Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS YANG TELAH TERJUAL TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Ari Rahmatsyah Sinaga]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sengketa warisan yang sering terjadi di Indonesia adalah dijualnya harta atau tanah warisan oleh ahli waris tanpa diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Menjual harta warisan tanpa persetujuan dari para ahli waris termasuk perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 834 KUH Perdata memberikan ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut. Menjual harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal itu, maka ahli waris yang merasa dirugikan hak-haknya dengan dijualnya harta warisan itu dapat meminta kembali tanah warisan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi. Hal penting dalam penjualan harta warisan yang dilakukan ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah bahwa jual-beli harta atau tanah warisan itu batal demi hukum. Kata kunci: sengketa, tanah, warisan, ahli warisTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP) ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusuf Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penarikan kuasa tersebut mengakibatkan hilangnya kewajiban penerima kuasa, sehingga penerima kuasa tidak dapat bertindak mewakili pemberi kuasa lagi. Namun dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp, terdapat penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik sehingga merugikan penggugat sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yaitu pengaturan surat kuasa yang telah dicabut di atur dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata. Adapun akibat hukumnya akta yang telah dibuat dibatalkan dan mengembalikan hak penggugat sebagai pemilik saham dan dengan adanya putusan tersebut memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif bagi pemberi kuasa. Kata kunci: surat kuasa, rapat, saham, akta autentikTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SUBKONTRAK PROYEK REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN GUDANG UNI PUPUK PT GHANDA RAKSA (PERSERO) DIVER MEDAN ]]>
<![CDATA[Eka Rahayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan kerjasama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau konstruksi salah satunya adalah kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor. Salah satu alasan munculnya subkontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Hubungan kerjasama tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kesempatan. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang di tentukan dalam perjanjian tersebut. Pada pelaksaanaan perjanjian antara Kontraktor dan Subkontraktor sering kali mengalami ketidaksesuaian, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan subkontrak. . Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dalam hal ini adalah ketidakikutsertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan ialah berupa kesempatan untuk memperbaiki dan segera mengikutsertakan pekerja nya di dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk mengajukan tagihan progres bulanan.Kata kunci: kontrak, konstruksi, tanggung jawab, wanprestasiTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Meyssalina Manuria Isabella Aruan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyerahan protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia oleh ahli waris banyak yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan terhadap permasalahan Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh ahli waris notaris yang sudah wafat/meninggal dunia kepada notaris lain. Prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, namun pengaturan tersebut belum mengatur terkait syarat/ kriteria notaris penerima protokol. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris. Kata kunci: akibat, protokol, notaris, ahli warisTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI PEJABAT PUBLIK YANG DAPAT DIEMBAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM ]]>
<![CDATA[Dwi Augustia Ningsih]]>;
<![CDATA[Budi Ginting]]>;
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar Nasution]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, Notaris sebagai pejabat umum dapat menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya melalui Pasal 15 UUJN Dengan adanya Pasal tersebut, Notaris menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum yang dapat melakukan apa saja, sehingga tidak adanya batasan kewenangan Notaris dalam bermasyarakat. Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tentang kewenangan lain yang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai unsur fungsi publik memiliki tugas untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara.Kata kunci: implementasi, publik, notaris, pejabat umumTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack// This page is in Malay Translate to Indonesian AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBengaliBulgarianCatalanCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianJapaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)LaoLatvianLithuanianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanSimplified ChineseSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTraditional ChineseTurkishUkrainianUrduVietnameseWelsh Always translate Malay to IndonesianPRO Never translate Malay Never translate jurnal.umsu.ac.id]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridho]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan masih dipertanyakan menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Belum adanya Undang Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik. Berdasarkan hasil penelitian maka alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan jika dilihat dari aspek yuridis normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan.Kata kunci: dokumen, elektronik, sertifikat, buktiTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERJANJIAN ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA ]]>
<![CDATA[Etra Arbas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bentuk perjanjian baru yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu perihal mengenai E-Procurement yang dapat kita temukan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan ”Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kepastian hukum ada diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut yang pada akhirnya E-Procurement memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dengan lahirnya Perpres 16 Tahun 2018 ketika kontrak tersebut diadakan antara Pemerintah selaku pihak Pengguna Anggaran dan perusahaan selaku pihak Penyedia. Kata kunci: perjanjian, elektronik, barang, jasa TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA LISENSI MEREK DAGANG DARI PELANGGARAN LISENSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Milyardi Milyardi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek oleh pemilik merek, terhadap merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, masih dapat dilakukan pembatalan pendaftaran mereknya. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penerapan hukum terhadap pelanggaran merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran merek di Indonesia. perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek dagang dari pelanggaran merek di Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek, apabila merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi, sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercepar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk tersebut. Pemilik merek tersebut dapat melakukan upaya hukum. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek dagang dari pelanggaran merek di Indonesia.Kata kunci: upaya, lisensi, merek, pelanggaranTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ]]>
<![CDATA[Julaifa Sarah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembatalan Merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu Merek dari Daftar Umum Merek. Pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan pembatalan Merek terdaftar adalah kurang tepat, cermat dan teliti dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar lampau waktu atau kadaluarsa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan Merek terdaftar sudah benar dan tepat, dan telah menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam memberikan jaminan bahwa hukum telah bekerja dan memberikan keadilan telah tercapaiKata kunci: pembatalan, merek, persamaan, pokoknyaTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN MODIFIKASI DAN PENGGUNAAN MUSIK ATAU LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Azhari Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya pengcover lagu di kanal youtube selama ini tentunya memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi bagi si pengcover namun tidak demikian halnya dengan pencipta lagu tersebut. Youtube dengan kanal-kanal yang disediakannya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan bakatnya dengan berbagai macam cara dengan jumlah penonton atau subcriber tertentu akan memberikan nominal uang kepada orang tersebut. Hanya saja ada yang pihak termarginalkan jika yang yang ditampilkan pada kalan youtube tersebut adalah hasil modifikasi serta penggunaan musik atau lagu yang diciptakan oleh pihak lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Konsep perlindungan hukum terkait hasil karya cipta seseorang termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UUHC. . Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (internet). Kata kunci: hak, cipta, musik, laguTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
