cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA
Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id
Phone
+6281317172202
Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 25028006     EISSN : 25498274     DOI : https://doi.org/10.22373/petita.v6i1
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PETITA journal has aimed to deliver a multi-disciplinary forum for the discussion of thoughts and information among professionals concerned with the boundary of law and sharia, and will not accept articles that are outside of PETITA’s aims and scope. There is a growing awareness of the need for exploring the fundamental goals of both the law and sharia systems and the social consequences of their contact. The journal has tried to find understanding and collaboration in the field through the wide-ranging methods represented, not only by law and sharia, but also by the social sciences and related disciplines. The Editors and Publisher wish to inspire a discourse among the specialists from different countries whose various legal cultures afford fascinating and challenging alternatives to existing theories and practices. Priority will therefore be given to articles which are oriented to a comparative or international perspective. The journal will publish significant conceptual contributions on contemporary issues as well as serve in the rapid dissemination of important and relevant research findings. The opinions expressed in this journal do not automatically reflect those of the editors. PETITA journal have received papers from academicians on law and sharia, law theory, constitutional law, research finding in law, law and philosophy, law and religion, human rights law, international law, and constitutionality of parliamentary products. In specific, papers which consider the following scopes are cordially invited, namely; • Sharia Law • Constitutional Law • International Law • Human Rights Law • Land Property Law • Halal Law • Islamic Law • Sharia Court • Constitutional Court • Refugee Law • Transitional Justice • Trade Law • Regional Law • Institutional Dispute Law • Legal Thought • Law and Education • Humanitarian Law • Criminal Law • Islamic Law and Economics • Capital Punishment • Child Rights Law • Family Law • Anti-Corruption Law • International Trade Law • Medical Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2018)" : 8 Documents clear
EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYAR‘ĪYAH Lidia, Dara
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.659 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4026

Abstract

Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para  penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah  bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan maqāṣid al-syar‘īyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan maqāṣidī dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara ‘urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan al- maslahat al-‘āmmah, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat ḍarūriyyāt.. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat.”
MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI (Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh) Rahmaddillah, Aris
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.159 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4047

Abstract

Harga tiket bus yang dijual diloket berbeda-beda, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perusahaan bus, penumpang bisa memilih sesuai dengan bus yang ingin di tumpanginya, baik bus kelas biasa ataupun bus mewah, tentunya harga tiket bus tersebut telah disetujui oleh Organda. Akan tetapi pada penjualan tiket diterminal Batoh harga yang ditawarkan berbeda sewaktu-waktu, apalagi menjelang hari raya Islam. Harga tiket sering mengalami kenaikan harga (Mark Up) pada saat menjelang perayaan hari besar Islam di Aceh yang memberatkan masyarakat untuk membeli. Pemerintah juga sudah melakukan pengawasan terhadap pihak loket terminal Batoh dan memberikan sanksi kepada pihak loket yang melakukan kecurangan sehingga penumpang merasa dirugikan. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, tentang sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh,  penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda, serta tinjauan Tas’ir Al-Jabari terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (Tas’ir Al-Jabari) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh  Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (Tas’ir Al-Jabari) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikan harga.
TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR DITINJAU MENURUT KONSEP MAL ‘UQAR Gusmira, Elida
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4028

Abstract

Permasalahan penetapan batas tanah merupakan penunjukan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan oleh pribadi (pemilik tanah itu sendiri) sebelum dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah pemilik tanah harusmemasang patok pada setiap titik-titik sudut batas yang akan diukur oleh pihak yang telah ditentukan. Disaksikan oleh kepala desa, aparatur-aparatur desa, dan para pihak yang berbatasan tanah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian bahwa penetapan tanda batas tidak diikutsertai oleh kepala desa dan para pihak yang berbatasan tanah, akan tetapi pihak pribadi tanah mendirikan tanda batas dengan sendirinya. Seperti halnya yang terjadi lahan perkebunan oleh pemilik A yang berdekatan dengan pemilik B yang asal mula tidak ada tanda batas pada saat pemasangan tanda batas tidak disertai pemilik B dan telah melewati tanah pemilik B. Dalam penulisan ini penulis mengkaji bagaimana prosedur penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur serta bagaimana analisis Mal ‘Uqar dalam penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk permasalahan batas tanah ada yang belum terselesaikan dikarenakan ketidak inginan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib, prosedur penetapan pengukuran tanah dengan cara memberi patok terlebih dahulu pada batas tanah yang akan diukur oleh pihak penanggung jawab dengan beberapa saksi dan antara kedua belah pihak yang berbatasan disertai kepala desa, dalam hal pengendalian permasalahan batas tanah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain.
PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MA’QUD ‘ALAIH ALFATA, ALFATA
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.441 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4048

Abstract

 Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo Kota Banda Aceh, merupakan tempat yang terbesar di Aceh dimana bongkar muat ikan, namum dengan begitu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan dalam perspektif ma’qud alaih di tempat pelelangan ikan di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui Library research dan Field research seperti : wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasis seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan proses penimbangan ikan  di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan  konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak  ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kilogram ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kilogram. Para pedagang ikan di TPI lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram terdapat 0,2 kilogram kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang tejadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan, menurut tinjaun ma’qud ‘alaih penimbang ikan yang terjadi di TPI Lampulo  belum sah, karena belum terpenuhi syarat keakuratan timbangan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH ACEH BESAR. Marni, Asdi
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.255 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4029

Abstract

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya,ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariahterdapat kasus wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah  jatuh tempo.Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah field researchyang diperoleh melalui wawancara, serta library research yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).
SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah) Rahman, Abdul
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.296 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4030

Abstract

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang  mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat  yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman  Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. karena  Dalam  hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (Ad-Dᾱmiyah), dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir  (Ad-Dᾱmi’ah), sanksinya ialah hukumah, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka jᾱ’ifah, dan luka non jᾱ’ifah. luka jᾱ’ifah sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non jᾱ’ifah sanksinya ialah hukumah.
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK DITINJAU MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Syah, Nurdin
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.298 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4046

Abstract

Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya wilayah, batas wilayah,  perbedaan suku dan budaya,dan pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik.oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris  yang valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum,dan penerapan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah.melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.Intisari kesimpulan yang dapat diambil adalah Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru di Daerah tersebut seperti pelayanan listrik, Air, Kesehatan dan sebagainya.
SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25) Harahap, Cempaka Sari
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.05 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.4050

Abstract

Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat and the Enactment of the Syariah Law of Selangor No. 9 of 1995 Sex. 25. But the penalties set out in the Aceh Qanun are different from the punishment of adultery perpetrators regulated in Selangor State Sharia Youth Enactments, therefore this study aims to find out what penalties are contained in the Aceh Qanun and the Selangor State Islamic Law, and what lies behind this difference. to get the answer to the problem of punishment for adulterers, the writer uses descriptive-comparative method. This research is categorized as library research. Punishment regulated in Qanun No. 6 of  2014 concerning jinayat law is a lash of 100 (one hundred) times without distinguishing between the muhsan and ghair muhsan, whereas in the Enakmen regulates adultery sanctions on three categories: fines, imprisonment and caning (sebat), this sentence is determined in the religious court (Syar Court 'iyah in Aceh or the Syariah Court in Selangor). The Selangor State Islamic Law Enactment regulates more criminal acts but the provisions of the sanctions are more severe in the Aceh Qanun. This is because in Selangor in the determination of penalties for perpetrators of crimes in Malaysia using Ta'zir's punishment and more looking at the benefits and local wisdom of Selangor State. While the Qanun is based on the punishment of hudud, which hudud is a punishment that has been determined the form and level by Allah SWT. In the author's opinion, punishment that is more in line with the sanctions of adultery is a punishment that is regulated in the Aceh Qanun because according to the provisions set out in the text namely 100 (one hundred) lashes, although it does not distinguish between muhsan adulterers and adulterers Ghair muhsan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue