata desa, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat, dan 4). Perlunya melakukan penataan objek dan produk wisata sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk meningkatkan kualitas produk wisata, serta sarana pendukung lainnya. AbstractKarangrejo Village, District Borobudur, Magelang Regency is an area that will be developed into a Tourist Village, supported by a lot of potential, good agricultural crafts, culinary and trade, but not yet well developed. But the problem is the current group, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) is not working properly. This study focuses on the analysis of needs strengthening and increasing role of Pokdarwis in the Karangrejo village to improve the management of their tour. Solutions that can be recommended are: 1). The need for determination to convince the village chief, talk with all the people in the village consultation to establish itself, the same perception that Pokdarwis are enabled, and is recognized as a major actor that contains a lot of people (collective actors). 2). Confirmation of the structure with clear tasks and functions, as well as added some other important structures in tourism, such as promotion, cooperation and planning, 3). Equating perception about the main procedures of village tourism, so that all parties benefit, and 4). The need to undertake the arrangement of objects and tourism product in accordance with the quality standards expected
Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau Gevisioner, Gevisioner; Bangun, Rindukasih; Karyanti, Karyanti
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.53-62

Abstract

AbstrakWilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi dan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah pada Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pembangunan pada kecamatan perbatasan yang memiliki wilayah pesisir seharusnya dilakukan dengan melalui suatu pendekatan pembangunan yang menjamin terpeliharanya keseimbangan ekologi dan pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, dengan meletakkan masyarakat sebagai basis pembangunan. AbstractThe boarder area need a integrity and continually management mechanism. The purposes of this research to formulate the strategy and the model of development fringe which suitable with the area condition in the district of fringe country in Riau province. This research is done in the district of Rangsang Barat, Meranti regency of Riau province. The method of data analyzing that is used descriptive and quantitative. The result of research has shown the development of beach and ocean area should be done toward a development approach that keep the ecology balance and economic growing oprimally and sustainable with put the society as based development and doing it integraty.
Peran Pemerintah Daerah terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Zarmaili, Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.13-26

Abstract

AbstrakKeberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana wewenangnya yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Kajian ini menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi di dalam proses pelaksanaan otonomi pendidikan dalam rangka menimgkatkan mutu pendidikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif diperoleh bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari masih lemah yakni masih berada di bawah 50%. Indikasi yang ditemukan bahwa penyeberan guru dan bantuan dana pendidikan belum merata, tingkat pengawasan masih lemah, partisipasi masyarakat di dalam proses pengurusan pendidikan masih rendah.AbstractThe successful ofimplementation ofeducationalautonomyis determinedby therole oflocal government, this authorityshowed by Law Number32 2004boostedby act Noumber20 2003. This study analyzesthe role of government Batanghari Jambi in the process ofdecentralizationof educationin order increase quality of education. By using thequantitativemethodis obtainedthat the role ofthe governmentis weakBatanghariiestill below50%. Indicationswere foundthatpenyeberanteachers andeducational funding has not beenevenly distributed, the level ofsupervisionis stillweak, local participation inthemanagement ofeducationis still low.
Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Mendukung Sistem Administrasi Kependudukan di Kota Jayapura Hartopo, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.63-72

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk: mengetahui capaian perekaman e-KTP di Kota Jayapura; menganalisa hubungan jumlah penduduk wajib e-KTP dengan penyelesaian perekaman; menginventarisir hambatan dalam perekaman e-KTP; menginventarisir upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura mengatasi kendala perekaman e-KTP; mengetahui rasio alat perekaman dengan jumlah penduduk wajib e-KTP. Metodologi yang digunakan untuk menganalisa hubungan variabel menggunakan korelasi dengan bantuan sofware SPSS 19, serta prosentase. Hasil penelitian menunjukan: pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kota Jayapura telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan yang signifikan. Perkembangan perekaman e-KTP pada akhir tahun 2012, menunjukan hingga 89 %. Dalam jangka waktu 5 bulan (dari bulan Agustus – Desember 2012) mengalami perkembangan sebesar 5 %.Terdapat hubungan yang siginfikan antara jumlah penduduk dengan wajib e-KTP dalam arti semakin besar jumlah penduduk di Kota Jayapura akan semakin besar pula penduduk wajib e-KTP. Sebaliknya terdapat hubungan antara jumlah wajib e-KTP dengan penyelesian perekaman e-KTP. Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP ditemukan sejumlah hambatan. Hambatan yang muncul telah diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura. AbstractThis study aim to know target taping e-KTP at Municipality Jayapura, analyse corelation total population compulsory e-KTP with complition taping, inventory effort by Goverment Municipality Jayapura overcome constraints taping e_KTP, know ratio too taping with total population compulsory e-KTP.The study shows that implemention policy e-KTP at municipality Jayapura has been implemented and achieve progress significant. Development tapiong e-KTP at year end 2012, have shown until 89 %. In the period 5 mounth (from August – December 2012) development 5 %. There is a relationship significant betwenn total population and compulsary e-KTP, in the sense greather total population at Municipality Jayapura will greather total population compulsory e-KTP. Otherwise relation between total compulsary e-KTP with completion taping e-KTP. In implementaion taping e-KTP finds obstacle appear has been overcome by kinds effort has been implemented by local Goverment Municipality Jayapura. 
Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas Saksono, Herie
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.01-12

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk lebih memahami eksistensi ekonomi biru sebagai solusi pembangunan daerah berciri kepulauan.Kondisi geografis dan fenomena alam di wilayah kepulauan mengakibatkan pembangunan di wilayah tersebut seringkali terkendala. Ekonomi biru merupakan aktivitas perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumberdaya lokal oleh masyarakat setempat (inklusif)yang menuntut kreativitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas, tanpa menyisakan limbah. Pendekatan pengembangan yang digunakan adalahkualitatif dengan metode analisis deskriptif. Locus studi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil analisis membuktikan bahwa pembangunan daerah berbasis ekonomi biru yang diintegrasikan dengan program/kegiatan pembangunan darat menjadi sinergi baru yang mampu memberi nilai tambah ekonomi, berdaya saing, dan bermanfaat untuk percepatan pembangunan daerah kepulauan. Dalam operasionalisasinya, direkomendasikan kepadaPemerintah maupun pemerintahan daerah agar memiliki komitmen dan keberpihakan dalam penataan regulasi/kebijakan termasuk alokasi anggarannya demi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. AbstractThis study aims to make a better understanding about blue economic existence as a solution for regional development of island characteristic. The islands geographical condition and natural. Phenomena has hinder the islands development. Blue Economy is an economic activities relies on local resources managed by local inhabitants, which demands creativity, innovation, efficiency, and effectiveness without leaving any waste. This study use qualitative development approach with descriptive analysis method. The analysis results proved that blue economic-base regional development which integrated with land development program/action, become a new synergies able to add economic value, competitiveness, and useful to accelerate regional development of island characteristic. In its implementation, it’s highly recommended that Central and Local Government must have commitment, and support on regulation/policy structuring including budget allocation, for social well-being and the welfare of the islands population.
Kajian Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jawa Barat Ruswandi, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.27-34

Abstract

AbstrakDalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Wilayah Jawa Barat dibagi atas enam Wilayah Pembangunan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan Sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung. Pada masing-masing WP telah memuat sektor-sektor unggulan, namun belum mencakup komoditas atau bidang usaha unggulan. Untuk pengembangan sektor unggulan tersebut, perlu diketahui focus komoditas/usaha unggulannya, kemudian inovasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing komoditas/bidang usaha unggulan tersebut. Kajian ini bertujuan 1)menentukan sector unggulan prioritas pada masing-masinge WP; 2) menentukan komoditas/bidang usaha unggulan prioritas sektoral pada WP; 3) mengidentifikasi kebutuhan inovasi pada sektor / bidang usaha unggulan prioritas. Pengkajian dilaksanakan Bulan Oktober-Desember 2011. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer melalui survey wawancara dan observasi lapang ke beberapa kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kuningan, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta,Subang, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Cirebon. Untuk mengetahui sektor/subsektor unggulan pada masing-masing WP dilakukan analisis Location Quotient (LQ), Localization Indeks (LI) dan Specialization Indeks (SI). Dari dari hasil kajian dapat disusun kluster komoditas/bidang usaha unggulan sebagai berikut : 1) Kluster Padi Sawah terkonsentrasi di Kab. Indramayu, Karawang,Subang, dan Purwakarta; 2) Kluster Padi Ladang (Gogo) terkonsentrasi di Kab. Garut, Tasikmalaya, Ciamis Sukabumi, dan Cianjur; 3) Kluster Sapi Potong terkonsentrasi di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, dan Sumedang; 4) Kluster Industri Kreatif terkonsentrasi di Kota Bandung,Kota Cimahi, dan Kab. Bandung; 5) Kluster Batik terkonsentrasi di Kab/Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Garut; 6) Kluster Bordir, dan Konveksi teronsentrasi di Kota Tasikmalaya, dan Garut; 7) Kluster Makanan Olahan terkonsentrasi di Kab/Kota: Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Ciamis,dan Tasikmalaya; 8) Kluster Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Ikan terkonsentrasi di Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Subang; 9) Kluster Industri Alas Kaki terkonsentrasi di Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Garut; 10)Kluster Industri Kelautan terkonsentrasi di Kab/Kota: Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sukabumi; 11) Kluster Perikanan Air Tawar tekonsentrasi di Kab/Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, dan Kabupaten Bandung.AbstractBased on Spatial Plan (Spatial Plan) West Java Province In 2009-2029, West Java is divided into six Regional Development (WP), which Bodebekpunjur WP, WP Purwasuka, Ciayumajakuning WP, WP East Priangan Pangandaran, WP Sukabumi Area, and WP Bandung Basin. In each WP has run leading sectors, but does not include main commodities. To development this sector must be know focus commodity/business superior, then what innovation is needed to improve the competitiveness of commodity / sector leading the efforts. This study aims to 1) determine the priority sectors featured in each WP, 2) determine the commodity/sector seed business priorities for each sector on WP, 3) identify the need for innovation in the sector/priorities of the business featured. Assessment carried out in October-December 2011. Data collected included secondary data and primary data through interviews and observation field survey to several districts / cities include Kuningan District, Indramayu,Sukabumi, Purwakarta, Subang, Cianjur, Bogor, Bekasi and Cirebon. To determine the sector/subsector featured on each WP analyzed Location Quotient (LQ), Localization Index (LI) and Specialization Index (SI). From the results of the study can be arranged clusters of commodity/ sector seed enterprises as follows: 1) Rice Cluster concentrated in the district. Indramayu, Karawang, Subang and Purwakarta, 2) Cluster Rice Field are concentrated in Garut, Tasikmalaya, Ciamis Sukabumi and Cianjur; 3) Beef Cattle clusters concentrated in Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, and Sumedang; 4) Creative Industries Cluster concentrated in the city of Bandung, Cimahi, and Bandung, 5) Cluster Batik concentrated in Cirebon, Tasikmalaya, and Garut, 6) Clusters Embroidery, and convection in Tasikmalaya, and Garut; 7) Clusters Processed Foods concentrated in Bandung, Cimahi, Regency Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Ciamis and Tasikmalaya; 8) Cluster-Based Processed Food Raw Fish concentrated in Indramayu, Cirebon, Falkirk, and Subang; 9) Footwear Industry Cluster concentrated in the city of Bogor, Kab. Bogor, City Tasikmalaya, Bandung and Garut; 10) are concentrated in the Marine Industry Cluster Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, Tasikmalaya,Ciamis and Sukabumi; 11) Freshwater Fisheries clusters were concentrated in Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, and Bandung.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2023) Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue