PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)
PETITA journal has aimed to deliver a multi-disciplinary forum for the discussion of thoughts and information among professionals concerned with the boundary of law and sharia, and will not accept articles that are outside of PETITA’s aims and scope. There is a growing awareness of the need for exploring the fundamental goals of both the law and sharia systems and the social consequences of their contact. The journal has tried to find understanding and collaboration in the field through the wide-ranging methods represented, not only by law and sharia, but also by the social sciences and related disciplines. The Editors and Publisher wish to inspire a discourse among the specialists from different countries whose various legal cultures afford fascinating and challenging alternatives to existing theories and practices. Priority will therefore be given to articles which are oriented to a comparative or international perspective. The journal will publish significant conceptual contributions on contemporary issues as well as serve in the rapid dissemination of important and relevant research findings. The opinions expressed in this journal do not automatically reflect those of the editors. PETITA journal have received papers from academicians on law and sharia, law theory, constitutional law, research finding in law, law and philosophy, law and religion, human rights law, international law, and constitutionality of parliamentary products. In specific, papers which consider the following scopes are cordially invited, namely; • Sharia Law • Constitutional Law • International Law • Human Rights Law • Land Property Law • Halal Law • Islamic Law • Sharia Court • Constitutional Court • Refugee Law • Transitional Justice • Trade Law • Regional Law • Institutional Dispute Law • Legal Thought • Law and Education • Humanitarian Law • Criminal Law • Islamic Law and Economics • Capital Punishment • Child Rights Law • Family Law • Anti-Corruption Law • International Trade Law • Medical Law
Articles
174 Documents
<![CDATA[PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP FILSAFAT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[ZYM, ABRAR]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.732 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v2i2.2316
<![CDATA[Konstribusi terbesar Ibn Khaldūn terhadap Filsafat Hukum Islam adalah teorinya tentang sosiologi yang dilandaskan pada tiga hukum dasar. Pertama, pendirian Ibn Khaldūn tentang adanya hukum sebab akibat dalam realitas sosial. Kedua, hukum keserupaan fenomena sosial yang berlaku umum akan tetapi tidak mutlak. Ketiga, hukum perbedaan dan kekhususan fenomena sosial yang terus berubah dan berbeda oleh perbedaan ruang dan waktu. Ketiga hukum dasar di atas menjadi asumsi dasar epistemologis dalam menyorot perbedaan hukum akibat perbedaan ruang dan waktu. Di sisi lain, teori Ibn Khaldūn menjadi dasar keberlakuan hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang kemudian dipopulerkan dengan social engineering oleh Roscoe Pound.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYAR‘ĪYAH ]]>
<![CDATA[Lidia, Dara]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.659 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i2.4026
<![CDATA[Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan maqāṣid al-syar‘īyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan maqāṣidī dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara ‘urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan al- maslahat al-‘āmmah, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat ḍarūriyyāt.. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat.”]]>
<![CDATA[MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI (Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Rahmaddillah, Aris]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.159 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i2.4047
<![CDATA[Harga tiket bus yang dijual diloket berbeda-beda, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perusahaan bus, penumpang bisa memilih sesuai dengan bus yang ingin di tumpanginya, baik bus kelas biasa ataupun bus mewah, tentunya harga tiket bus tersebut telah disetujui oleh Organda. Akan tetapi pada penjualan tiket diterminal Batoh harga yang ditawarkan berbeda sewaktu-waktu, apalagi menjelang hari raya Islam. Harga tiket sering mengalami kenaikan harga (Mark Up) pada saat menjelang perayaan hari besar Islam di Aceh yang memberatkan masyarakat untuk membeli. Pemerintah juga sudah melakukan pengawasan terhadap pihak loket terminal Batoh dan memberikan sanksi kepada pihak loket yang melakukan kecurangan sehingga penumpang merasa dirugikan. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, tentang sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh, penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda, serta tinjauan Tas’ir Al-Jabari terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (Tas’ir Al-Jabari) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (Tas’ir Al-Jabari) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikan harga.]]>
<![CDATA[Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ]]>
<![CDATA[Salpina, Qonita Royani]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.487 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i1.4015
<![CDATA[MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaian konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatakan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan untuk mengetahui apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuate aprroach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat perspektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ]]>
<![CDATA[TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR DITINJAU MENURUT KONSEP MAL ‘UQAR ]]>
<![CDATA[Gusmira, Elida]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/petita.v3i2.4028
<![CDATA[Permasalahan penetapan batas tanah merupakan penunjukan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan oleh pribadi (pemilik tanah itu sendiri) sebelum dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah pemilik tanah harusmemasang patok pada setiap titik-titik sudut batas yang akan diukur oleh pihak yang telah ditentukan. Disaksikan oleh kepala desa, aparatur-aparatur desa, dan para pihak yang berbatasan tanah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian bahwa penetapan tanda batas tidak diikutsertai oleh kepala desa dan para pihak yang berbatasan tanah, akan tetapi pihak pribadi tanah mendirikan tanda batas dengan sendirinya. Seperti halnya yang terjadi lahan perkebunan oleh pemilik A yang berdekatan dengan pemilik B yang asal mula tidak ada tanda batas pada saat pemasangan tanda batas tidak disertai pemilik B dan telah melewati tanah pemilik B. Dalam penulisan ini penulis mengkaji bagaimana prosedur penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur serta bagaimana analisis Mal ‘Uqar dalam penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk permasalahan batas tanah ada yang belum terselesaikan dikarenakan ketidak inginan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib, prosedur penetapan pengukuran tanah dengan cara memberi patok terlebih dahulu pada batas tanah yang akan diukur oleh pihak penanggung jawab dengan beberapa saksi dan antara kedua belah pihak yang berbatasan disertai kepala desa, dalam hal pengendalian permasalahan batas tanah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah ) ]]>
<![CDATA[Abu Bakar, Ali]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.179 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i1.4017
<![CDATA[Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.]]>
<![CDATA[PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MA’QUD ‘ALAIH ]]>
<![CDATA[ALFATA, ALFATA]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.441 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i2.4048
<![CDATA[ Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo Kota Banda Aceh, merupakan tempat yang terbesar di Aceh dimana bongkar muat ikan, namum dengan begitu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan dalam perspektif ma’qud alaih di tempat pelelangan ikan di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui Library research dan Field research seperti : wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasis seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kilogram ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kilogram. Para pedagang ikan di TPI lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram terdapat 0,2 kilogram kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang tejadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan, menurut tinjaun ma’qud ‘alaih penimbang ikan yang terjadi di TPI Lampulo belum sah, karena belum terpenuhi syarat keakuratan timbangan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN (Studi Kasus pada PT.Citra Bintang Familindo) ]]>
<![CDATA[Mayliza, Mayliza]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.88 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i1.4014
<![CDATA[Pertanggungan merupakan menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan apabila terjadi suatu wanprestasi. Kontrak perjanjian pengangkutan dalam hal sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penilitian ini, pertanggungan sewa-menyewa yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam masa pengangkutan dari depot pengisian ke spbu menjadi tanggungjawab pihak supir. Dimana menurut konsep yad-amānah dan yad-ḍamānah dalam Ijarah bi al-‘amal pertanggungan pengangkutan termasuk kedalam maslahat adanya unsur kesengajaan dan efek mudarat yang pasti, serta mafsadat tanpa adanya unsur kesengajaan dan mudarat tidak pasti. Dalam penilitian skripsi ini penulis menggunakan penilitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mempergunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggungan risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH ACEH BESAR. ]]>
<![CDATA[Marni, Asdi]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.255 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i2.4029
<![CDATA[Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya,ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariahterdapat kasus wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah jatuh tempo.Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah field researchyang diperoleh melalui wawancara, serta library research yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia) ]]>
<![CDATA[Binti Mohd Rijal, Siti Maimunah]]>
<![CDATA[ Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University (UIN) Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.605 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i1.4018
<![CDATA[Artikel berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia ) ini ditulis untuk mengkaji masalah untuk mengurangi talak di luar Mahkamah, pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelaku. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. Pertama, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. Kedua, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya. Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasai atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara baik sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.]]>
