cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH SEBAGAI DATA YURIDIS DIBANDINGKAN KEADAAN FAKTUAL Rally Tria Rufaida; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to explain the factors that cause difference between juridical data and physical data/actual data in Land Title Certificate, and appropriate legal protection. This is empirical research and qualitative approach with descriptive explanatory technique. Research location at Pertanahan of Surakarta City`s office and Pertanahan of Karanganyar District`s office. Based on the research, Land Title Certificate difference between legal data and physical data/actual data is because physical data validity of Land Title Certificate publication affect in 4 factors, which are: status and legal base to know and ascertain on what base the Land acquired, The authority identity or known by subject assurance, Location and object volume of the land or object assurance that manifested in the form of measurement letter or situation/location drawing  to ascertain location of the land and its boundaries, and Publication procedure, which influenced by the performance of related human resources. The legal protection to Land Title Certificate owner that containing difference between legal data and physical data are: if it is assumed due to error or negligence of the land registration officer, then the authority may take legal liability, criminal law, and state adminictrative law, and if it is assumed due to administrative flaw, then certificate cancellation can be submitted. Keywords: Certificate; Legal Protection; Physical Data;Legal DataAbstrakArtikel ini bermaksud menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan antara data yuridis dengan data fisik serta konstruksi perlindungan hukum yang sesuai. Artikel ini merupakan artikel empiris dan pendekatan bersifat kualitatif dengan teknik pemaparan bersifat deskriptif. Lokasi artikel di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan artikel yang dilakukan, diketahui bahwa terjadinya sertifikat hak atas tanah yang berbeda antara data fisik dan data yuridis disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data fisik untuk penerbitan sertifikat tanah dan mempengaruhi 4 (empat) hal, yaitu: status dan dasar hukum untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh, Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek, Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah,dan Prosedur penerbitan, yang terutama dipengaruhi oleh kinerja aparatur sumber daya manusia terkait. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan data fisik dan data yuridis, meliputi jika diasumsikan karena kesalahan maupun kelalaian petugas pendaftaran tanah, maka pemegang hak dapat melakukan tanggung gugat secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, serta jika diasumsikan karena adanya cacat administratif, maka dapat diajukan pembatalan sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Perlindungan Hukum; Data Fisik; Data Yuridis
ANALISIS KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN TENAGA KERJA APABILA DEBITOR PAILIT Yatmi Nengsih; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to determine the certainty of legal protection against the fulfillment of labor if the debtor is bankrupt. This article is a form of normative law research article. It is said that because this research is done by focusing on reading, understanding, studying primary and secondary legal materials based on Law No. 13/2003 on Manpower. The approach taken to analyze or align the statute approach. The technique of analysis of legal materials used in this article of this research will be done in deductive reasoningthat is from the data obtained then arranged systematically then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. After the data analysis is completed, it will be presented in the form of research report is by normative law method.The results of this article indicate that the position of the creditor of the mortgage holder if the debtor is declared bankrupt, the holder of the mortgage holder has the precedence and privilege of another creditor. The position of the creditor holder of this mortgage guarantee may be justified, because the holder of the guarantee of mortgage is not found by two creditors of this mortgage object is actually the creditor of the object owner with this mortgage is actually the creditor of the object owner thus excluding the debtor's assets declared bankrupt. Based on the position of this guarantee the creditor holder of the guarantee of the right has a strong legal force and protected its rights.Keywords: Position; Legal Protectio; Bankrupt DebtorAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlindungan hukum  kreditor pemegang Hak Tanggungan dan tenaga kerja apabila debitor pailit. Artikel ini merupakan bentuk artikel hukum normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan diri membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pendekatan perundang-undangangan (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini akan dilakukan secara penalaran deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan dengan metode hukum normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit maka kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewakan dari kreditor lain. Kedudukan kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan Hak Tanggungan tidak ditemukan dua kreditor terhadap objek Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan kedudukan jaminan ini kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya. Kata kunci : Kedudukan; Perlindungan Hukum; Debitor Pailit
KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Novi Ratna Sari
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was written to compare the terms of its agreement valid according to the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law. Indonesia is a Constitutional State is therefore in the legal world. Every man is either a citizen or a foreigner is the bearer of rights and obligations that have the right to take legal actions including making agreements with other parties. Agreement which gave birth to the most important source of the engagement. contract and a contract is an agreement or a joint commitment well spoken, gestures, or written between two or more parties that have legal implications which bind to implement them. The contract is very much to be the one to perform a variety of business cooperation. A contract or agreement to be valid and legally binding for the parties who made it. Contract law in Indonesia is in fact very varied due to the different legal systems in each of these countries. This writing mengguunakan normative legal research methods with the comparative study approach. In civil law terms legitimate its agreement including by their ability to make an engagement (bekwaamheid), their licensing as an agreement voluntarily from those who make agreements (toestemming), regarding a case or a particular object (bepaalde onderwerp), as well as their causes (causes) is justified (georloofde oorzak). While the terms legitimate under Islamic law among its agreement with the subject of Engagement (Al›Aqidin), the object of engagement (Mahallul ‹AQD), the purpose of the engagement (Maudhu› ul›Aqd) as well as their Ijab and Kabul (sighat al-›Aqd). Based on the description of the discussion can be drawn a conclusion that the terms of agreement in civil law and Islamic law is almost the same, namely to protect the interests of the parties are mutually entering into a contract. Agreements in Civil Law understood from Western law, while Islamic law is based on Sharia law.Keyword : Legal requirements of the Treaty, the draft Civil Law, Islamic Law \ AbstrakArtikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini mengguunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian  (toestemming), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (georloofde oorzak). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (Al’Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul ‘Aqd), tujuan perikatan (Maudhu ‘ul’Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd). Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah simpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat.Kata Kunci: Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam
MODEL PENGATURAN HAK MASYARAKAT ADAT PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat) Reanda Nelis; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the existence of indigenous peoples' rights over Tembawang Adat Forest, Melawi Regency West Kalimantan Province after the enactment of Constitutional Court Decision No 35 / PUU-X / 2012. This article is an approach of the law. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis uses deduction with syllogistic method. The results of this article shows that the Melawi District has not given recognition to the existence of indigenous and tribal peoples. This is indicated by the absence of legal products that regulate the existence of customary law community in general or specific. Due to the absence of legal product regulating, Melawi Regency is prone to agrarian conflict with indigenous and tribal peoples.Keywords: Existence of Rights of Indigenous Peoples; Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012; Indigenous; Indigenous Forest AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agrarian dengan masyarakat hukum adat.Kata Kunci:   Eksistensi Hak Masyarakat Adat; Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Masyarakat Adat, Hutan Adat
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN DALAM PELELANGAN (STUDI KPKNL MADIUN) Eko Setyo Pambudi; M. Irnawan Darori
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe research purposes were determined and reviewed the roles and responsibilities of auction officer to the document legality in auction process and determined and reviewd the party that responsible if in auction process there are loss in the third party. This is empiric law research with the descriptive qualitative approach. The research location in the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Data including of primary and secondary data. Data collection techniques were used field study and library study. Data analysis technique was used qualitative analysis technique. The researcg results showed that the roles and responsibilities of auction officer to the legality of the auction documents can be seen on the stage of the auction process including of auction preparation stage, the implementation stage and after the auction stage relating to the auction documents. The auction officer must responsible to the auction document legality related to the formal propriety, whereas in the material document legality the supplicant or goods owners or other party concerned must be responsible.Keywords: Auction, Auction Officer, Roles and Responsibilities AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen dalam proses pelelangan dan untuk mengetahui dan mengkaji pihak yang bertanggung jawab apabila dalam peroses pelelangan merugikan pihak ketiga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang terhadap keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari tahap ke tahap dalam proses pelelangan diantaranya adalah tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap setelah lelang yang berkaitan dengan dokumen lelang. Pejabat Lelang harus bertanggung jawab dalam hal keabsahan dokumen lelang yang menyangkut kebenaran formil, sedangkan dalam hal keabsahan dokumen yang bersifat materil maka yang bertanggung jawab adalah pemohon atau pemilik barang atau pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang.Kata kunci: Lelang, Pejabat Lelang, Peran dan Tanggung Jawab
PEMBERIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG AKAN DIBANGUN APARTEMEN Gemarani Harsari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHousing is one of the basic needs of every human being. With the rapid growth of the economy, especially in major cities of Indonesia, the increasing need for housing is not balanced with the availability of land that is fixed in character. Therefore, the construction of a vertical residence is the right answer in overcoming this problem. Construction of apartment building can be undertaken by private developers using the credit capital provided by the bank using the guarantee of the mortgages imposed on the land along with the building, the plants and all work results which will be available in the unity of the apartment complex. This research aims to examine and determine the policies that are in the imposition of mortgages to the object using contingency plan based on legislation. Using empirical juridice method, this study yields the conclusion that even though the mortgages have an indivisible character, this does not hinder any distribution of the mortgages guarantee object on the land of the apartment building location by using the roya partial system in issuance of credit. Passwords: Mortgage Guarantee, Object Sharing Guarantee, Apartment / Flats                    Construction Loan, Roya PartialAbstrakTempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Dengan pertumbuhan perekonomian yang berjalan pesat khususnya di kota – kota besar Indonesia maka meningkatnya pula kebutuhan tempat tinggal yang tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang bersifat tetap. Oleh karena itu pembangunan tempat tinggal secara vertikal merupakan jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Pembangunan Rumah Apartemen dapat dijalankan oleh developer swasta menggunakan modal kredit yang diberikan oleh bank menggunakan jaminan Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah beserta bangunan, tanaman dan hasil karya yang aka nada yang merupakan kesatuan dari kompleks apartemen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan kebijakan yang dalam pembebanan hak tanggungan terhadap obyek yang menggunakan sistem pertelaan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Menggunakan metode yuridif empiris, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Walaupun Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi tetapi hal ini tidak menutup adanya pembagian obyek jaminan Hak Tanggungan atas tanah lokasi pembangunan apartemen dengan menggunakan sistem roya partial dalam pemberian kredit.  Kata Kunci: Jaminan Hak Tanggungan, Pembagian Obyek Tanggungan, Rumah          Susun/ Apartemen, Kredit, Roya Partial.
ANALISIS KEBERADAAN LETTER C SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENJAMINAN KREDIT BANK DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013) Diyas Mareti Riswindani; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to identify and analyze the existence of letter c as proof of ownership of land rights used as bank credit guarantee with the imposition of mortgage rights. This research is normative. The data source comes from secondary data. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using several stages ranging from grouping, selecting data obtained from case studies, then associated with the theories, principles, and rules of law derived from literature studies. The results of this study include 1) Legal consequences for landowners who still have letter C if the land will be guaranteed credit of mortgages that is granted credit with land guarantee has not been certified binding of Letter of Credit Recognition as a credit agreement and then made Power of Attorney Charging Rights Dependency in front of notary / PPAT. The document is used by the creditor as the basis for the binding of guarantee in the form of Deed of Burden of Mortgage which will be registered to obtain the Certificate of Mortgage Right. Land that has not been certified can be used as collateral by borrowers who want to borrow some money. In the event of default, what can be done to resolve it is by non litigation road. In the case of credit guarantees in the form of immovable property such as land, it is preferable that the guaranteed land is certified soil, it is very important to avoid losses and in the process of binding of guarantee 2) Legal protection of the creditor holders of title to the land with the status of letter C based on the policy of the government to the bank as the creditor to provide opportunity to the debtor in the case of the provision of guarantee while still accepting the guarantee of property rights has not been certified is indeed a joyous thing for the community, but on the other hand the guarantee of uncertified property rights that are not burdened the mortgage the actions of banks as creditor who pay less attention to prudential principal banking. Bank as a creditor lacks legal protection and loses his preferential right to the guarantee of unsecured property rights submitted by the debitor to the bank if it turns out in the future the debitor defaults.Keywords : letter c; credit guarantee; mortgage rights; creditor; debitor.     Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan letter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai penjaminan kredit bank dengan pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bersifat normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini antara lain 1) Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak tanggungan yaitu pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan oleh debitur yang ingin meminjam sejumlah uang. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses pengikatan jaminan 2) Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terhadap tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank selaku kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan jaminan dengan tetap menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini memang merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur yang kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur kurang mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya terhadap jaminan yang hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur pada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi.Kata Kunci : letter c; jaminan kredit; hak tanggungan; kreditur; debitur.
PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi) Ari Nankanti Purbatin; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article of this research is to find out and analyse the implementation of the designation of a witness in the sharia made by deed of notary public. Research methods used are non doctrinal research methods included in empirical sociological research. The results of this research show that the witnesses in the syariah certificate specified by law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 of 2004 concerning the office of a notary, without specifying the gender of the witness from the perspective of Islamic law be accepted if it consists of two male witnesses or one male and two female witnesses, because in matters of property (mu’amalah) women’s testimony can only be accepted if the two female witnessesKeyword : witnesses, notary, deed of sharia AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu’amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.Kata kunci : Saksi, Notaris, Akta Syariah
ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo) Zullaika Tipe Nurhidayah; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articel find and analyze the legislation of the implementation of the conversion of agricultural land to non-agricultural industrial area Nguter in Sukoharjo regency to balance the interests of food and industry sector. Further study on the justice aspects of the conversion of agricultural land to non-agricultural areas of Nguter Industrial Area in Sukoharjo Regency in balancing the interests of the food and industrial sectors. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know and analyze used among others the principle of legality, theory of bureaucratic theory stuffen, and theory of justice. The results showed that the national legislation is sufficient in balancing the agricultural sector and industrial sector, but in terms of local policy with the local regulation number 14 of 2011 on the spatial plan and Regulation of Sukoharjo Regent No. 67 of 2011 on Space Utilization Permit still unable to balance the agricultural sector as well as the industrial sector. Implementation of agriculture land conversion to nonagricultural areas Nguter Industrial Estate has not fully fulfilled the justice aspect as it tends to increase economic growth from industrial development, although the amount of rice production tends to increase but as population growth keeps increasing and agricultural land keeps decreasing significantly, come food needs can not be fulfilled.Keywords: conversion of agricultural land, justice aspect; Spatial Plan; food; industry AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan menganalisis digunakan antara lain prinsip legalitas, teori stuffen teori birokrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan secara nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan industri, meskipun jumlah produksi padi cenderung meningkat namun karena pertumbuhan penduduk terus meningkat dan lahan pertanian terus menurun secara signifikan, maka di di masa datang kebutuhan pangan bisa tidak terpenuhi.Kata Kunci: alih fungsi lahan pertanian; aspek keadilan; Rencana Tata Ruang Wilayah; pangan; industri.
IMPLEMENTASI ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Auliyaa Martati; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze accountability principles in complete systematic land registration rules. The existence of a program from the government to hold a mass certification throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia against the object of land that has not been registered. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know the performance of the implementation of this land registration by using indicators of public service based on general principles of good governance, one of which is the principle of accountability. The result of this research is to know the implementation of accountability principle in land registration systematically based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number12 Year 2017 on Accelerated Complete Systematic Land Registration.Keywords: Mass Certification; Complete Systematic Land Registry; PTSL, Principles of Accountability AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asas akuntabilitas dalam peraturan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Adanya program dari pemerintah untuk mengadakan pensertifikatan massal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap objek tanah yang belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah asas akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas akuntabilitas dalam pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Kata kunci : Pensertifikatan Massal; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; PTSL; Asas Akuntabilitas

Page 1 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)