Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik ]]>
<![CDATA[A. Kemal Riza]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.076 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.279-301
<![CDATA[Abstract: Iran declared as an Islamic state since its 1979 Islamic revolution. Since leadership of Ayatullah Khomeini, Islamic ideology has been carried out in all levels of the state. In politics, it was conducted by creating wilayah al-faqih, in which the ulama plays important and decisive role. Iran even tried to expand this ideology outside its border, especially in areas with considerable number of Shi’i population. However, in its practice, the implementation of this Islamic ideology should also accommodate pragmatism and other aspects that contradict that ideology, namely nationalism and cultural pluralism. In politics, this is reflected by the emergence of ideologists and reformists-pragmatists. This dichotomy can be witnessed in presidential elections. While Ali Khamenei and Mahmoud Ahmadinejad are considered ideologists, Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami and Hassan Rouhani are reformists-pragmatists. Ideological expansion which was proven backfired was also put on halt. In social-cultural expression of the society, there is growing trend to identify Iran using pre-Islamic symbols. This is happen mostly among younger generation who do not take part in the 1979 revolution. Abstrak: Iran adalah sebuah negara yang mengumumkan sebagai Negara Islam modern sejak revolusi Islam di tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini, ideologi Islam dilaksanakan dalam berbagai cara dan mekanisme, antara lain kepemimpinan ulama (wilâyah al-faqîh) yang tercermin dalam peran sentral ulama dalam politik kenegaraan dan implementasi besar-besaran nilai-nilai keislaman dalam politik dan kehidupan sosial. Iran bahkan berusaha melakukan ekspansi ideologi Islam mereka ke wilayah-wilayah Islam lainnya, khususnya yang memiliki paham Syi’ah yang sama. Akan tetapi, dalam praktiknya upaya ini tidak dapat dilaksanakan secara murni tanpa akomodasi terhadap pragmatisme politik. Dalam politik kenegaraan, hal ini tercermin dengan kemunculan kelompok ideologis dan pragmatis-reformis dalam politik, diantaranya dalam pemilihan presiden. Beberapa presiden Iran tergolong ideologis seperti Ali Khamenei dan Mahmoud Ahmadinejad, sedangkan Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami dan presiden saat ini Hassan Rouhani termasuk reformis-pragmatis. Ekspansi ideologis yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali resistensi juga nampak dibatasi. Dalam kehidupan sosial, semakin banyak kecenderungan masyarakat Iran untuk menonjolkan identitas Persia pra-Islam, khususnya di kalangan generasi muda yang tidak berpartisipasi dalam revolusi Iran di tahun 1979.]]>
<![CDATA[Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Sukamto Sukamto]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.39 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.393-418
<![CDATA[Abstract: This study examines the dynamics of early marriage and divorce occurring in a strong Islamic cultural tradition. The results of the research show that there are significant factors on the early marriage and divorce rates as the influence of socio-cultural traditions of the societies. These symptoms can not be separated from the influence of social systems and values ​​prevailing in society. Local cultural traditions that only take place in certain areas are often used as a foothold in early marriage as well as the prevailing social systems. Although both of the local cultural traditions and social systems have a significant role in influencing the cases, but in terms of nature, marriage and divorce are more individual and casuistic issues. It is found that in addition to these two factors, economic factor also become the main variable in motivating people to do early marriage and divorce . Abstrak: Studi ini mengkaji tentang dinamika pernikahan usia dini dan perceraian yang terjadi di wilayah Jawa Timur berbasis tradisi budaya Islam yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya gejala pernikahan usia dini serta meningkatnya angka perceraian, yakni pengaruh tradisi sosial budaya masyarakat. Gejala tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi budaya lokal yang hanya berlangsung di daerah tertentu sering dijadikan sebagai pijakan dalam pernikahan usia dini, begitu juga dengan sistem sosial yang berlaku di wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun tradisi budaya lokal dan sistem sosial mempunyai peran dalam mempengaruhi peristiwa tersebut, tetapi dari segi sifatnya, pernikahan dan perceraian lebih individual dan persoalan kasusistik, maka ditemukan bahwa selain kedua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menggerakan seseorang melakukan pernikahan usia dini dan perceraian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris ]]>
<![CDATA[Felix The]]>;
<![CDATA[Endang Sri Kawuryan]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.197 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.466-487
<![CDATA[Abstract: The need for authentic deed making is increasing year by year in line with the proportional to the need for notary services. In carrying out his profession, the notary is required to be thorough and careful, given the notary’s responsibility is very large and binding. Facts that currently occur in practice, it turns out not only the parties who become victim, but the notary is now often a victim of punishment. Therefore, a notary must obtain legal protection against him/her. Legal efforts must be pursued in order to achieve a truth and justice for a clean notary. Inconsistencies that occur in society and things that happen outside the rules of law becomes a gap to make a notary do a criminal act. The notary must play an active role as a good general official to anticipate and create an engagement in society especially in this globalization age. Therefore, the existence of applicable law must be able to provide a light for the notary profession. Abstrak: Kebutuhan dalam pembuatan akta autentik semakin meningkat tahun demi tahun, berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan profesinya, notaris dituntut untuk teliti dan cermat, mengingat tanggung jawab notaris sangat besar dan bersifat mengikat. Fakta yang saat ini banyak terjadi di lapangan, ternyata tidak hanya para penghadap atau para pihak saja yang menjadi korban, akan tetapi notaris kini seringkali menjadi korban pemidanaan. Oleh karena itu, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi di luar aturan hukum yang berlaku di masyarakat yang menjadi celah untuk menjadikan notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris harus berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman globalisasi ini. Maka dari itu, eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris.]]>
<![CDATA[Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak ]]>
<![CDATA[Imelda Agung]]>;
<![CDATA[Endang Sri Kawuryan]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.693 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.488-510
<![CDATA[Abstract: Tax forgiveness aims to attract repatriation funds belonging to Indonesian citizens who are abroad to be withdrawn to Indonesia. This tax forgiveness is also intended for th e taxpayers in Indonesia to acknowledge the truth of the real property owned. For the taxpayers who buy land or buildings who still use the nominee’s name can recognize the property again and reported as legitimate property, so that the taxpayer can report and pay the tax in accordance with the real circumstances. The tax forgiveness program is an opportunity for the abolition of tax payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in taxation, by disclosing property by paying ransom as regulated in Law Number 11 on Tax Amnesty. The principle of composing the Tax Forgiveness Law is the principle of legal certainty, the principle of justice, the principle of expediency, and the principle of national interest. Taxpayers who already have assets or assets not yet certified must report it and pay the ransom. Abstrak: Pengampunan pajak bertujuan menarik dana repatriasi milik WNI yang berada di luar negeri agar dapat ditarik kembali ke Indonesia. Pengampunan pajak ini diperuntukkan juga bagi Wajib Pajak di Indonesia agar mau mengakui kebenaran harta yang dimiliki sesungguhnya. Bagi para Wajib Pajak yang membeli tanah atau dan bangunan masih memakai nama orang lain (nominee) dapat mengakui kembali harta tersebut dan dilaporkan sebagai harta sahnya, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan untuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Adapun asas penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Para Wajib Pajak yang telah mempunyai harta atau aset belum bersertifikat tetap harus melaporkannya dan membayar uang tebusan.]]>
<![CDATA[Pinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C ]]>
<![CDATA[Hendry Dwicahyo Wanda]]>;
<![CDATA[Rusdianto Sesung]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.772 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.444-465
<![CDATA[Abstract: Land Acquisition Officer (PPAT) is often required to make the transfer of land right Letter C. As an official making an authentic deed, PPAT must have a precautionary attitude and good precision so that the deed made can guarantee the right of land for the community. In handling the land transfer of Letter C, PPAT needs to apply prudential principles in order to avoid problems in the future. PPAT should pay attention to the management in the kelurahan (officer in the level of village) associated with checking Letter C objects, documents related to the object, the identity of the parties, and permit applications. PPAT also needs to be careful in the management of the National Land Agency. The precautionary principles of PPAT are in need in order to avoid some possible problems in the future. It can also clarify the status of the object of sale and purchase, to avoid errors in the deed of sale of land made by PPAT, to create suitability of the contents of the deed of sale and purchase of land with legal deed taking place. These principles will maintain the dignity of the PPAT position and support the quality of work in making the deed and public services. Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali diminta melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C. Sebagai pejabat yang membuat akta autentik, PPAT harus memiliki sikap kehati-hatian dan ketelitian yang baik agar akta yang dibuat dapat memberikan jaminan hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C, PPAT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. PPAT harus memperhatikan pengurusan di kelurahan/desa terkait dengan pengecekan obyek Letter C, dokumen terkait dengan objek, identitas para pihak, dan permohonan izin. PPAT juga perlu berhati-hati dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam rangka menghindarkan PPAT dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, memperjelas status obyek jual beli, menghindarkan kesalahan dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, dan menciptakan kesesuaian isi akta jual beli tanah dengan perbuatan hukum yang terjadi. Dengan prinsip kehati-hatian akan menjaga harkat dan martabat jabatan PPAT serta mendukung kualitas kerja dalam pembuatan akta dan pelayanan masyarakat.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Rosdalina Rosdalina]]>;
<![CDATA[Edi Gunawan]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.936 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.342-365
<![CDATA[Abstract: Court is a judicial institution, which has the authority to settle cases between the parties. In carrying out these duties and authorities, this institution adheres to the simple, quick, and low cost principles as mandated in the judicial power law. The application of simple and quick principles in terms of making lawsuits or petitions is as practiced in a Religious Court of Manado. One of the elements that helps is the existence of Legal Aid Post (POSBAKUM) based in the Religious Court of Manado. As for the settlement of cases, the application of the principle has not been implemented properly. This is because the parties are less seriously coming at the trial that has been determined and the judges often postpone the hearing by several argumentations. The cost of litigation in a Religious Court of Manado is determined based on the radius or distance of the domiciled party territory. If the Plaintiff is incompetent and has a poor card, it may incur a court fee waiver. Abstrak: Pengadilan merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara antar para pihak. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, lembaga ini menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Penerapan asas sederhana dan cepat dalam hal pembuatan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Agama yang diteliti yaitu Pengadilan Agama Manado dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu unsur yang membantu adalah adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Agama Manado. Adapun dalam hal penyelesaian perkara, penerapan asas tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena para pihak kurang bersungguh-sungguh hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim sering menunda sidang dengan alasan dinas luar atau cuti. Adapun biaya berperkara di Pengadilan Agama Manado ditentukan berdasarkan radius atau jarak wilayah pihak berdomisili. Jika Penggugat termasuk masyarakat tidak mampu dan memiliki kartu miskin, maka dapat dikenakan pembebasan biaya perkara.]]>
<![CDATA[Paradigma Filsafat Positivisme Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.545 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.322-341
<![CDATA[Abstract: The science of law has a unique and distinctive character where every country has its own peculiarities. The development of legal science is influenced by the views of the jurists. In issuing legal opinions, the jurists are often influenced by their education and scholarship that will always be subjective depending on the paradigm used. Nevertheless, Indonesia, through the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of RI affirmed that Pancasila is as a paradigm in all life of state and society. Pancasila is the only paradigm (philosophy) of law that is recognized in some legislations. Pancasila is one of the elements that characterize the uniqueness of the Indonesian state. As a positive science, the science of law contains a normative nature in practice based on social science strategy. So that, the science of law aims to providing alternative solutions to solve concrete social problems. The use of social science strategy is not intended to change the normative nature of the science of law, but adopts Pancasila as the legal paradigm (philosophy).Abstrak: Ilmu hukum memiliki sifat yang unik dan khas dimana setiap negara memiliki kekhasan sendiri yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukumnya. Perkembangan ilmu hukum dipengaruhi oleh pandangan para ahli hukum di dalamnya. Ilmuwan hukum dalam mengeluarkan pendapat dipengaruhi oleh pendidikan dan keilmuannya dan akan selalu bersifat subjektif bergantung pada paradigma yang digunakan. Namun demikian, Indonesia melalui Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945 menegaskan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila merupakan satu-satunya paradigma (filsafat) hukum yang diakui dan dinormatifkan pengakuan tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pancasila adalah salah satu unsur yang mencirikan keunikan dan kekhasan dari negara Indonesia. Adapun ilmu hukum sebagai ilmu positif mengandung sifat normatif yang dalam pengembanan praktisnya bergerak berdasarkan strategi ilmu sosial, sehingga ilmu hukum memiliki tujuan memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah konkret dalam masyarakat. Penggunaan strategi ilmu sosial tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah sifat normatif dari ilmu hukum, namun mengadopsi Pancasila sebagai paradigma (filsafat) hukum.]]>
<![CDATA[Menyisipkan Politik Hukum Dalam Sosialisasi Norma Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Jeje Abdul Rozaq]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.089 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.302-321
<![CDATA[Abstract: Struggle to establish a sovereign state for Indonesian Muslims is final. It just fills the empty space with the various regulations needed to manage the country in a healthy way and to protect the entire people of Indonesia has not been incomplete. To solve the problems need a lot of time and energy. As a majority, Muslims have a responsibility to maintain the existence of the sovereign state of Indonesia as the application of the Islamic teachings. Synergizing between the execution of religious guidance and filling various regulations needed to manage the country are not easy, since it takes approach, strategy, and persistence in argument. That is why the legal politics is a necessity. There are at least three factors that support the Islamic law in Indonesia, namely some Islamic political parties, Islamic organizations, and formal and informal educational institutions. They can fight in the legislative space and promote themselves in the community so that Islamic norms can be inserted in various policies applied in their respective areas. Thus, Islamic norms will continue to grow in society and will not fade. Abstrak: Perjuangan mendirikan negara yang berdaulat sudah final dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Namun, mengisi ruang kosong dengan berbagai peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola negara secara sehat dan melindungi seluruh rakyat Indonesia belum selesai. Untuk menuntaskan hal tersebut, membutuhkan waktu dan menguras energi. Umat Islam sebagai penghuni mayoritas punya tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia yang sudah berdaulat tersebut, dengan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang beriman agar menjalankan ajaran Islam. Mensinergikan antara pelaksanaan tuntunan agama dan mengisi kekosongan berbagai peraturan yang dibutuhkan dalam mengelola negara ternyata tidak mudah, butuh pendekatan, strategi seni dan kegigihan dalam berargumen. Itulah sebabnya politik hukum sebuah keniscayaan. Sudah ada tiga faktor penopang hukum Islam di Indonesia, yaitu partai politik berbasis ideologi keislaman, organisasi masyarakat keagamaan umat Islam dan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Mereka dapat berjuang di ruang legislasi dan mempromosikan diri di masyarakat agar norma-norma Islam dapat disisipkan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, norma-norma Islam akan terus tumbuh di masyarakat dan tidak akan luntur.]]>
<![CDATA[Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fahrur Ulum]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.418 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.419-443
<![CDATA[Abstract: This paper discusses about the progressive regulation of Islamic finance in Indonesia and its relation with the government's political will in shari’ah financial institutions. The progress of shari’ah financial regulation in Indonesia is good enough to solve various demands of operational optimization of shari’ah financial institutions in Indonesia. It shows that shari’ah financial regulation is massive and experiencing good progressive to answer operational problems of shari’ah financial institutions. The situation is also reinforced by the massive of the fatwa of the National Shari’ah Council (DSN). Various development programs of Islamic financial institutions conducted by the government through Bank Indonesia, BAPEPPAM, Financial Services Authority (OJK), and DSN show the existence of political will of the government to shari’ah financial institutions. To give a certain regulation in order to optimize the operational of shari’ah financial institutions, the government has massively issued various regulations. The progressiveness of shari’ah financial regulations prove that the political will of the government is seen in the effort of developing syari’ah financial institutions. Abstrak: Tulisan ini membahas tentang progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia dan kaitannya dengan political will pemerintah pada lembaga keuangan syariah. Progres regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup bagus untuk menyelesaikan berbagai tuntutan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah cukup masif dan mengalami progresifitas yang baik untuk menjawab persoalan-persoalan operasional lembaga keuangan syariah. Keadaan tersebut diperkuat dengan progres fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) yang cukup masif pula. Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan adanya political will pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab kepastian regulasi demi optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah, pemerintah secara masif mengeluarkan berbagai regulasi keuangan syariah. Progresifitas regulasi keuangan syariah menjadi bukti bahwa political will pemerintah tampak dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah.]]>
<![CDATA[Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Anwar Hafidzi]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (760.298 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.366-392
<![CDATA[Abstract: This paper discusses about the problematic of the polygamy rules between text and context of the suitability of polygamy requirements stipulated in the Compilation of Islamic Law and some positive Indonesian law with the requirements and permissibility of polygamy in the book of Islamic Jurisprudence of Wahbah Zuhaili. According to Wahbah Zuhaili, the polygamy requirements are only two namely justice for their wives or children and a husband must be able to provide for the maintenance. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law, several clauses explain the requirements that must be fulfilled by the husband when he wants to do polygamy. They are to maintain the welfare of the soul, wealth (livelihood), and environment. Zuhaili’s mashlahah approach is more directed to the practice of polygamy that must really achieve the goodness of the Islamic law clearly and confidently, not just lust. While the mashlahah approach in the Compilation of Islamic Law leads more to the adjustment of the ability of the soul, the provision of decent living, there is no tendency among the bride’s family, and not creating mudharat in the household and social life. The issue of the requirements as mentioned in the Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law has similarity as to avoid as much harm as possible. Abstrak: Tulisan ini membahas problematika aturan poligami antara teks dan konteks yaitu kesesuaian persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta beberapa hukum positif Indonesia dengan persyaratan dan dibolehkannya poligami dalam kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan poligami hanya ada dua yaitu keadilan bagi para istri atau anak-anak mereka, dan seorang suami harus mampu memberi nafkah untuk memelihara kemaslahatannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami, yaitu demi menjaga kemaslahatan jiwa, harta (nafkah), dan lingkungan. Pendekatan mashlahah Zuhaili lebih mengarah pada praktik poligami yang harus benar-benar mencapai kebaikan dari syariat Islam secara jelas dan yakin, bukan sekedar nafsu belaka. Sementara pendekatan mashlahah dalam KHI lebih mengarah pada penyesuaian kemampuan jiwa, pemberian nafkah yang layak, tidak ada tendensi antar keluarga mempelai, dan tidak menjadikan mudharat dalam rumah tangga dan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Prasyarat poligami dari perspektif mashlahah antara kitab Fiqih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam masalah pemenuhan syarat berpoligami dan menghindari kemudharatan semaksimal mungkin.]]>
